DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hiburan dan rekreasi adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, di mana untuk menonton serta menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. Diatur mengenai ketentuan umum, bentuk usaha dan permodalan, jenis usaha hiburan dan rekreasi, persyaratan usaha hiburan dan rekreasi, tempat dan waktu operasi Usaha hiburan dan rekreasi, perizinan, kewajiban dan larangan pelaku usaha, pembinaan, penertiban dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring makin pesatnya perkembangan usaha hiburan dan rek:reasi di Kota Lubuk Linggau, praktik penyelenggaraannya perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan agama, pendidikan anak-anak, atau generasi muda umumnya, serta tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat Kota Lubuk Linggau;
c.b1μ1wa ...
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagaimana sudah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Lupuklinggau Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Lubuk Linggau memandang perlu mengatur penye1enggaraan hiburan dan rekreasi yang berkembang pesat seiring kemajuan Kota Lubuk Linggau sebagai kota metropolis yang madani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu me::netapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang ...
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Peme.rintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
13.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 13);
16.Peratu.-an Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 10);
17.Peraturan ...
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841};
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahai:i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966};
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Ta,rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nqmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9.Peraturan ...
17.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor l);
18.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2036 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU Dan

Menetapkan

Menetapkan WALI KOTA LUBUK LINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI BAB! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3.Wali ...
3.Wali Kotaadalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5.Dinas adalah Dinas yang mernbidangi urusan pariwisata di Kota Lubuk Linggau.
6.Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Wali Kota untuk melaksanakan suatu tugas ata:u pekerjaan. 7 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerath (BUMD), den,gan nama dan dalam bentu k apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8 . Hiburan dan rekreasi adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap or·ang dengan nama dan bentuk apapun, di mana untuk menonton serta menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
9.Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat usaha hiburan dan rekreasi dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/ atau men&,aunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi.
10.Tempat ...
10.Tempat hiburan dan rekreasi adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan satu atau lebih bentuk hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung.
11.Usaha gelanggang rekreasi olahraga adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga meliputi gelanggang/renarrg, bowling, biliar, slingshot, bun.gee jumping, pengelolaan gelanggang arena Paralayang (paragliding), bulutangkis, tenis, futsalJ sepak bola mini dan/ a tau Layang Gantung (hang gliding) dalam rangka kegiatan rekreasi dan Hiburan.
12.Usaha gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan permainan / pertunjukan hiburan dan rekreasi berteknologi, manual/konvensional dan/atau permainan jalanan (midway/ carnival games), pertunjukan tradisional, mod.em dan/ atau kontemporer yang meliputi seni, musik, hiburan, rekreasi, keterampilan; dan/ atau jenaka.
13.Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan keterampilan.
14.U saha taman rekreasi adalah usaha yang mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, perrnainan menggunakan air, menyewakan alat yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, parneran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
15.Usaha ...
15.Usaha Kelab malam adalah satu tempat usaha hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan 1ninuman.
16.Usaha Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hid-up dan pramuria disertai dengan perrunjukan lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
17.Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bemyanyi, yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
18.Usaha Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup serta dilengkapi dengan pramuria.
19.Usaha Bar/Rumab Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
20.Usaha Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan pemijat yang terlatih.
21.Usaha aktivitas perburuan penyelenggaraan aktivitas berburu rekreasi. adalah dengan usaha tujuan
22.Usaha ...
22.Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
23.Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
24.Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok termasuk di dalamnya penyelenggaraan sekolah/Pendidikan kebugaran/.fitness yang dikelola sendiri.
25.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi meliputi pengendalian semua jenis usaha hiburan dan rekreasi dan waktu penyelenggaraannya.
(2)Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi bertujuan mengharmonisasikan kegiatan hiburan dan rekreasi dengan misi Kota Lubuk Linggau yang metropolis dan madani sehingga penyelenggaraannya rnemberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupao agama, sosial, dan budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraao usaha hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a bentuk usaha dan permodalan;

b.jenis ...
b.jenis usaha hiburan dan rekreasi;
c.klasifikasi persyaratan usaha hiburan clan rekreasi;
d.kewajiban dan larangan pemegang izin;
e.peran serta masyarakat
f.pembinaan, penertiban dan pengendalian;
g.ketentuan penyidikan;
h.ketentuan pidana;
1. 1.ketentuan peralihan; dan J. ketentuan penutup.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1)Usaha hiburan yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan atau us aha perseorangan perundang-undangan. sesuai dengan peraturan
(2)Usaha hiburan yang seluruh modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan/ atau c;iengan Pemerintah Kota, harus berbentuk badan us.aha atau badan hukum.

Pasal 5

(1)Pemerintah Kata dapat memberikan kemudahan berus.aha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selain kemudahan perizinan, termasuk pula bantuan modal usaha sesuai kemampuan keuangan kota. Pasal ...

Pasal 6

(1)Setiap penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi harus mempunyai sekretariat atau kantor yang berdomisili dalam wilayah kota.
(2)Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi yang tidak memiliki sek.retariat atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berupa:
1. a.teguran tertulis; b . pembatasan kegiatan usaha; dan/ atau
2. c.pembekuan sementara kegiatan usaha.
(4)S.anksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada penyelenggara: usaha hiburan dan rek.reasi paling banyak 3 (tiga) kali. (5} Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru.f c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5).

BAB III

JENIS USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 7

(1)Jenis u saha hiburan dan rekreasi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
1. a.gelanggang rekreasi olahraga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.hiburan ...
(2)
1. d.hiburan mala.m;
2. e.rumah pijat;
3. f.taman rekreasi;
4. g.karaoke;
5. h.aktivitas perburuan;
6. i.wisata memancing;
7. j.jasa impresariat/promotor; dan
8. k.pusat kebugaran/ fitness center. Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
9. a.lapangan golf;
10. b.rumah biliar;
11. c.gelanggang renang;
12. d.lapangan tenis;
13. e.lapangan bulutangkis;
14. f.arena bowling;
15. g.lapangan futsal;
16. h.lapangan sepak bola mini;
17. i.arena paralayang;
18. j.arena bungee jumping; k arena slingshot; dan
19. l.arena layang·gantung/ hang gliding.
(3)Jenis usaha gelan,ggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha:
1. a.sanggar seni;
2. b.pagelaran seni dan tari;
3. c.pagelaran musik;
4. d.page1aran busana;
5. e.kontes kecaritikan;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap; dan
7. g.pagelaran seni burung berkicau
(4)Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sub jenis usaha:
1. a.warnet; dan
2. b.penyediaan fasilitas pennainan anak.
(5)Jenis ...
(5)Jenis usaha hiburan rnalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
1. a.kelab malam;
2. b.diskotik; dan c . pub.
(6)Jeriis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
1. a.panti pijat;
2. b.refleksi;
3. c.mandi uap; dan
4. d.spa (solus per aqua).
(7)Jenis usaha aktivitas perburuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) lhuruf h meliputi semua aktivitas perburuan yang sesuai. dengan peraturan perundang- undangan.
(8)Jenis usaha aktivitas wisata memancing sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf i meliputi sub jenis usaha:
1. a.kolam pemancingan; dan
2. b.kegiatan memancing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9)Jenis usaha pusat kebugatan/fitness center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi sub Jenis usaha:
1. a.gimnasium (gym);
2. b.Senam Aerobik (aerobic);
3. c.yoga;
4. d.olahraga untuk melatih fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh (pilates); dan
5. e.Latihan fisik yang memadukan kombinasi tari salsa dan gerakan aerobik (zumba)
(10)Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha taman bertema atau taman hiburan lainnya.

BAB IV

PERSYARATAN USAHA HlBURAN DAN REKREASI

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi harus memenuhi standar usaha dengan memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a . persyaratan pelaku usaha;

b.persyaratan administrasi; c . persyaratan ketenagakerja~.n;
d.persyaratan manajemen usaha;
e.persyaratan sarana; dan
f.persyaratan pelayanan. Paragraf l Persyaratan Pelaku Usaha

Pasal 9

(1)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu orang, sekelompok orang, badan usaha, atau badan hukum yang me1akukan kegiatan usaha di bidang pariwisata khususnya hiburan dan rekreasi.
(2)Persyaratan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi sk-ala usaha Mikro, .Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan khusus bagi pelaku usaha skala Kecil, Menengah dan Besar yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dalam Pasal 7, harus berbentuk badan hukum Indonesia dan/ atau badan usaha yang berkedudukan di kota.
(4)Penentuan ...
(4)Penentuan skala pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perizinan usaha hiburan dan rekreasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan. Paragraf2 Persyaratan Administrasi

Pasal 10

(1)Setiap pelaku usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki:
1. a.dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan bidang perizinan;
2. b.Sertifikat Standar Usaha sesuai bidang usaha hiburan dan rekreasi yang diselenggara.kan;
3. c.Sertifikat Laik Higiene Sa,nitasi sesuai bidang usaha hiburan dan rekreasi yang diselenggara.kan; dan
4. d.Sertifikat Laik sehat sesuai bidang usaha hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pelaku usaha skala mikro sesuai penilaian tingkat risiko usaha yang diberikan Dinas.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022