DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; BAB III Kompensasi; BAB IV Pelaksanaan Pekerjaan; BAB V Tanggap Darurat dan Pemulihan; BAB VI Peran Serta Masyarakat; BAB VII Insentif dan Disinsentif; BAB VIII Lembaga Pengelola Sampah; BAB IX Perizinan; BAB X Kerja sama; BAB XI Retribusi Pelayanan Persampahan; BAB XII Data dan Informasi; BAB XIII Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; BAB XIV Jam Buang dan Jam Angkut Sampah; BAB XV Pembiayaan; BAB XVI Larangan; BAB XVII Pengawasan dan Pembinaan; BAB XVIII Sanksi Administratif; BAB XIX Ketentuan Penyidikan; BAB XX Ketentuan Pidana; BAB XXI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a680);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 188, Tambahan Lembara:r Negara Republik Indonesia Nomor 53a71;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2Ot3 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor aTOl Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyelurrrh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
2.Sampal' adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4.Daerah adalah Kota Kotamobagu.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
6.Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
7.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, danf atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recgclel yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
9.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
10.Tempat Pemrosesarl Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
11.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
12.Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, danf atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan. (+
13.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
14.Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah.
16.Pengumpulan sampah adalatr kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
17.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS 3R menuju TPA.
18.Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19.Insentif adalah upaya untuk memotifasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
20.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagr masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah, men€rngulangr kerusakan dan pencemaran lingkunga.n.
21.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah 83 adalah zat, ener$ dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsunga.n hidup manusia dan mahluk hidup lain.
22.Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.asas berkelanjutan;
c.asas manfaat;
d.asas keadilan;
e.asas kesadaran;
f.asas kebersamaan;
g.asas keselamatan;
h.asas keamanan; dan
i.asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rrrmah tangga dan sampah spesifik.

Pasal 4

(1)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifltk. (21 Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(3)Sampah spesihk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(4)Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pengurangan; dan
c.pen€rngErnan Sampah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah men5rusun rencana pengurangan dan Penanganan Sampah yang dituangkan dalam kebijakan dan strategi pengura.ngan dan penanganan Sampah Daerah. (21 Rencana pengurangErn dan Penanganan sampatr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.target pengurangan Sampah;
2. b.target penyediaan sa-rana dan prasarcula pengurangErn dan penanganan Sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA;
3. c.pola pengembang€rn kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pasal 7

(1)Pengurangan Sampah meliputi:
1. a.pembatasare timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah. (21 Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
4. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
5. b.mengumpulkan dan menyerahkal kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan; dan/atau
6. c.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan produksi kantong kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (41 Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan ballan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Pelaku usaha/pemilik toko, super market, mall menggunakan kantong kemasan yang mudah diurai oleh proses alam.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota. Paragra|2 Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 8

Produsen yang melaksanakan kegiatannya di Daerah wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:

a.men)rusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha danlatau kegiatan; dan A
b.menghasilkan prod.uk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 9

(1)Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
1. a.menJrusun program pend,auran ulang sampah sebagai bagian dari usaha danlatau kegiatan;
2. b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; danlatau
3. c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. (21 Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3)Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2],, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4)Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan p€rngan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawas€rn obat dan makanan.

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

a.men)rusu.n rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau,
c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 11

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.penga.ngkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah. ParagraI2 Pemilahan

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…