DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Lhokseumawe

regulasi_utama

Ringkasan

- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 6 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2.Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3.Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4.Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
8.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9.Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh. lO.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rr.BAF KOORDINASI , Fÿr.LL1 .IPSA BAGI"J HUKUK \J i f
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.819.257.195.523,00 (Delapan ratus sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tujuhjuta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.(13.851.141.000,00) (Tiga belas milyar delapan ratus lima puluh satujuta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.805.406.054.523,00 (Delapan ratus lima milyar empat ratus enamjuta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 819.257.195.523,00,-
b.Bertambah/(Berkurang) Rp. (24.151.998.426,00) Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Pergeseran Rp.843.409. 193.949,00,- 2) Belanja Daerah
a.Semula Rp. 833.757.195.523,00,-
b.Bertambah /(Berkurang) Rp. 45.553.025.759,00,- Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran Rp.879.3 10.22 1.282,00,- CQORDINASi , A 1BAGMtJ KUHiraj IS PAR/ 3) Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah /(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 2) Bertambah /(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran

Pasal 3

16.500.000.000,00,- 25.545.667.333,00,- Rp. 42.045.667.333,00,- 2.000.000.000,00,- 4.144.640.000,00,- Rp. 6.144.640.000,00,- Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Lhokseumawe ini terdiri dari:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII PEMRAKARSA J i.i Tdz Ringkasan Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota Lhokseumawe. PARAF KOORDINASI SEKDA A / ASISTEN 1 PEMRAKARSA /V /-) BAGIAN HUKUNI* Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 28 Qktober 202 1 M 12 Rabiul Awal 1443 H WALIK OKSEUMAWE, SUAIDI YAHYA Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 28 Qktober 2021 M 12 Rabiul Awal 1443 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE, T.ADNAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 30

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2.Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3.Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4.Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
8.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9.Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh. lO.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rr.BAF KOORDINASI , Fÿr.LL1 .IPSA BAGI"J HUKUK \J i f
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

a.Semula Rp. 819.257.195.523,00,-
b.Bertambah/(Berkurang) Rp. (24.151.998.426,00) Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Pergeseran Rp.843.409. 193.949,00,- 2) Belanja Daerah
a.Semula Rp. 833.757.195.523,00,-
b.Bertambah /(Berkurang) Rp. 45.553.025.759,00,- Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran Rp.879.3 10.22 1.282,00,- CQORDINASi , A 1BAGMtJ KUHiraj IS PAR/ 3) Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah /(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 2) Bertambah /(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Daerah Setelah Pergeseran

Pasal 3

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII PEMRAKARSA J i.i Tdz Ringkasan Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021