DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Lhokseumawe

regulasi_utama

Ringkasan

- Dalam Qanun ini diatur tentang perubhaan beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe No. 1 Tahun 2015.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: OANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG GAMPONG. Pasal Ii Beberapa ketentuan dalam Oanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1.Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisip 1 (satu) angka yakni angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur,
2.Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing- masing.
3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, Ne dan adil. 10. 11. 12. 13. 14. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe. 4. 5. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 6. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota. 7. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Oanun Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Oanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe. 9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Nong, 15. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. lSa.Tuha Lapan adalah lembaga swadaya dan wadah 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat. Pembentukan Gampong adalah tindakan penggabungan beberapa Gampong atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong diluar Gampong yang telah ada. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong, yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, pendapatan asli Gampong, dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peut, dan ditetapkan dengan Oanun Gampong. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong. Oanun Gampong adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas NE sepakati bersama Tuha Peut Gampong. nc 25. 26. 27. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.1
2.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat: pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat: pengelolaan tanah kas Gampong: dan

e.pengembangan peran masyarakat Gampong. 2 rp Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu: pengelolaan pasar Gampong, pengelolaan tempat pemandian umum: pengelolaan jaringan irigasi: pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu,
g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar,
h.pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan, pengelolaan embung (wadah air) Gampong, . pengelolaan air minum berskala Gampong, dan
k.pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian. a. b. d. e. Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diserahkan kepada Gampong memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan ekternalitas. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ke ai

(1)disertai dengan pembiayaannya. f. . J N (S5) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

3.Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1 Imuem Gampong berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Gampong dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

(2)Imuem Gampong dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Imuem Dusun.
(3)Imuem Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah Imuem Gampong dan bertanggung jawab kepada Imuem Gampong.

4.Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Keuchik.
(3)Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretariat Gampong,
2. b.pelaksana kewilayahan, dan
3. c.pelaksana teknis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pemerintah Gampong diatur dengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 51 Ayat (5) huruf c dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan ha atas nama Walikota.
(3)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Gampong.
(4)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain.
(5)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dan
3. c.dihapus.
  1. 6.Ketentuan Pasal 52 Ayat (5) dan ayat (6) huruf c dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3)Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.
(4)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.3
(5)Dihapus.
(6)Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.memilki yazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun: dan
3. c.dihapus.
  1. 7.Ketentuan Pasal 53 huruf b diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Gampong,
b.Keuchik melakukan rapat terbatas dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat Gampong: Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai Kapeneaan perangkat Gampong, d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik: dan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pengangkatan Perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik. e.
1. 3.Ketentuan Pasal 56 huruf a diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pemberhentian Perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. b. Cc. Keuchik melakukan rapat terbatas dalam hal rencana pemberhentian perangkat Gampong, Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik, dan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian Perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik. d.

9.Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Tuha Peut Gampong menyusun tata tertib. Ketentuaan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan tata tertib diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Untuk pencalonan dan pemilihan Keuchik, Tuha Peut Gampong membentuk Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang terdiri dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersifat independen. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Keuchik terpilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Tuha Peut Napapong.

(3)Penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong dan apabila pada tingkat Tuha Peut Gampong tidak selesai, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Walikota melalui Camat.

11.Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam dan diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 85A, berbunyi sebagai berikut: 1

Pasal 85A

Musyawarah Gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)meliputi: penataan Gampong: perencanaan Gampong, kerja sama Gampong, rencana investasi yang masuk ke Gampong, pembentukan BUMG, penambahan dan pelepasan aset Gampong, dan
1. g.kejadian luar biasa. MD ANU Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat: tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
2. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin. pa PPN Up Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  1. 12.Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 45

Pasal 49

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 56

Pasal 65

Pasal 81

Pasal 85A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 45

Pasal 49

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 56

Pasal 65

Pasal 81

Pasal 85A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022