DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018. Perda ini menetapkan perubahan besaran Pendapatan, besaran Belanja, dan besaran Pembiayaan (termasuk di dalamnya terdapat SILPA). Terdapat 13 Lampiran yang berisi ringkasan dan perincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, Daftar Perubahan Jumlah Pegawai, Daftar Piutang Daerah, Daftar Pembiayaan (Investasi) Daerah, Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Lampiran juga menyajikan Daftar Perubahan Aset, dan Daftar kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnyaharus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 . Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); �
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); � 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 terrtarig Pc:ngc:lolaan Uang Ncga.ra/Dacrah (Lc.m.ba.rnn. Ncgo..ro. Rcpublik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26.Perpres Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 5 4 1 ) ;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 8 ; 3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
32.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;
33.Keputusan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 388 Tahun 2018 ten tang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
34.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Teknis Terhadap Keberadaan Organisasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Kota Kotamobagu; �
35.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kotamobagu;
36.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
37.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan;
38.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
39.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
40.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 4 1 . Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
42.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
43.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
44.Peraturan Daerah Kata Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
45.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
46.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan; -<" 4 7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2 0 1 2 ten tang Pajak Restoran;
48.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
49.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
50.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral bukan logam; 5 1 . Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peralatan dan Laboratorium;
52.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Retribusi Air Minum;
53.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel;
54.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
55.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
56.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2 0 1 7 tentang Retribusi Balai Benih Ikan;
57.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana;
58.Peraturan Daerah Kata Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018 �

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.735.441.640.368,- bertambah sejumlah Rp.10.850.859.256,34, sehingga menjadi Rp.746.292.499.624,34,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 710.709.570.376,00
b.Bertambah/ (berkurang) _R..__p l 4__. 5 9 ........4 ........8.......6........5........0.....7 8...._,l.........9 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 725.304.435.454,19
1. 2.Belanja
a.Semula Rp. 735.441.640.368,00
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp Rp. Rp 10.850.859.256,34 746.292.499.624,34 (20.988.064.170, 15)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan
a.Semula Rp 24.732.069.992,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp (3.744.005.821,85) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.
b.Pengeluaran 20.988.064.170, 1 5 Rpa. Semula 0,00
b.Bertambah/ (berkurang) =R=p ..;;;.O""",O�O Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 0,00 Rp. 20.988.064.170, 1 5 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri d ari :

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 56.251.983.019,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R-p__9_.7_5_3_._7_18_._0_48_.�1_9 Jumlah pendapatan asli daerah setelah PerubahanRp.66.005.701.067, 19 b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp569.826.674.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) =R=p 8�1cc...c6�.........0........0 ........0�,0�0 � Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 569.825.858.000,00 c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp 84.630.913.357,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R.._p 4�.8�4�1�.9�6�3�.0�3�0�·�0�0 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 89.472.876.387,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daer ah 1) Semula Rp 12.423.330.164,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R.._p l_.4_0_0_.0_0_0_.0_0_0�,0_0 13.823.330.164,00RpJumlah pajak daerah setelah perubahan
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 36.823.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.777.490.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 42.600.490.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp 900.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 461.363.265.00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.361.363.265,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 6.105.652.855,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2 . 1 1 4 . 8 6 4 . 7 8 3 , 1 9 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 8.220.517.638,19
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 18.193.893.000,00 2) Bertambah/(berkurang) _R�p 0-10_0 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 18.193.893.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp376.388.719.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) ;;;..;R.,p ---"-0""'"',0�0 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahanRp. 376.388.719.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 1 . Semula Rpl 75.244.062.000,00
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp (816.000,00) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 175.243.246.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1 . Semula Rp 13.440.200.848,00
  1. 2.Bertambah / (berkurang) Rp 4 1 . 1 2 6 . 1 6 1 , 0 0 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 13.481.327.009,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 . Semula Rp 18.509.861.509,00
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 4.800.836.869,00 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan Rp 23.310.698.378,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1 . Semula Rp 36.180.851.000,00
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 36.180.851.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1 . Semula Rp16.500.000.000,00
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah peru bahan

Pasal 3

Rp Rp 0,00 16.500.000.000,00 ( 1 ) Belanja. Daerah eebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :

a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 320.179.271.501,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 773.947.728,34 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 320.953.219.229,34
b.Belanja Langsung sejumlah 1) Semula Rp 415.262.368.867,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.076.911.528,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 425.339.280.395,00 /

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp.230.450.542.701,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 912.279.088,34 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.231.362.821.789,34 .b, Belanja Hibah 1) Semula Rp.17.684.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R.._p_. l_S_0_.0_0_0_.0_0_0.....10_0 17 .834.000.000,00
2. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp.12.500.200.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R.._p_.__..._(1_.9_3_4_.9_5__0__.0_0_0......,_00_..} Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.565.250.000,00
3. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp. 1.554.715.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R__p_. 0..... 1 0_0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahanRp. 1.554.715.000,00
4. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp.57.489.813.800,00 2) Bertambah/ (berkurang) =R=P--·-------""'"O"""",O�O Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 57.489.813.800,00
5. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 500.000.000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.646.618.640,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.146.618.640,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanj a Pegawai 1) Semula Rp. l 9.975.872.800,00 2) Bertambah/ (berkurang) �RJ,C....P�· 4_.9_6_9_.6_7_3_.7_0_0.....,0_0 / Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 24.945.546.500,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp.218.945.655.161,00 2) Bertambah / (berkurang) .....RP"""'·-------=2=.1=2=8""'"".9-'-7-=-0"""".6'""'0-'-4-'-"',0....=;..0 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 221.074.625.765,00
3. c.Belanja Modal Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1) Semula Rp.176.340.840.906,00 2) Bertambah/ (berkurang) _R_p_. 2_.9_7_8_.2_6_7_.2_2_4_,o_o 179.319.108.130,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri d ar i :
1. a.Penerimaan sejumlah : Rp. 1) Semula Rp.24.732.069.992,00 2) Bertambah/ (berkurang) .a...:R....P'--·__....,:(3'-'-.7.;_4..;._4.;..;...0.;:_0;:;..;5:;..:...8=2=1=1..=c...85=) 20.988.064.170, 1 5Jumlah penerimaan setelah perubahan
2. b.Pengeluaran sejumlah : 1) Semula Rp 2) Bertambah / (berkurang) 0,00 Rp 0,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah : 20.988.064.170, 15 1) Semula Rp24.732.069.992,00 2) Bertambah/ (berkurang) .a...:R=p____.(=3-'-'-.7-'4'--'4..c....;.0;:;..;0:....::5:;..:...8=2=-=-il,=8-=..,.5) Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp
2. b.Pcncairan Dana Cadangan eeju rrile.h : 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah : 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp. 0,00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan setelah peru bahan Rp. 0,00 .«
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah : 1) Semula Rp 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp 0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00 e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah: 1) Semula Rp 0,00 Rp 0,002) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00
5. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah: 1) Semula Rp 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp 0,00 Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah :
2. a.Semula Rp. 0,00 Rp. 0,00b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah peru bahan Rp. 0,00
3. b.Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah peru bahan
4. c.Pembayaran pokok utang sejumlah: Rp. 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp. 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
5. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah: Rp. 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00 Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi setelah perubahan Rp. 0,00 /Z'

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri d ar i : 1 . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain lain Daerah; 11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; 12.Larnpiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 13.Lampiran XIIIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Kotamobagu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional .«pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Kotamobagu. Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2018 /wALIKOTA KOTAMOBAGuf!P TATONGBARA Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2018 KOTA KOTAMOBAGU � D N A N PEMBINA TINGKAT I NIP. 19730223 199302 1 002 SEKRETARIS DAE LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR . . . . NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINS! SULAWESI UTARA: 3/2018; ...... c: J: s :::c : '-' c: � z Ill,,, a, ,,, e: J: ,:i ,,, � c: a, > ; z ........ ;:ti:! ,::, '-' w I.II ,:i ,,, z e > � z I ,-. I -.J N :� � I I t w u, ...... ...... t � ...... v, ...... : � � $ � I I I I I ' O ' b 1 0 I I I I I I I I W V, I � ?) $ : oo W .,_.. CO I "-J CO ID N 1 N co w v, , o :...i c:.o c:.o , i..n � te � I � g g g : eJ 0 0 O I O'J 2 2 2 :ro I I • o o o . s s s I � z � z ,:i ,,, z !; ,:i � > z !; ,,, s': :::c � z Ci) � ::c I I V, ' "':...J ' "-'I I I I I I I I I I I W W W W W N N N N ,_. ,_. ,_. ,_. ,_. -.J w...,, t .... I I ' O ,_. :� � I ....... .... \0 .... � ::g '° 0...,, 0 0 0 0 0 0 0 9 9 ° 8 .§ 8 .... � O'I °' .... 00 } 9 8 8 w I tel 'wI N I .... A O'I °' .... 00 I � I O ' b 1 0 I -0 0 -.J O'I '° ,� ,_. i.,, "-' co , b 1 0 I ' "-'I "'_:,. I W I a, a, ,,, ,,, > > z z w LJ ,. > ;:I !; ;ii: s z c:') U) c: z Ci) "-' "-' "-' "-' "-' "-' "-' "-' "-' "-' "-' "-' I t:j t::f ..... t U, ..... ..... r::: I � **� � g i � � i � � � 81 � � 8 � � � 8 � t:i � O !Jl "-1 00 O W V, O O N � 0 s s s � 8 � 8 8 8 � ::g � , a. ,-. o -.J 0 0 0 0 0 ,-. ,-. co 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 I I I I I � N t .,i:.. � � � tn � � f tl ID - v, ID � R} � � ?0 V1 0'I O .... :...i i.,, w W O'I O ID O V1 0 v, s s s g :i; QJ CJ 3 QJ ::, .... Ill � I"" m � ::c 'ti m :z I z > z Ci) f;? � z ;! ::c c: z m m ;:ig j;i z � z w w ... Ill c: ;:ig ,, E Ill ....... ....... c m ;!I = ..... ... c: z ;:1:1 0 s � ;:ig m m � > :z m > ::c -....... Cl:I m ;:ig ;II; (: e z G') ....... Ill m m m E 3: 'ti m � i > z w w � 0 0 v, (X) IV ... 0:, v, 'I I I I I I I � � 'J 'J w w IV IV � � � � r- !" 0 0 0 0 I I I I I � : � to I to � : � 0 1 b � ' �• I • ��: �....... , ....._. V, I V, I I I I 0 1 0 ,pi : ,U'I ... ... � : .:!!: I I I I I I I I ........ , ........ e : e ;t : ;t o , o 5: I 5: co I CX) IV I IV ... , ... CO I (X) v, I v,._, ._, p 0 0 0 b 0 0 0 0 0 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…