DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Lhokseumawe

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini terdiri atas 2 Pasal yang diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM WALIKOTA LHOKSEUMAWE, PARAF KOCRDINASI PEMRAKARSA 3AGIAN HUKUM
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4239);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
13.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM A Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE dan WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1.Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka la, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, dan angka 6 diubah serta angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota. la. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4.Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA 3AGIAN HUKUM PARAF KCCRD!NAS1 PEMRAKARSA DAG1AN HUKUM }>
6.Instansi Terkait adalah Instansi yang mempunyai kewenangan mengelola dan memungut Retribusi Daerah.
7.Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang dari Dusun/Gampong sebelum diangkut keTPA.
9.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
10.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan usaha yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
13.Retibusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16.Dihapus.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 17a. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD, SKRDKB, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 2 1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
22.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang teijadi serta menemukan tersangka.
2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM >

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
(3)Bagi orang pribadi atau badan usaha yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) pertrip. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe. Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2021 M 28 Rajab 1442 H WALIKOTA LHOKSEUMAWE, PMbuw nunump- ÿ SUAIDI YAHYA Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2021 M 28 Rajab 1442 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE, _ a, T. ADNAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 2 NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (2/43/2021) PARAF KOORDINASI SEKDA v A ASISTEN 1 I • PEMRAKARSA .A? BAGIAN HUKUMp*<C Lhokseumawe PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN I. PENJELASAN UMUM Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomort 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan melakukan penambahan objek dan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAG1AN HUKUM LAMPIRAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERUBAHAN DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TARIF RETRIBUSI/BULAN NO JENIS OBJEK RETRIBUSI LUAS BANGUNAN/ TEMPAT/UNIT JALAN UTAMA/PUSAT KOTA (RP) JALAN DUSUN/ GAMPONG (RP) 1 2 3 4 5

1.Rumah < Type 36 Type 36-150 > Type 150 10.000,- 12.500,- 15.000,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-
2.Toko < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 20.000,- 22.500,- 30.000,- 15.000,- 17.500,- 20.000,-
3.Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom < 48 m2 48 - 64 m2 64- 100 m2 > 100 m2 25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,-
4.Grosir < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 25.000,- 30.000,- 40.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,-
5.Swalayan dan Pusat Perbelanjaan/Ritel Modern < 80 m2 80-150 m2 150-500 m2 500 - 1000 m2 > 1000 m2 100.000,- 150.000,- 200.000,- 350.000,- 450.000,-
6.Perkantoran Pemerintah/ Swasta /BUMN < 100 m2 100-500 m2 500- 1000 m2 > 1000 m2 75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
7.Perusahaan (Koperasi/UD/CV/ PT) Bidang Kontraktor dan Leverensier / Notaris < 48 m2 48- 100 m2 > 100 m2 20.000,- 30.000,- 40.000,-
8.Panti Sosial < 500 m2 > 500 m2 30.000,- 50.000,-
9.Restoran/Rumah Makan/Cafe/ Kedai Kopi < 48 m2 48 - 64 m2 65 - 100 m2 100- 200 m2 > 200 m2 25.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 75.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 45.000,-
10.Kantin 1 Lokasi 10.000,-
11.Pedagang Los Pedagang K-5/ Emperan/Kios 1 Pintu Ruko 1 Lapak 20.000,- 5.000,- PARAF KOCRDINASI PEMRAKARSA 3AG1AN HUKUM 1 2 3 4 5
12.Pedagang didalam Pasar Ikan, daging, Ayam, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, sembako, pakaian, dan peralatan;

a.Lapak buah-buahan (tidak tetap)
b.Lapak ikan, sayuran (tidak tetap)
c.Lapak penjaja makanan, minuman, pakaian, peralatan, hiburan dan hiburan anak-anak (Tidak Tetap) 1 Pintu Ruko 1 Meja 20.000,- 5.000,- 4.000,- perhari/malam 1.000,- perhari/malam 2.000,- perhari/malam
1. 13.Pangkas Rambut/Pijat/ Salon/ Spa/ Konveksi < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 30.000,- 35.000,- 50.000,- 20.000,- 25.500,- 35.000,-
2. 14.Wartel/Game Center/Warnet/ Toko Hp < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 15.000,- 20.000,- 30.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-
3. 15.Pusat Hiburan/ Permainan Anak/ Game Center/ Sport Center/ Gym < 64 m2 64-80 m2 80-100 m2 >100 m2 20.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,-
4. 16.Hotel / Penginapan Losmen Melati Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 100,000.- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 500.000,-
5. 17.Asrama < 200 Rumah > 200 Rumah 200.000,- 250.000,-
6. 18.Rumah Sakit Type D Type C Type B 300.000,- 400.000,- 600.000,-
7. 19.Apotek/ Depot Obat < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 25.000,- 30.000,- 40.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,-
8. 20.Balai Pengobatan/ Klinik/Praktek Dokter, Bidan/ Tenaga Kesehatan/ Ahli Pengobatan < 100 m2 100- 500 m2 500- 1.000 m2 > 1.000 m2 50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
9. 21.Sekolah/ Madrasah < 200 Siswa 200-500 Siswa 100-1000 Siswa > 1000 Siswa 75.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-
10. 22.Kursus Lembaga Pendidikan / Pelatihan < 48 m2 48 - 64 m2 65- 100 m2 100-200 m2 > 200 m2 20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,- 23 Perguruan Tinggi < 500 m2 500- 1000 m2 > 1000 m2 150.000,- 200.000,- 300.000,- IP»/ r>«r a o « PEMRAKARSA 3AGIAN HUKUM k 1 2 3 4 5
11. 24.Usaha Produksi < 48 m2 30.000,- 20.000,- Makanan / 48 - 64 m2 40.000,- 25.000,- Minuman/ Isi Ulang > 64 m2 50.000,- 35.000,-
12. 25.SPBU 1 Lokasi 200.000,-
13. 26.Panglong / <100 m2 20.000,- 15.000,- Perabot 100-200 m2 25.000,- 20.000,- > 200 m2 30.000,- 25.000,-
14. 27.Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang Loak < 48 m2 48 - 64 m2 64- 100 m2 > 100 ra2 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-
15. 28.Gudang / Pool Kendaraan / < 500 m2 500- 1000 m2 75.000,- 100.000,- Terminal > 1000 m2 200.000,-
16. 29.Tempat Parkir < 100 m2 100-200 m2 > 200 m2 25.000,- 35.000,- 50.000,-
17. 30.Sampah Khusus:
a.Domestik Insidentil (perkegiatan)
b.Sisa Hasil Bongkaran (pertrip) 50.000,- 100.000,- PARAF KOORDINASI SEKDA \/ , ASISTEN 1 PEMRAKARSA A fAIDI YAHYA Nomor Sifat Lamp Hal PEMERINT AH AC E H SEKRETARIAT DAERAH Jin. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377 BANDA ACEH 23144 180/<52>3 Segera Pemberian Nomor Register Terhadap2(Dua) Rancangan Qanun Knta Muz&ggBMBBt Banda Aceh, 9 Maret 2021 25 Rajab 1442 Yang Terhormat, Walikota Lhokseumawe di - Lhokseumawe
1. 1.Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/194 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap 2 (Dua) Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :
a.Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Terminal: NOREGQANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH :(1/42/2021);
b.Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: NOREG QANUN LHOKSEUMAWE,PROVINSIACEH :(2/43/2021).
1. 2.Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIangka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. 3.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

4.Demikian dan terima kasih. LAH, M. Kesdr. TAQT . Pembina Utama NIP. 19640504 199703 1 002 Tembuaan ;
1.Gubernur Aceh (Sebagai Laporan); 2. NnUJtOttSlTMAWTSJtOTff*l lU*a4-n

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM WALIKOTA LHOKSEUMAWE, PARAF KOCRDINASI PEMRAKARSA 3AGIAN HUKUM
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4239);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
13.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM A Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE dan WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menetapkan

1.Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka la, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, dan angka 6 diubah serta angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota. la. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4.Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA 3AGIAN HUKUM PARAF KCCRD!NAS1 PEMRAKARSA DAG1AN HUKUM }>
6.Instansi Terkait adalah Instansi yang mempunyai kewenangan mengelola dan memungut Retribusi Daerah.
7.Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang dari Dusun/Gampong sebelum diangkut keTPA.
9.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
10.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan usaha yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
13.Retibusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16.Dihapus.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 17a. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD, SKRDKB, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 2 1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
22.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang teijadi serta menemukan tersangka.
2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM >

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
(3)Bagi orang pribadi atau badan usaha yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) pertrip. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe. Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2021 M 28 Rajab 1442 H WALIKOTA LHOKSEUMAWE, PMbuw nunump- ÿ SUAIDI YAHYA Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2021 M 28 Rajab 1442 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE, _ a, T. ADNAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 2 NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (2/43/2021) PARAF KOORDINASI SEKDA v A ASISTEN 1 I • PEMRAKARSA .A? BAGIAN HUKUMp*<C Lhokseumawe PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN I. PENJELASAN UMUM Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomort 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan melakukan penambahan objek dan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAG1AN HUKUM LAMPIRAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERUBAHAN DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TARIF RETRIBUSI/BULAN NO JENIS OBJEK RETRIBUSI LUAS BANGUNAN/ TEMPAT/UNIT JALAN UTAMA/PUSAT KOTA (RP) JALAN DUSUN/ GAMPONG (RP) 1 2 3 4 5

1.Rumah < Type 36 Type 36-150 > Type 150 10.000,- 12.500,- 15.000,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-
2.Toko < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 20.000,- 22.500,- 30.000,- 15.000,- 17.500,- 20.000,-
3.Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom < 48 m2 48 - 64 m2 64- 100 m2 > 100 m2 25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,-
4.Grosir < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 25.000,- 30.000,- 40.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,-
5.Swalayan dan Pusat Perbelanjaan/Ritel Modern < 80 m2 80-150 m2 150-500 m2 500 - 1000 m2 > 1000 m2 100.000,- 150.000,- 200.000,- 350.000,- 450.000,-
6.Perkantoran Pemerintah/ Swasta /BUMN < 100 m2 100-500 m2 500- 1000 m2 > 1000 m2 75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
7.Perusahaan (Koperasi/UD/CV/ PT) Bidang Kontraktor dan Leverensier / Notaris < 48 m2 48- 100 m2 > 100 m2 20.000,- 30.000,- 40.000,-
8.Panti Sosial < 500 m2 > 500 m2 30.000,- 50.000,-
9.Restoran/Rumah Makan/Cafe/ Kedai Kopi < 48 m2 48 - 64 m2 65 - 100 m2 100- 200 m2 > 200 m2 25.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 75.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 45.000,-
10.Kantin 1 Lokasi 10.000,-
11.Pedagang Los Pedagang K-5/ Emperan/Kios 1 Pintu Ruko 1 Lapak 20.000,- 5.000,- PARAF KOCRDINASI PEMRAKARSA 3AG1AN HUKUM 1 2 3 4 5
12.Pedagang didalam Pasar Ikan, daging, Ayam, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, sembako, pakaian, dan peralatan;

a.Lapak buah-buahan (tidak tetap)
b.Lapak ikan, sayuran (tidak tetap)
c.Lapak penjaja makanan, minuman, pakaian, peralatan, hiburan dan hiburan anak-anak (Tidak Tetap) 1 Pintu Ruko 1 Meja 20.000,- 5.000,- 4.000,- perhari/malam 1.000,- perhari/malam 2.000,- perhari/malam
1. 13.Pangkas Rambut/Pijat/ Salon/ Spa/ Konveksi < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 30.000,- 35.000,- 50.000,- 20.000,- 25.500,- 35.000,-
2. 14.Wartel/Game Center/Warnet/ Toko Hp < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 15.000,- 20.000,- 30.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-
3. 15.Pusat Hiburan/ Permainan Anak/ Game Center/ Sport Center/ Gym < 64 m2 64-80 m2 80-100 m2 >100 m2 20.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,-
4. 16.Hotel / Penginapan Losmen Melati Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 100,000.- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 500.000,-
5. 17.Asrama < 200 Rumah > 200 Rumah 200.000,- 250.000,-
6. 18.Rumah Sakit Type D Type C Type B 300.000,- 400.000,- 600.000,-
7. 19.Apotek/ Depot Obat < 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2 25.000,- 30.000,- 40.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,-
8. 20.Balai Pengobatan/ Klinik/Praktek Dokter, Bidan/ Tenaga Kesehatan/ Ahli Pengobatan < 100 m2 100- 500 m2 500- 1.000 m2 > 1.000 m2 50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
9. 21.Sekolah/ Madrasah < 200 Siswa 200-500 Siswa 100-1000 Siswa > 1000 Siswa 75.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-
10. 22.Kursus Lembaga Pendidikan / Pelatihan < 48 m2 48 - 64 m2 65- 100 m2 100-200 m2 > 200 m2 20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,- 23 Perguruan Tinggi < 500 m2 500- 1000 m2 > 1000 m2 150.000,- 200.000,- 300.000,- IP»/ r>«r a o « PEMRAKARSA 3AGIAN HUKUM k 1 2 3 4 5
11. 24.Usaha Produksi < 48 m2 30.000,- 20.000,- Makanan / 48 - 64 m2 40.000,- 25.000,- Minuman/ Isi Ulang > 64 m2 50.000,- 35.000,-
12. 25.SPBU 1 Lokasi 200.000,-
13. 26.Panglong / <100 m2 20.000,- 15.000,- Perabot 100-200 m2 25.000,- 20.000,- > 200 m2 30.000,- 25.000,-
14. 27.Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang Loak < 48 m2 48 - 64 m2 64- 100 m2 > 100 ra2 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-
15. 28.Gudang / Pool Kendaraan / < 500 m2 500- 1000 m2 75.000,- 100.000,- Terminal > 1000 m2 200.000,-
16. 29.Tempat Parkir < 100 m2 100-200 m2 > 200 m2 25.000,- 35.000,- 50.000,-
17. 30.Sampah Khusus:
a.Domestik Insidentil (perkegiatan)
b.Sisa Hasil Bongkaran (pertrip) 50.000,- 100.000,- PARAF KOORDINASI SEKDA \/ , ASISTEN 1 PEMRAKARSA A fAIDI YAHYA Nomor Sifat Lamp Hal PEMERINT AH AC E H SEKRETARIAT DAERAH Jin. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377 BANDA ACEH 23144 180/<52>3 Segera Pemberian Nomor Register Terhadap2(Dua) Rancangan Qanun Knta Muz&ggBMBBt Banda Aceh, 9 Maret 2021 25 Rajab 1442 Yang Terhormat, Walikota Lhokseumawe di - Lhokseumawe
1. 1.Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/194 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap 2 (Dua) Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :
a.Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Terminal: NOREGQANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH :(1/42/2021);
b.Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: NOREG QANUN LHOKSEUMAWE,PROVINSIACEH :(2/43/2021).
1. 2.Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIangka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. 3.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

4.Demikian dan terima kasih. LAH, M. Kesdr. TAQT . Pembina Utama NIP. 19640504 199703 1 002 Tembuaan ;
1.Gubernur Aceh (Sebagai Laporan); 2. NnUJtOttSlTMAWTSJtOTff*l lU*a4-n

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2016