DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan penyelenggaraan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi tujuan penetapan penyelenggaraan, perizinan, hak dan kewajiban dalam pelayanan, pelaksanaan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan, adanya pembinaan, penggolongan retribusi, identitas retribusi ( nama, objek dan subjek), cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan berdasarkan tarif retribusi, penetapan wilayah pemungutan, masa retribusi dan kadaluwarsa, tata cara penghitungan retribusi dan penetapannya, tata cara pembayaran dan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi, tata cara penagihan dan pengajuan keberatan atas retribusi, pihak yang terlibat dalam pembukuan dan pemeriksaan, serta adanya sanksi dan penyidikan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap d a ia:-n jangka waktu tertentu;

b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan .
c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d . memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendau r ulang; dan
e.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. (.3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan s ebagaimana dimaksuc pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkar· sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur u.lang dan/ a tau mudah diurai oleh proses alam.

(4)Masyarakat dalam melaksanakan k egia tan sebagaimana d imaksuo pada ayat (1) menggunakan bahan yan g dapa t d iguna u lang, dapa1 didaur u lang dan atau mudah di urai oleh proses alam.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah ~etJaga1man& dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wa likota

Pasal 14

(1 ) Pemerintah Kota memberikan: a . penghargaan kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan

b.disensitif kepada setiap orang yang tidak melaku kan pengurangan sampah.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tatacara p ernbe nar penghargaan dan disensitif sebagaimana dimaksud pada ayar (1) d1atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1)Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 huruf b, meliputi;
1. a.pem indahan dalam bentuk pengelompokan d an pemisa h sarnpar sesuai dengan jenis, jumlah dan / a tau sifat sampa h :
2. b.pengumpulan bentuk pengambilan dan pemindahan sampah :lar sumber sarnpah ke tempat penampungan sementara a tau ~em pa-r. pengolahan sampah terpadu;
3. c.pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari s um ber ke penampungan sampah sementara atau tempat pengelola an sampar, terpadu menuju tempat pemerosesan a k hir ;
4. d.pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, k ompos1s1 dar.. jumlah sampah; dan/atau e . pemerosesan akhir sampah dalarn bentuk pengembalia n sampat dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkung,::tr secara aman .
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaiman;;; dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

Pasal 16

(1 ) Penyediaan dalam Daerah Dilaksanakan Walikota melalui Dma~, Lingkungan Hidup.

(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat ( l l melipu ti kegiatar membersihkan, mengumpulkan, men gangkut d a n membuang limbat penyediaan dalam daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 17

(1 ) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaar sampah.

(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) bersumber dar: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagairnana dimaksuc pada ayat (1) dan ayat (2) d iatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1)Pemerintah kota secara sendiri-sen diri atau bersama-sa ma dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang timbul oleh kegiatan penan ganan sampah d i tempa t pemrosesan akhir sampah.
(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa :
1. a.Relokasi ;
2. b.Pemulihan lingkungan ;
3. c.Bia.ya kesehatan dan pengobatan; dan / atau
4. d.Kompensasi dalam bentuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan pembenar. kompensasi oleh Pemerintah kota sebagaimaan dimaksud pa da a_va --: r dan ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

(1)Pemerintah Kata dapat melakukan kerjasama antar pemenntar. ,:.atr.i~- lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2)Kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1 ) dapa t drn•lJUdki:H' dalam bentuk kerjasama clan a.tau / pembuatan usah2. bc>rsam8 pengelolaan sampah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama antara daerah s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) d ilakuka n sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku. Bagi an Ked ua Kemitraan

Pasal 20

(1)Pemerintah Kata secara sendiri-sendiri a tau bersama-sama dapat. bermitra dengan Sadan Pengelolaan Sampah dan pihak swasta dalam penangan an pengelolaan sampah.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) d ituangkan da lam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak swasta atau dan badan usaha yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

( I ) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah y3.ng diselenggarakan oleh Pemerin tah Kota.

(2)Sumbang dan saran serta usul seba gaimana dimaksud pada 8_va,- ( l: dapat dilakukan melalui :
1. a.pemberian μsul pertimbangan, dan sara n kepada Pemerin-cah Kot a .
2. b.perumusan kebijakan pengelolaan sampah ; dan / a tau c . pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengKetc:t persampahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara peran m asyarnkc1: sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur •iengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBINMN

Pasal 22

Pemerintah Kota dapat menyediakan sarana d a n prasai·anh persampahan/kebersihan pada tempat--tempat Penampungan Sementc-,_r;, dari masyaraka t.

Pasal 23

( 1) Sampah yang berasal dari rumah pemukiman, peru mahan dan keg1cJ Lan aneka usaha, harus dibuang di TPS dan / atau TPA.

(2)Pengelolaan kawa san permukiman , kawasan komersia l, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fas ilitas sosial dan fasili tas lainnya wajib menyediakan fasilitas pem ilahan s ampah.

Pasal 24

Setiap orang p ribadi atau badan hukum dilarang :

a.membuang sampah kedalam siring, got a tau jalan yang tidak pada tempatnya dan atau ruang terbuka ; b . mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan racun ;
c.mengolah sa mpah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusak lingkungan;
d.menyebar atau menempel selebaran , poster , slogan di sepanjang j cJa:-, pohon atau bangunan lainya tanpa izin dari Walikota;
e.membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakara1 1 sampah yang sudah di tentukan / tersedia ;
r.membuang sampah atau barang-barang bekas, bangka1 b111arnng dijalan, sungai, got, riool dan taman ;
g.membuang sampah dari atas kendaraan d i Jalan ;
h.menimbun barang dengan tidak teratur di halaman atau dite mpat lainnya;
1. 1.memanjat d a n merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan bangunan di tanaman yang dapat menimbulkan sampah; J . berjalan dan bermain-main diatas lapangan rum put a ta u taman vang menimbulkan sampah atau kerusakan taman; k . membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnya dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir, dan mobil pengola h cor beton (readymix) harus tertutup;
l.melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS rnenjadi berserakan; m . membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
n.menebang atau membakar pohon yang sudah ditanarn harus mendapatkan izin a tau persetujuan dari Walikota a tau Pejabat :-12_ng ditunjuk.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…