Belanja penunjang kegiatan mendukung kelancaran fungsi, berupa:
a.program, yang terdiri atas :
1.penyelenggaraan rapat;
2.kunjungan kerja;
DPRD disediakan untuk tugas, dan wewenang DPRD
3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6.program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
b.dana operasional Pimpinan DPRD;
c.Pembentukan kelompok pakar tim ahli alat atau kelengkapan DPRD;
d.Penyediaan tenaga ahli fraksi;
e.Belanja sekretariat fraksi.
(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pa$l 21 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pesall22
(1)Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) hurufb diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
(2)Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) qt
(3)diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 8 ayat (5).
Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
a.ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD;
b.wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2.sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
a.8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b.2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanegal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pasd 23 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai (f
(4)(s)
(6)
(1)(2t
(3)kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan. Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Plsaf 24
(1)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1)huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tenoga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diahrr dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan q (41 (s)
(6) (4)
(1)perundang-undangan.
Pengadaan tenage ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pesel 25 Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (l) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRDdengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. BAB TV PENGEIDI,AAN HAK IIEUANGAI{ DAIT AI'MIIUSTRATIT PIMPTNAN DAI{ AITGGIOTA DPRD Pasd 26 Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari APBD. Cq (2)
(3)(41
(1)(21
(3)
(1)BAB V XBTEI{TUAI| LAII|-LIU.I{ Paslf 27 Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 3O (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. BAB VI XETEilTUAN PEIWTI'P Pasaf 28 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wqiib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini. P.sd 29 Besaran Tfrnjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan Peraturan Walikota. Pessl 3() Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2OO8 Nomor 35, Tambahan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan *t (2t Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pssal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Kotamobagu. Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal n 2Ol7 ffiwar,rxora KorAuoBAc(-. Diundangkan di Kotamobagu 90 SEITRETARTS DAERATT K(}[A K(}TAilOBAGU 6il*- N)I[AII, S.SOS.U.SI LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA : (,/2017) PErJEI../TSAI| ATAS PERATI'RAIT DAERAII KOTA KOTAUOBAGU ITOilOR .1 TAIIITIf 2017 TEI{TAI{G HAI( XEUAIIGAI| DAIT ADUII|ISf,NATIF PtfPIilA-r DAII ATGGOTA DEWAIT PERWAXIL/UT RAKYAT DAERAII L I'UUU Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat daerah dalam penyelenggar€ran pemerintahan daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama dalam membawa kepentingan masyarakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom mempunyai tugas yang sama dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berusaha untuk meningkatlcan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Agar tugas dan fungsinya dapat dijalankan dengan baik maka anggota DPRD perlu diberikan berbagai fasilitas serta tunjangan penghasilan yang baik. Berbagai fasilitas ini termasuk rumah dinas dan kendaraan dinas serta beberapa jenis tunjangan yang persentasenya diatur dalam ketentuan batang tubuh Peraturan Daerah ini. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengakibatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan jumlah pembayaran dan pemberian fasilitas perlu disesuaikan melalui Peraturan Daerah ini. II. PASAL DT,UI PASAL Pasal I Cukup jelas.