Peraturan Daerah (Perda) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 35
Ringkasan
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
MEMUTUSKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAANPERJALANANDINAS. WALIKOTA KOTAMOBAGU,
DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANWALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATACARA PELAKSANAANPERJALANANDINAS WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINS! SULAWESI UTARA Menetapkan Mengingat Menimbang IYlf I
Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas:
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
dan
BABII PELAKASANAANPERJALANANDINAS adalah merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, anggota DPRD, pegawai negeri dan pihak lain. 1 7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
BAB III PERJALANANDINAS JABATAN
BAB III
Perjalanan Dinas berdasarkan undangan resmi yang ditujukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator dapat diwakilkan secara berjenjang
( 1) Perjalan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yat (2) huruf a dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan ugas monitoring, kursus, pendidikan, pelatihan, bimbing n teknis, sosialisasi, workshop, kunjungan kerja, penyera an aspirasi, tugas pengawasan, tugas pendataan dan penagihan pendapatan asli daerah.
( 1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi:
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
I VI i I IVI f I
( 1) Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas:
berdasarkan pendelegasian tertulis berupa ST.
( 1) Perjalanan Dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam ST yang diterbitkan oleh:
( 4) Dalam hal kepala perangkat Daerah berhalangan, ST Pegawai ASN Sekretariat Daerah, Pegawai ASN Kecamatan, Pegawai ASN rumah sakit umum Daerah dan Pegawai ASN pusat kesehatan masyarakat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.
I VI i I dan
l YI 11
( 1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan, digolongkan dalarn 4 (empat) tingkatan, yaitu:
(2), diberikan dengan mempertimbangkan faktor kepatutan, tugas yang bersangkutan, dan undangan yang mewajibkan menghadirkan istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD.
dan
I~ Ii I
Membuka PDF…