DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kotamobagu

regulasi_utama

Ringkasan

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAANPERJALANANDINAS. WALIKOTA KOTAMOBAGU,

a.bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pengelolaan keuangan Daerah serta dilaksanakan secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Daerah diperlukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ten tang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
1. 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANWALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATACARA PELAKSANAANPERJALANANDINAS WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINS! SULAWESI UTARA Menetapkan Mengingat Menimbang IYlf I
3. 1.Daerah adalah Kota Kotamobagu.
4. 2.Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
5. 3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 4.Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. 6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. 7.Pejabat yang Berwenang yang selanjunya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
10. 8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. 9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. 10.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PAdalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. 11.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
14. 12.Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah.
15. 13.Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,PegawaiASN, dan Calon PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. 14.Perjalanan Dinas Dalam Negeriyang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
17. 15.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. 16.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD I \/111

Pasal 5

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c.pengumandahan (detasering);
d.menempuh ujian dinas/ujianjabatan;
e.menghadap tim penguji kesehatan pegawai negeri atau

Pasal 4

Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:

a.Pejabat Negara;
b.Pimpinan DPRD;
c.anggota DPRD;
d.pegawai aparatur sipil negara;
e.calon pegawai aparatur sipil negara; dan/ atau
f.Pihak Lain

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas:

a.Perjalanan Dinas jabatan; dan
b.Perjalanan Dinas pindah.

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.ketersediaan Anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
c.efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
d.transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. BABII PELAKASANAANPERJALANANDINAS adalah merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, anggota DPRD, pegawai negeri dan pihak lain. 1 7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
1. 18.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
2. 19.Tempat Tujuan adalah tempat a tau kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
3. 20.Tempat Sah adalah lokasi pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (flexible working space), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.

BAB III

PERJALANANDINAS JABATAN

Pasal 8

Perjalanan Dinas berdasarkan undangan resmi yang ditujukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator dapat diwakilkan secara berjenjang

Pasal 7

( 1) Perjalan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yat (2) huruf a dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan ugas monitoring, kursus, pendidikan, pelatihan, bimbing n teknis, sosialisasi, workshop, kunjungan kerja, penyera an aspirasi, tugas pengawasan, tugas pendataan dan penagihan pendapatan asli daerah.

(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan kursus, pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat memberikan uang pengembalian transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi:

a.Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah; dan
b.Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas Daerah.

(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
1. a.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)jam; dan
2. b.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (d lapan) jam.
(3)Batas D erah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesu · batas administratif Daerah dan/ atau Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perund g-undangan. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
1. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
2. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan tim penguji kesehatan pegawainegeri;
3. h.mengikuti pendidikan setara diploma/strata satu/strata dua/strata tiga;
  1. 1.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
4. j.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan anggota DPRD/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
5. k.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD dan anggota DPRD/ pegawai ASNyang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman. I VI i I IVI f I

Pasal 10

( 1) Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas:

a.uang harian;
b.biaya transportasi;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
f.biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2)uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
1. a.uang makan;
2. b.uang transportasi lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Biaya tranport dari Tempat Kedudukan/Tempat Sah sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; berdasarkan pendelegasian tertulis berupa ST.

Pasal 9

( 1) Perjalanan Dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam ST yang diterbitkan oleh:

a.Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II, pejabat fungsional ahli u tama, cam.at dan direktur rumah sakit umum Daerah;
b.Pimpinan DPRD untuk Pimpinan DPRD dan anggota DPRD; dan
c.kepala perangkat Daerah untuk pejabat administrator /pejabat eselon III, pejabat pengawas/pejabat eselon IV, pejabat fungsional atau Pihak Lain.

(2)Dalam hal Wali Kota berhalangan, ST Wakil Wali Kota, pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II, pejabat fungsional ahli utama, camat dan direktur rumah sakit umum Daerah dapat ditandatangani oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
(3)Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD dapat ditandatangani oleh W akil Ketua DPRD. ( 4) Dalam hal kepala perangkat Daerah berhalangan, ST Pegawai ASN Sekretariat Daerah, Pegawai ASN Kecamatan, Pegawai ASN rumah sakit umum Daerah dan Pegawai ASN pusat kesehatan masyarakat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.
(5)Wali Kota dapat mendelegasikan penandatangnan ST kepada sekretaris Daerah. I VI i I dan
1. c.biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transprtasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak tennasuk dalam harga tiket.
(4)Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari pelaksana SPD dengan melampirkan dokumen pendukung baik secara sistem atau bukti riil.
(5)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.biaya transport keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan Tempat Kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan Tempat Tujuan dan kepulangan; dan
2. b.biaya taksi.
(6)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan biaya transport untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.keberangkatan:
  1. 1.dari kantor/rumah/Tempat Sah kedudukan asal menuju terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan ke terminal tujuan; dan
  2. 2.dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju ke kantor/penginapan Tempat Tujuan;
2. b.Kepulangan:
  1. 1.dari kantor/penginapan Tempat Tujuan menuju terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
  2. 2.dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor /rumah/Tempat Sah kedudukan asal.
(7)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, merupakan biaya penginapan yang digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
(8)Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan secara lumsum.
(10)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD,anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama/ pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas, kecuali staf ahli WaliKota.
(11)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disetarakan dengan W ali Kota dan Wakil Wali Kota. l YI 11
(12)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
(13)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 11

( 1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan, digolongkan dalarn 4 (empat) tingkatan, yaitu:

a.tingkat A untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, pejabat lain yang setara, dengan fasilitas transport se bagai beriku t:
1. 1.pesawat udara kelas bisnis;
2. 2.kapal laut kelas VIP/kelas IA;
3. 3.kerata api/bus kelas eksekutif; dan
4. 4.moda transportasi lainnya sesuai kenyataan;
b.tingkat B untuk anggota DPRD dan pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II, dan pejabat lainnnya yang setara, dengan fasilitas transport sebagai berikut:
1. 1.pesawat udara kelas ekonomi;
2. 2.kapal laut kelas IB;
3. 3.kereta api/bus kelas eksekutif; dan
4. 4.moda transportasi lainnya sesuai kenyataan;
c.tingkat C untuk pejabat Administrator/pejabat eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta pejabat lain yang setara, dengan fasilitas transport sebagai berikut:
1. 1.pesawat udara kelas ekonomi;
2. 2.kapal laut kelas IIA;
3. 3.kereta api/bus kelas eksekutif; dan
4. 4.moda trasportasi lainnya sesuai kenyataan; dan
d.tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan I, dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transport se bagai beriku t:
a.pesawat udara kelas ekonomi;
b.kapal laut kelas IIB;
c.kereta api/bus kelas ekonomi; dan
d.moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

(2)Biaya perjalanan dinas istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD.
(3)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diberikan dengan mempertimbangkan faktor kepatutan, tugas yang bersangkutan, dan undangan yang mewajibkan menghadirkan istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD.
(4)Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10, diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumsum dengan batas satuan harga tertinggi sesuai ketentuan peraturan I YI 'f I perundang-undangan;
2. b.biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas trasnportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.biaya taksi Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.uang representasi dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill; dan
8. h.biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
(6)Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melebihi standar biaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.
(7)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk:
1. a.Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua Dewan disetarakan dengan Wali Kota, Ketua DPRD, dan pejabat eselon I; dan
2. b.Pihak lain yang setara disetarakan dengan golongan I.

Pasal 12

(1)Biaya Perjalanan Dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, atau sejenisnya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah pelaksana SPD.
(2)Biaya kegiatan rapat, seminar, atau sejenisnya yang ditanggung oleh penyelenggara kegiatan wajib memberitahukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas jabatan dalam surat undangan.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan dilakukan secara bersama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar atau sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(4)Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama, lebih tinggi dari satuan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksana SPD dapat menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. I~ Ii I

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAANPERJALANANDINAS. WALIKOTA KOTAMOBAGU,

a.bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pengelolaan keuangan Daerah serta dilaksanakan secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Daerah diperlukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ten tang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
1. 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANWALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATACARA PELAKSANAANPERJALANANDINAS WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINS! SULAWESI UTARA Menetapkan Mengingat Menimbang IYlf I
3. 1.Daerah adalah Kota Kotamobagu.
4. 2.Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
5. 3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 4.Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. 6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. 7.Pejabat yang Berwenang yang selanjunya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
10. 8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. 9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. 10.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PAdalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. 11.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
14. 12.Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah.
15. 13.Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,PegawaiASN, dan Calon PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. 14.Perjalanan Dinas Dalam Negeriyang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
17. 15.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. 16.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD I \/111

Pasal 5

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c.pengumandahan (detasering);
d.menempuh ujian dinas/ujianjabatan;
e.menghadap tim penguji kesehatan pegawai negeri atau

Pasal 4

Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:

a.Pejabat Negara;
b.Pimpinan DPRD;
c.anggota DPRD;
d.pegawai aparatur sipil negara;
e.calon pegawai aparatur sipil negara; dan/ atau
f.Pihak Lain

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas:

a.Perjalanan Dinas jabatan; dan
b.Perjalanan Dinas pindah.

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.ketersediaan Anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
c.efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
d.transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. BABII PELAKASANAANPERJALANANDINAS adalah merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, anggota DPRD, pegawai negeri dan pihak lain. 1 7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
1. 18.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
2. 19.Tempat Tujuan adalah tempat a tau kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
3. 20.Tempat Sah adalah lokasi pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (flexible working space), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.

BAB III

PERJALANANDINAS JABATAN

Pasal 8

Pasal 7

(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan kursus, pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat memberikan uang pengembalian transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi:

a.Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah; dan
b.Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas Daerah.

(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
1. a.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)jam; dan
2. b.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (d lapan) jam.
(3)Batas D erah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesu · batas administratif Daerah dan/ atau Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perund g-undangan. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
1. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
2. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan tim penguji kesehatan pegawainegeri;
3. h.mengikuti pendidikan setara diploma/strata satu/strata dua/strata tiga;
  1. 1.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
4. j.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan anggota DPRD/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
5. k.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD dan anggota DPRD/ pegawai ASNyang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman. I VI i I IVI f I

Pasal 10

( 1) Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas:

a.uang harian;
b.biaya transportasi;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
f.biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2)uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
1. a.uang makan;
2. b.uang transportasi lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Biaya tranport dari Tempat Kedudukan/Tempat Sah sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; berdasarkan pendelegasian tertulis berupa ST.

Pasal 9

( 1) Perjalanan Dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam ST yang diterbitkan oleh:

a.Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II, pejabat fungsional ahli u tama, cam.at dan direktur rumah sakit umum Daerah;
b.Pimpinan DPRD untuk Pimpinan DPRD dan anggota DPRD; dan
c.kepala perangkat Daerah untuk pejabat administrator /pejabat eselon III, pejabat pengawas/pejabat eselon IV, pejabat fungsional atau Pihak Lain.

(2)Dalam hal Wali Kota berhalangan, ST Wakil Wali Kota, pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II, pejabat fungsional ahli utama, camat dan direktur rumah sakit umum Daerah dapat ditandatangani oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
(3)Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD dapat ditandatangani oleh W akil Ketua DPRD. ( 4) Dalam hal kepala perangkat Daerah berhalangan, ST Pegawai ASN Sekretariat Daerah, Pegawai ASN Kecamatan, Pegawai ASN rumah sakit umum Daerah dan Pegawai ASN pusat kesehatan masyarakat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.
(5)Wali Kota dapat mendelegasikan penandatangnan ST kepada sekretaris Daerah. I VI i I dan
1. c.biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transprtasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak tennasuk dalam harga tiket.
(4)Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari pelaksana SPD dengan melampirkan dokumen pendukung baik secara sistem atau bukti riil.
(5)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.biaya transport keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan Tempat Kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan Tempat Tujuan dan kepulangan; dan
2. b.biaya taksi.
(6)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan biaya transport untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.keberangkatan:
  1. 1.dari kantor/rumah/Tempat Sah kedudukan asal menuju terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan ke terminal tujuan; dan
  2. 2.dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju ke kantor/penginapan Tempat Tujuan;
2. b.Kepulangan:
  1. 1.dari kantor/penginapan Tempat Tujuan menuju terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
  2. 2.dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor /rumah/Tempat Sah kedudukan asal.
(7)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, merupakan biaya penginapan yang digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
(8)Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan secara lumsum.
(10)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD,anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama/ pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas, kecuali staf ahli WaliKota.
(11)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disetarakan dengan W ali Kota dan Wakil Wali Kota. l YI 11
(12)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
(13)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 11

( 1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan, digolongkan dalarn 4 (empat) tingkatan, yaitu:

a.tingkat A untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, pejabat lain yang setara, dengan fasilitas transport se bagai beriku t:
1. 1.pesawat udara kelas bisnis;
2. 2.kapal laut kelas VIP/kelas IA;
3. 3.kerata api/bus kelas eksekutif; dan
4. 4.moda transportasi lainnya sesuai kenyataan;
b.tingkat B untuk anggota DPRD dan pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II, dan pejabat lainnnya yang setara, dengan fasilitas transport sebagai berikut:
1. 1.pesawat udara kelas ekonomi;
2. 2.kapal laut kelas IB;
3. 3.kereta api/bus kelas eksekutif; dan
4. 4.moda transportasi lainnya sesuai kenyataan;
c.tingkat C untuk pejabat Administrator/pejabat eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta pejabat lain yang setara, dengan fasilitas transport sebagai berikut:
1. 1.pesawat udara kelas ekonomi;
2. 2.kapal laut kelas IIA;
3. 3.kereta api/bus kelas eksekutif; dan
4. 4.moda trasportasi lainnya sesuai kenyataan; dan
d.tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan I, dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transport se bagai beriku t:
a.pesawat udara kelas ekonomi;
b.kapal laut kelas IIB;
c.kereta api/bus kelas ekonomi; dan
d.moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

(2)Biaya perjalanan dinas istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD.
(3)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diberikan dengan mempertimbangkan faktor kepatutan, tugas yang bersangkutan, dan undangan yang mewajibkan menghadirkan istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD.
(4)Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10, diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumsum dengan batas satuan harga tertinggi sesuai ketentuan peraturan I YI 'f I perundang-undangan;
2. b.biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas trasnportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.biaya taksi Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.uang representasi dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill; dan
8. h.biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
(6)Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melebihi standar biaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.
(7)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk:
1. a.Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua Dewan disetarakan dengan Wali Kota, Ketua DPRD, dan pejabat eselon I; dan
2. b.Pihak lain yang setara disetarakan dengan golongan I.

Pasal 12

(1)Biaya Perjalanan Dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, atau sejenisnya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah pelaksana SPD.
(2)Biaya kegiatan rapat, seminar, atau sejenisnya yang ditanggung oleh penyelenggara kegiatan wajib memberitahukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas jabatan dalam surat undangan.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan dilakukan secara bersama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar atau sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(4)Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama, lebih tinggi dari satuan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksana SPD dapat menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. I~ Ii I