DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penyertaan Modal; IV. bentuk Penyertaan Modal Daerah; V. Besaran Penyertaan Modal; VI. Pengawasan; VII. Hasil Usaha; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahanya, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG DAN WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kota Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3.Walikota adalah Walikota Kupang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kupang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT. Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal dalam bentuk uang yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT. Bank NTT.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank NTT adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTT sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 82. 050. 000.000,- (delapan puluh dua miliar lima puluh juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT ditambahkan sebesar Rp.17.950.000.000,- (tujuh belas miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang realisasi penganggarannya dalam APBD dirinci sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.950.000.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengawasan Walikota berwenang untuk membentuk Tim.
(2)Direksi PT. Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal Daerah kepada Walikota.
(3)Tugas dan wewenang Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 7

(1)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak, merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
(2)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
(3)Walikota dan DPRD dapat melakukan evaluasi bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Semua penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 14 Juli 2017 WALIKOTA KUPANG, TTD JONAS SALEAN Diundangkan di Kupang pada tanggal 14 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, TTD BERNADUS BENU LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 04 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 04 /2017 PENJELASAN ATAS PERTURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR I. PENJELASAN Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Kupang telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Nusa Tenggara Timur. Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kota Kupang dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang kepada PT. Bank Nusa Tenggara Timur mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus ditingkatkan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Kupang perlu menambah nilai penyertaan modal kepada PT. Bank Nusa Tenggara Timur. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014