DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; III. Hak dan Kewajiban; IV. Ruang Lingkup; V. Bentuk Pencegahan dan Penanganan; VI. Perencanaan; VII. Pencegahan; VIII. Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha; XI. Larangan; XII. Ketentuan Penyidikan; XIII. Ketentuan Pidana; XIV. Ketentuan Peralihan; XV. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa secara operasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewenangan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
b.bahwa Kota Kupang telah menjadi daerah asal, transit, dan tujuan tindak pidana perdagangan orang, sehingga membutuhkan suatu mekanisme pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; •
a.bahwa pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang merupakan perwujudan dari ~n~ormatan, perlindungan, penyebarluasan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia scbagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Menimbang WALIKOTAKUPANG,• DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAHTINDAK PIDANA PERDAGANGANORANG WALIKOTAKUPANG PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR -

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANANMASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAl\.'"YAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTAKUPANG 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);•
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor Mengingat

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan penanganan masalah undak pidana perdagangan orang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pernalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan • eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. 2.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
3. 3.Pencegahan adalah segala daya, upaya, cara agar sesuatu tidak terjadi.
4. 4.Penanganan masalah adalah segala daya, upaya, cara yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu program dan kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi, penegakan hukum; dan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi.
5. 5.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang rneliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, • perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pernerasan. pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.
6. 6.Daerah adalah Kota Kupang.
7. 7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
8. 8.Walikota adalah Walikota Kupang.
9. 9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya clisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
10. 10.Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.

Pasal 1

BAB! h."ETENTUAN UMUM

(1)Maksud Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang adalah untuk memberikan jaminan:
1. a.Penghormatan;
2. b.Perlindungan;
3. c.Penyebarluasan;
4. d.Pemenuhan;
5. e.Penegakan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang; dan l!Y

Pasal 3

Asas pencegahan dill) pe_nangananmasalah tindak pidana perdagangan orang mellputi:

a.asas keadilan sosial;
b.asas tanggung jawab:
c.asas kepentingan terbaik;
d.asas menyeluruh; • e. asas partisipatif; dan
f.asas berkelanjutan.

Pasal 2

14.Pihak terkait (stakehoulder) adalah pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang seperti: unsur Pemerintah Daerah; unsur masyarakat; unsur organisasi sosial kemasyarakatan; unsur organisasi keagamaan; unsur pelaku usaha; unsur perguruan tinggi; dan unsur kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan • urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM. l l. Pelaku usaha adalah orang yang mengasilkan, mendistribusikan, rnernberi lavanan, dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
12.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis. mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13.Mekanisme adalah suatu tata cara atau prosedur yang terencana secara sistematis. Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

a.menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b.menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pembinaan tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; ~

Pasal 5

• Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

f.memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang. 121 Tujuan Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
a.menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b.adanya koordinasi antara Pemerintah Dae~ah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
c.terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang. penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
h.mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
i.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

(2)Rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagairnana dimaksud pada avat ( 1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. ~
1. f.memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pencegahan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
2. g.menyelenggarakan penelitian. pengembangan, pedidikan, dan pelatihan• dan ( 1) Pemerintah Daerah berwenang: • a. menyusun dan menetapkan rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
3. b.menetapkan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
4. c.menetapkan dan mengatur penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
5. d.melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
6. e.memfasilitasi dan melakukan promosi penvelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;

Pasal 6

d.memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
e.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

(1)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Walikota membentuk Gugus Tugas.
(2)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
1. a.mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; • b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
2. c.memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban dan/atau saksi meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
3. d.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
4. e.melaksanakan pelaporan dan evaluasi. (31 Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil:
5. a.Perangkat Daerah:
6. b.instansi vertikal terkait:
7. c.aparatur penegak hukum;
8. d.organisasi masyarakat; • e. Tokoh Agama;
9. f.Iembaga swadaya masyarakat;
10. g.organisasi profesi; dan
11. h.peneliti/akademisi.
(4)Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Ketentuan Iebih lanjut mengenai gugus tugas diatur dengan Peraturan Walikota. ~

Pasal 7

(31 Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ( 1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(2)Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara teknis diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

•

(1)Dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan • pengawasan;
3. c.memperolehinformasiyang benar, akurat, dan tepat waktu; dan
4. d.memperoleh pembinaan agar dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan pelaku usaha mempunyai'hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bentuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
1. a.sosialisasi:
2. b.pendidikan dan pelatihan; • c. pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk; ct. pengendalian penempatan tenaga kerja; dan
3. e.deteksi dini.
(2)Bentuk penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:
1. a.rehabilitasi;
2. b.penegakan hukum; dan
3. c.pemulangan dan reintegrasi sosial.
(3)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.rehabilitasi kesehatan; dan
2. b.rehabilitasi sosial dan ekonomi.

Pasal 11

BABY BENTUK PENCEGAHANDAN PENANGANAN Ruang lingkup pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:

a.Bentuk pencegahan dan penanganan;
b.perencanaan;
c.pencegahan;
d.penanganan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan • g. larangan.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007