DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Diatur tentang asas, fungsi, dan tujuan, sumber daya pariwisata, pembangunan kepariwisataan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, pendaftaran usaha pariwisata, kewenangan pemerintah daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah, pengembangan SDM, standardnisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114),
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658), | 4
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,4 Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kota Lubuklinggau Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lubuklinggau Walikota adalah Walikota Lubuklinggau Dinas terkait adalah Dinas teknis yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pariwisata di Kota Lubuklinggau. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitasi serta layanan yang disediakan oleh masyrakat, Pengusaha dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. Daya tarik wisata adalah segalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 5. 6. 7. 8. e A 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan, sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam dikawasan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam di kegiatan pariwisata alam. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. Zona/ Blok pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata. | 1 28. 29. 30. 31. Rencana pengelolaan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah /wilayah dalam rangka pengelolaan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Rencana pengusahaan wisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian: kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. a. b. d. e. £ 1 BagianKedua Fungsi

Pasal 3

Kepariwisataan di Daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan Daerah bertujuan untuk : 4

a.Menumbuhkan sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama manusia, memupuk rasa cinta serta kebanggan terhadap daerah, tanah air dan bangsa, . Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, Melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional untuk memperkokoh jati diri dan mempertahankan serta memelihara keasliannya, . Mendorong pengembangan sumber daya pada destinasi pariwisata, . Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat, dan Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah Daerah. Ou

Pasal 5

Penyelenggara pariwisata adalah:

a.Pemerintah Daerah:
b.BUMD
c.Swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata, dan
d.Lembaga pariwisata dan masyarakat.

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 6

Sumber daya pariwisata Daerah terdiri atas:

a.Sumber daya alam,
b.Sumber daya manusia
c.Sumber daya budaya, dan
d.Sumber daya minat khusus

Pasal 7

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a.Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, adat istiadat serta nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat,
b.Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal:
c.Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup,
d.Memberdayakan masyarakat setempat:
e.Meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, dan
i.Keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan yang indah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan di daerah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

a.Kesatuan geografis:
b.Kesatuan aksebilitas: d e f. 5s 4
c.Sumber daya pariwisata: dan
d.Produk wisata dan sasaran pasar.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan di Daerah meliputi :

a.Industri pariwisata:
b.Destinasi pariwisata: Cc. Pemasaran: dan d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

(1)Perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
(2)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
(4)Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. (S) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…