Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penyertaan Modal; Bab 3. Penganggaran; Bab 4. Realisasi; Bab 5. Penatausahaan dan Pelaporan; Bab 6. Hasil Usaha; Bab 7. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan MBMU1'USKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERllli KOTAKUPANG Dan WALIKOTA KUPANG Dengan Perserujuan Bersama
BAB IT PENYERTAAN MODAL
• (21 Penyertaan Modal Daetah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
ll) Renca.na penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud datarn Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp 63.082.178.792,1 (enam puluh tiga milyar delapan puruh, dua juta seratus tujub pulub delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua dan satu rup,iah). 12) Ren:cana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
DaerahPenatausahaan -pengelolaan Penyertaan Modal dilal<sanakan sesuai Standar Akuntansi Pemcrintah.
BABV PENATAUSAH.AAN DAN PELA.POXAN Penyertaan ModaJ Daerah pada PT 13PD NIT direalisasika:n pada APDDTahun berkenaan.
BABN REALISASI Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokk.an dalam arrggaran pengeruaran pembiayaan dacrah jenis Penyertaan Modal Perner-irrtab Daerah ,
BAB HI PENGANGGARAN • (Z) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah se'bagairna.na. dlmaksud pada ayat (1) dianggarkan dalarn Peraturan Daerab tentang APBD dan/are.u Pernbahan APBD tahun anggarari berkenaan dcngan pereetujuan DPRD. Pada saat Peraturan Daerab irri mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nornor 4 Tahun 2017 terrtarig Penyertaan Modal Daerah, Pada Perseroan terbatas Bank .Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Dacrah Kota Kupa:ng Tahun 2017 Nomor 4, Tambah.an Lembaran Daerah. Kota Kupang Nomor 276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VTT KETENTUAN PENUTUP Paaal 13 {l) Hasil usaha Penyertaem Modal Daer ah pad a P'T' BPD NT1' merupakan persentase Iaba usaha da larn berrtuk Devid en,
BABVl HASIL USAHA PENJE:LASAN ... NOMOR REOISTRASI PERAWRAN DAERAH PROVJNSI NUSA T,ENGGARATIMUR KO'l'A KUPANG 03/2021 LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 20Ql NOMOR 03 Dtundangkan di Kuparig pada tanggal 28 Oktober 2021 , ON R. RIWU KORE r Ditetapkan di Kota Kupang pada tanggal 28 Oktober 202 l ~C~.A KUPANG, J Agar setiap orang mengetahuin.ya, memerintahkan pengundangan Peraruean Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Kupang. • Peraturan Daerah ini mu]aj berlaku pada tanggal diundangkan.
• perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota kupang rnerupakan salab ~at.u -pemegang saham P1' Bank N1'1' yang dapat memberikan penyertaan modal daer-ah sebagai Tnvestasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undarig- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ciao Paaal 333 a,yac (1) Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 2014 terrtang Pemetintahan Daerah eebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Unruk mclaksanakan penyertaan modal pada Pr Bank N'TT, Pemerintah Daerah telah melihat rencana bisi1is PT Bank N'TT dan telah rn elalcu karr analisis investasi. Hasil analisis Investasi tersebut, menunjul<an babwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank N'lvr. Berdaaarkan basil analisis investasi dan rnel'ih at pada. rencana bisnis Pr Bank NIT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Kupang berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkem bangan okonomi daerah dan meningkatkan Pcndapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah. • danperrumbuhanmeningkatkandenga11daerah Pemerintab Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melaku.kan upaya unruk menambah sumber pendapatan I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAfl KOTAKUPANG NOMOR 3 T.AHUN 2021 TENT ANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR • .Huruf e Yang dimaksud dengan "aaas efisiensi 'yaitu. penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyerlaa.t1.modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang cliperlukan dalam .rarigka merrunjang penyelcnggaraan tugas pokok dan fungsi pemertntahan secara optimal. Yang cl±maksud denga.n "asaa kepastian .nilai", yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya, ketepatan jumlah dan nilai penyerraan modal d alam rangk:a optimalisasi pemanfaatari dana dan penyusunan .laporan keuangan daerah , Hurufd Yang climaksud dengan "asas fungsional", yaitu pengambilan kepurusan dan pemecab.an masalah dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota., badf,in usab a dan Perangkat Daerah tekms sesuai fungsi, wewerrang, dan tanggungjawab masing-masing. keadilan clan keparutari. Huruf' c penyertaan modal Perrrerirrtab dapat dJpertanggungj:;iwal~k1;1n dengan .memperhatikan rasa setiap kegiatan Daerah haru.s kepada rakyat Huruf a Yang dimakeud derrgsrn "aaas kepaslian bukum", yaitu penyertaan modal Pemer+ntah Daerah Irartre dilaksanakan berdasarkan h ukum dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Huru.f b Yang dimaksud dengari ~asas akurrtabtlttas", yaitu
Membuka PDF…