Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Dalam Qanun ini mengatur 10 Pasal
Dalam Qanun ini mengatur 10 Pasal
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat
( 2 )
4633);
( 3 )
171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
( 4 )
( 5 )
1032);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:
( 6 )
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 1.018.377.405.168,62 Selisih lebih/(kurang) Rp. 25.844.768.364,38
Selisih lebih/(kurang) Rp. 58.102.396.404,84
Selisih lebih/(kurang) Rp. 14.969.459.992,84
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
( 7 )
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari: Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Lampiran II .......... ( 8 ) Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Lampiran III Laporan operasional; Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas; Lampiran V Neraca; Lampiran VI Laporan arus kas; Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan; Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah; Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya; Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang; Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran ; XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
Bupati Bener Meriah menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen