DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kotamobagu

regulasi_utama

Ringkasan

Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANWALIKOTATENTANGDISIPLINPEGAWAI PEMERINTAHDENGANPERJANJIANKERJA. Menetapkan Mengingat WALIKOTAKOTAMOBAGU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4680);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587), se bagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Republikindonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6264); Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANWALIKOTAKOTAMOBAGU NOMOR tg TAHUN2025 TENTANG DISIPLINPEGAWAIPEMERINTAHDENGANPERJANJIANKERJA WALIKOTAKOTAMOBAGU PROVINS!SULAWESIUTARA

t.I 1 ~ I t I PPPKWajib:
a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II

KEWAJIBANDANLARANGAN

Pasal 2

PPPKdilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk daerah lain;
d.bekerja pada lembaga, organisasi, perusahaan, konsultan dan/ atau lembaga swadaya masyarakat kecuali ditugaskan oleh PPK;
e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
f.melakukan pungutan di luar ketentuan;
g.melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
h.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPKwajib:

a.berpenampilan rapi dan sopan;
b.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/ atau status sosial ekonomi;
c.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
d.mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/ a tau golongan;
e.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah;
f.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
h.menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
1. 1.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah; dan
1. 1.melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara. ~ I 1 I .. I 1 I

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB III

HUKUMANDISIPLIN

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam perjanjian kerja.

1.menerima hadiah yang berhubugan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

j.meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan;
k.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
1. 1.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
2. 1.ikut kampanye;
3. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
4. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan masyarakat dan/ atau PPPKlain;
5. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
6. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
7. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/ atau
8. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
m.melakukan tindak pidana atau penyelewengan; dan/atau
n.menjadi anggota atau pengurus partai politik.
e.I 1 I

Pasal 8

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhi bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja berupa:
1. a.teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(2)Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan gaji sebesar 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan gaji sebesar 10°10 (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. c.pemotongan gaji sebesar 15°10 (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 9

(1)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:
1. a.pemotongan gaji sebesar 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPKyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemotongan gaji sebesar 10°/o (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.pemotongan gaji sebesar 15°/o (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPKyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(2)Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan gaji sebesar lOo/o (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
3. c.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
4. e.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fi.siktertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah; berpenampilan rapi dan sopan jika dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
(3)Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban berupa menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 10

(1)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
2. b.menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
(2)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
2. g.menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
3. h.melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah; dan
4. i.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan gaji sebesar 15°/o (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
2. b.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
3. d.mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
4. e.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah; dan
5. f.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. ~ I t I

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika

b.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
f.mengutamakan kepentingan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
g.melaporkan dengan segera kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
h.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
1. 1.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan J. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

(3)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi PPPKyang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

a.menyalahgunakan wewenang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / a tau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan lain, konsultan, dan/ atau organisasi kemasyarakatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
d.menjadi pegawai atau bekerja untuk Daerah lain, lembaga atau organisasi intemasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/ atau organisasi kemasyarakatan asing berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah jika

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi PPPKyang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

b.melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 10°10 (sepuluh persen) selama 9 ( sembilan)bulan;
c.menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 5°10 (lima persen) selama 6 (enam)bulan;
d.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 10°10 ( sepuluh persen) selama 9 (sembilan)bulan; dan
e.menyampaikan pendapat dan/ atau menyebarluaskan informasi baik lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 5% (limapersen) selama 6 (enam)bulan. pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan. ·~ I t I ~ I 1 I pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
f.melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
g.melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
h.melakukan kegiatan yang merugikan Daerah jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
1. 1.menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; J. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
k.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
1. 1.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
m.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPKlain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
5. 5.membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4680);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587), se bagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Republikindonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6264); Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANWALIKOTAKOTAMOBAGU NOMOR tg TAHUN2025 TENTANG DISIPLINPEGAWAIPEMERINTAHDENGANPERJANJIANKERJA WALIKOTAKOTAMOBAGU PROVINS!SULAWESIUTARA

t.I 1 ~ I t I PPPKWajib:
a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II

KEWAJIBANDANLARANGAN

Pasal 2

PPPKdilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk daerah lain;
d.bekerja pada lembaga, organisasi, perusahaan, konsultan dan/ atau lembaga swadaya masyarakat kecuali ditugaskan oleh PPK;
e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
f.melakukan pungutan di luar ketentuan;
g.melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
h.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPKwajib:

a.berpenampilan rapi dan sopan;
b.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/ atau status sosial ekonomi;
c.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
d.mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/ a tau golongan;
e.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah;
f.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
h.menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
1. 1.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah; dan
1. 1.melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara. ~ I 1 I .. I 1 I

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB III

HUKUMANDISIPLIN

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam perjanjian kerja.

1.menerima hadiah yang berhubugan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

j.meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan;
k.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
1. 1.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
2. 1.ikut kampanye;
3. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
4. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan masyarakat dan/ atau PPPKlain;
5. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
6. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
7. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/ atau
8. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
m.melakukan tindak pidana atau penyelewengan; dan/atau
n.menjadi anggota atau pengurus partai politik.
e.I 1 I

Pasal 8

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhi bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja berupa:
1. a.teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(2)Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan gaji sebesar 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan gaji sebesar 10°10 (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. c.pemotongan gaji sebesar 15°10 (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 9

(1)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:
1. a.pemotongan gaji sebesar 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPKyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemotongan gaji sebesar 10°/o (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.pemotongan gaji sebesar 15°/o (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPKyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(2)Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan gaji sebesar lOo/o (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
3. c.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
4. e.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fi.siktertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah; berpenampilan rapi dan sopan jika dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
(3)Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban berupa menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 10

(1)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
2. b.menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
(2)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
2. g.menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
3. h.melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah; dan
4. i.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan gaji sebesar 15°/o (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
2. b.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
3. d.mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah;
4. e.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah; dan
5. f.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. ~ I t I

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika

b.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
f.mengutamakan kepentingan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
g.melaporkan dengan segera kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
h.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
1. 1.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan J. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

(3)Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi PPPKyang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

a.menyalahgunakan wewenang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / a tau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan lain, konsultan, dan/ atau organisasi kemasyarakatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
d.menjadi pegawai atau bekerja untuk Daerah lain, lembaga atau organisasi intemasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/ atau organisasi kemasyarakatan asing berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah jika

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi PPPKyang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

b.melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 10°10 (sepuluh persen) selama 9 ( sembilan)bulan;
c.menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 5°10 (lima persen) selama 6 (enam)bulan;
d.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 10°10 ( sepuluh persen) selama 9 (sembilan)bulan; dan
e.menyampaikan pendapat dan/ atau menyebarluaskan informasi baik lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat Daerah berupa pemotongan gaji sebesar 5% (limapersen) selama 6 (enam)bulan. pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan. ·~ I t I ~ I 1 I pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
f.melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
g.melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
h.melakukan kegiatan yang merugikan Daerah jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
1. 1.menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; J. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
k.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
1. 1.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani jika pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
m.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPKlain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
5. 5.membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan