lnformasi yang wajib disebarluaskan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, tu
(4)(s)
(1)
(2)kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemarErn lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
c.bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d.informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
e.informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
f.informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
(3)Penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
BAB VI II{FIORUASI YAITG DIITECUALIKAIT Pasel 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali :
a.Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat :
1.menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2.mengungkapkan identitas informan pelapor, saksi dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3.mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan sega-la bentuk kejahatan transnasional;
4.membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak qq b.
hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau
5.membahayakan keamanan peralatan, sElrana dan/ atau prasarana penegak hukum.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelelitual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan; Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan daerah; Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundang-undangan; Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang- undangan; Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan teralhir ataupun wasiat seseorang; Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu :
1.riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2.riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
3.kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
4.hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas' intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau
5.catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan dengan kegiatan satuan 4{ h.
j.
(1)t2t p€ndidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
Memorandum atau surat antar Badan Publik Pemerintah Daerah atau Intra Badan Publik Pemerintah Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan ini. Pasl lE Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf f tidak bersifat permanen. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. BAB VII UEI(AJIISUE UEUPEROLEH IIIF'ORTASI Pa$I 19 Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Pasaf 20
(1)Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
(21 Dalam hal permohonan diqiukan secara tertulis, pemohon:
a.mengisi formulir permohonan; dan
b.membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
(3)Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Pubfk, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(4)Badan Pub[k yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak 4{ (s) tertulis pada formulir permintaan.
Formulir permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
a.nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
b.nama;
c.alamat;
d.pekerjaan;
e.nomor telepon/ e-mail;
f.rincian informasi yang dibutuhkan;
g.tujuan penggunaan informasi;
h.cara memperoleh informasi; dan
i.cara mendapatkan salinan informasi.
Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 1O (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
a.informasi yarg diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b.Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c.penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(6)(7t
(8)(e) atau ttt
d.dalam hal permintaan diterima seluruhnya sebagian diberikan;
e.dalam hal dicantumkan materi informasi yang akan suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f.alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g.biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
(10)Pejabat PubUk bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai turta cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur dengan Peraturan Walikota.
BA.B VIII PE'ABAT PEITGEII)I,A IITFORilASI DAN IX)KTIHEIITASI Bagian Kesatu Unum Pasaf 21
(1)Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.
(21 PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(3)PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
(41 PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara/ Pemerintah Daerah ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Pas.t 22 PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang
(1)(21 bersangkutan.
Baglan Kedua Tugas daa Tanggung Jawab