DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penghasilan/tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Isi peraturan

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tuqjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5%o (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4o/o {ernpat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3o/o {nga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Turfangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Pa.8l a
(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka I diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineda kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan ql reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kafi;
2. b.sedang, paling banyak 5 (tirna)kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tied kafi; dari uang representasi ketua DPRD. Bagtan lledua TunJangaa KeseJahteraaa Plaptnaa dan Aaggota DPRI, Pasd 9
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jarninan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejatrteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesej ahteraan berupa :
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi. Pas.f 1(}
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ja-rninan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/ suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ,1 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/ suami dan anak. Pa!81 l1 Jaminan kecelakaan ke{a dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efrsiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pas.l 13
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas t)r t2)
(3)
(4)(s)
(6)17)
(1)jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya w4iib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Rumah Negara dan perlengkapErnnya serta kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Paml 14 Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat qq (2t
(1)(21
(3)
(4)(s)
(6)diubah. Pagsl 15 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. T\rnjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagr Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Tunjangan perumahan 5glagpimans dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanega] pengucapan sumpah/janji. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota dan Wakit Walikota pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunj angan transportasi. Pesal 16 Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. \

Pasal 17

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Walikota. Pasaf f8 Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. (U
(2)
(3)rumah ql
(4)Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal (s) tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkap€rnnya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf c. Bagtan Kettga Uaag rlasa Peagabdtaa Ptmploaa dcn Anggota DPRD Prsal 19 Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD,dengan ketentuan :
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
4. d.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
5. e.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan kepada ahli warisnya. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. fi
(1)
(2)
(3)(41 (s)
(1)

BAB III

BEI.AruA PIrI'ruA-IsG IGGIATAT DPRD

Pasal 20

Belanja penunjang kegiatan mendukung kelancaran fungsi, berupa:

a.program, yang terdiri atas :
1. 1.penyelenggaraan rapat;
2. 2.kunjungan kerja; DPRD disediakan untuk tugas, dan wewenang DPRD
3. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. 5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. 6.program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
b.dana operasional Pimpinan DPRD;
c.Pembentukan kelompok pakar tim ahli alat atau kelengkapan DPRD;
d.Penyediaan tenaga ahli fraksi;
e.Belanja sekretariat fraksi.

(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pa$l 21 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pesall22
(1)Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) hurufb diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
(2)Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) qt
(3)diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 8 ayat (5). Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  2. 2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
  3. 3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
1. a.8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanegal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pasd 23 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai (f
(4)(s)
(6)
(1)(2t
(3)kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan. Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Plsaf 24
(1)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1)huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tenoga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diahrr dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan q (41 (s)
(6)
(4)
(1)perundang-undangan. Pengadaan tenage ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pesel 25 Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (l) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRDdengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. BAB TV PENGEIDI,AAN HAK IIEUANGAI{ DAIT AI'MIIUSTRATIT PIMPTNAN DAI{ AITGGIOTA DPRD Pasd 26 Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari APBD. Cq
(2)
(3)(41
(1)(21
(3)
(1)Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 3O (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. P.sd 29 Besaran Tfrnjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan Peraturan Walikota. Pessl 3() Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2OO8 Nomor 35, Tambahan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan *t (2t Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pssal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Kotamobagu. Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal n 2Ol7 ffiwar,rxora KorAuoBAc(-. Diundangkan di Kotamobagu 90 SEITRETARTS DAERATT K(}[A K(}TAilOBAGU 6il*- N)I[AII, S.SOS.U.SI LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA : (,/2017) PErJEI../TSAI| ATAS PERATI'RAIT DAERAII KOTA KOTAUOBAGU ITOilOR .1 TAIIITIf 2017 TEI{TAI{G HAI( XEUAIIGAI| DAIT ADUII|ISf,NATIF PtfPIilA-r DAII ATGGOTA DEWAIT PERWAXIL/UT RAKYAT DAERAII L I'UUU Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat daerah dalam penyelenggar€ran pemerintahan daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama dalam membawa kepentingan masyarakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom mempunyai tugas yang sama dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berusaha untuk meningkatlcan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Agar tugas dan fungsinya dapat dijalankan dengan baik maka anggota DPRD perlu diberikan berbagai fasilitas serta tunjangan penghasilan yang baik. Berbagai fasilitas ini termasuk rumah dinas dan kendaraan dinas serta beberapa jenis tunjangan yang persentasenya diatur dalam ketentuan batang tubuh Peraturan Daerah ini. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengakibatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan jumlah pembayaran dan pemberian fasilitas perlu disesuaikan melalui Peraturan Daerah ini. II. PASAL DT,UI PASAL Pasal I Cukup jelas.

BAB VI

XETEilTUAN PEIWTI'P Pasaf 28 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wqiib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…