MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANANMASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAl\.'"YAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTAKUPANG 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);•
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor Mengingat
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
dan penanganan masalah undak pidana perdagangan orang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pernalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan • eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
3.Pencegahan adalah segala daya, upaya, cara agar sesuatu tidak terjadi.
4.Penanganan masalah adalah segala daya, upaya, cara yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu program dan kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi, penegakan hukum; dan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi.
5.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang rneliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, • perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pernerasan.
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.
6.Daerah adalah Kota Kupang.
7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
8.Walikota adalah Walikota Kupang.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya clisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
10.Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.