DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 13 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemilihan Keuchik Serentak, BAB III Keuchik, Perangkat Gampong Dan Pegawai negeri Sipil Sebagai Calon Keuchik, BAB IV Pembiayaan, BAB V Ketentuan Peralihan, BAB VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pernerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nornor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, tidak mengatur pemilihan keuchik serentak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur tentang pemilihan keuchik secara serentak; • d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); l'!.RAI' r•·' ·· )"Jll!s' I - � • -- . , .o • •
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pertauran Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
13.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE dan WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: • • PARAF KCCPEAMAS; ] FEMRAKAR!A j GIA I - Menetapkan: QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

K.ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2.Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3.Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
10.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11.Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuba Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(3)Pemilihan Keuchik bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.

12.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong. 13.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
14.Pemilihan Keuchik adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih,pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pernilihan dan pelan tikan keuchik.
15.Serentak adalah pemilihan Keuchik yang dilaksanakan pada pada hari yang sama di semua Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
16.Bertahap adalah pemilihan keuchik yang dilaksanakan secara serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di Wilayab Kota Lhokseumawe. 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tabunan Pemerintab Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintab Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tabunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II

PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

Pasal 2

(1)Pemilihan Keuchik dalam Wilayah Kota dilakukan secara serentak.
(2)Dalam hal pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk semua Gampong, dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 3

Perni!ihan Keuchik serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di semua Gampong dalam Wilayah Kota.

Pasal 4

(1)Pemilihan Keuchik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhinya masa jabatan Keuchik dalam wilayah Kota.
(2)Pemilihan Keuchik secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun. I r'AAAF !�".;Cl:!:.,. C � ��- ,RAK!\R!:.'\ i �M�� \/ • • • • •

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik serentak atau bertahap dimulai pada Tahun 2022.
(2)Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan secara serentak atau bertahap ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan keuchik secara serentak dan penegakan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe.

BAB III

KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEUCHIK

Pasal 7

(1)Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Gampong untuk kepentingan sebagai calon Keuchik.
(3)Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.

Pasal 8

(1)Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Togas Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik. Paragraf2 Calon Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. • •
(3)PegawaiNegeriSipil yang terpilihdandiangkatmenjadiKeuchik sebagaimanadimaksudpadaayat(2)berhakmendapatkan tunjanganKeuchikdanpenghasilanlainnyayangsah. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 10
(1)BiayapenyelenggaraanPemilihanKeuchikserentakatau bertahapbersumberdaribiayapenyelenggaraanAPBK,APBGdan sumberlainyangsahdantidakmengikat.
(2)BiayayangdibebankanpadaAPBKsebagaimanadimaksudpada ayat(1),digunakanuntuk: a.kegiatansosialisasipelaksanaanpemilihanKeuchikSerentak; b.honorariumpanitiapemilihantingkatKata; c.honorariumpanitiapemilihantingkatKecamatan; dan d.biayapelantikan.
(3)Biayayang dibebankanpadaAPBGsebagaimanadimaksudpada ayat(1),digunakanuntuk: a.honorariumpanitiapemilihantingkatGampong; b.biayapelaksanaanpemilihanKeuchikdi tingkatGampong; dan c.PemilihanKeuchikantarwaktumelaluimusyawarah Gampong. BABV KETENTUANPERALIHAN Pasal 11 PadasaatQanuninimulai berlaku: a.Keuchikdefinitifyang belum habismasajabatannyadantidak mencalonkandirilagimenjadiKeuchikperiode berikutnya,tetap menjalankan tugassampaidenganhabismasajabatannya. b.Keuchikdefinitifyangbelumhabismasajabatannyadaningin mencalonkandirilagi menjadiKeuchikperiodeberikutnya, makaharus terlebihdahuluNon-Aktif(Cuti)padasaat ditetapkansebagaicalon sampaidenganpenetapancalon Keuchik terpilih. c.SelainyangtidaktiaturdalamQanunini,tetap mengacupada QanunAcehNornor4Tahun2009tentangTataCaraPemilihan danPemberhentianKeuchikdiAceh. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 12 PeraturanpelaksanaandariQanun iniditetapkanpalinglama2(dua) bulansejakQanun ini mulaiberlaku. - ]_r'ins sys±was: 5% I

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009