DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Pengelolaan keuangan Daerah,Anggaran pendapatan dan belanja daerah,Penyusunan Rancangan APBD,Penetapan APBD,Pelaksanaan dan penatausahaan ,Laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD,Akuntansi dan Pelaporan keuangan pemerintah Daerah,Penyusunan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ,Kekayaan Daerah dan Utang Daerah,Badan layanan umum Daerah,Penyelesaian Kerugian Keuangan daerah,Informasi keuangan Daerah,Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlaku nya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah d an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, keb eradaan Peratur an Daerah Kota Lubuklin ggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pok o k Pen gelolaan Keuangan Daerah sudah t1dak s e suai lagi dengan perkembangan hukum terbaru di bidang p engelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diganti dan disesu aikan; C. bahwa berdasark an pertimbangan sebagaimana dimaksud p ada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan D aerah; Menginpt : t. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dipi11clai d eng an CamScan/lN

2.Undang-Undang Nomor 7Tahun 2001 tcntang Pcmbentuk:in Kota LubukL1nggau (Lembaran Negara Republik rndrmcsfa Tahun2001 Nomor 87, Tarnbahan Lernbaran NegDra Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuangcJr Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(J'J"~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indr)nec;i~ Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Dipindai dengan Cam Scanner
10.Peraruran Pemerintah 'omor lo T hun 201 tentnng Perangkat Dac:.•rah (Lembaran Negara Rc:.~publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Ta~bdhnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peracuran Pemerintah .:--;omor 7 2 Tahun 20 l Q ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 'omor 18..,., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0402): 11 Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 q tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbo.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekn1s Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomorl 781);
13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7). sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALi KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau. Oipi1dai denga1 CaimScan,er 2 Pemenntah Kot.a ada llh Pem.cnnta: Kata Lubukhn.ggau 1 . Men ten adafah Men ten yang men; e "=nggaiakan """'"'...,.Jsan pemenntaban dafam negen
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
5.Wali Kota adafah Wali Kot.a Lubuklinggau. 6 . Dewan Perwa1'.ilan ~~yat Daeran yang selanjumya d.isebut DPRD adalah Dewan Per c1.kilan Rakvat Daerah Kota L..Jbuklinggau.
7.Peraturan Wali Kota adalah Peratura..""! Weill Kota Lubuklinggau.
8.Sekretaris Daerah adalah Sek.retaris Daerah Kot.a Lu buklinggau
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan t;rusan Pemerintahan Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingk.at SKPKD, adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12.Unit 5KPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
13.Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Unit OBK adalah Unit SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan dalam bentuk Rumah Salcit Daerah yang memberikan pelayanan secara profesional.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. 15 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran un tuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Dlpinctai denga.n CamS<:anner
16.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA, adalah peJabat yang diberi kuasa untuk melaksanak.an sebagian ke" enangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanJutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18.Pejabat Pen gelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah k ep ala SKPKD yang mempunyai rugas melaksanakan penge lola an Aanggaran Penda p atan dan Belanja Daer ah d an bertindak seb a gai b endahara umum daer ah.
19.Bendahara Umum Daerah yang selanjutny a disingkat B U D , a d alah PPKD y ang bertindak dalam kapas itas sebagai B U D .
20.Kuasa B U D a dalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
21.Pejaba t P elaksana Teknis Kegiatan yang selanjutny a disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
22.P ejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD, a dalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keu angan pad a SKPD.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja yang selanjutny a disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat y ang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
24.Bendahara Pengeluaran a dalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, memb a yarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk. keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada S K.PD.
25.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dipindai dengall CamScanner
26.Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat Bendahara Unit OBK adalah bendahara pada unit Orgamsas1 Bersifat Khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan bendahara pengeluaran.
27.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, a dalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah d engan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam s u atu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji b erdasarkan peraturan p erundang- undangan.
28.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah y ang dapat dinilai dengan uang serta segala b entuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah b erhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
29.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keseluruhan penganggaran, pelaporan, Keuanganpertanggungjawaban, dan pengawasan Daerah.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah renc ana k euangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
33.Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari kas Daerah.
34.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dipi11clai dengan CamScan/lN ' eTll/,111 ~CV/CT ' I f.Ja~..;1' r. a a:: r· ·~;, [.) :111;: ·1 r ar · fer :r d~fam APB' ..-.e~a:la rnt:rr. l'°JiJ.nt.., rfl,..:- du, &J rn;, ... pun :v,: fi '~7 Dan;,, £~::.,,g, Ha d~.n,J y::mg bt.--r Al , ~, yang di~1fJY35tk;.m ;,:,.ep:; ;;,n ;.r-.:J pen~t..-r1ume te. '!':-1t:t; (~ '::, g,;,:r "etimpa:ng~r -".:.ern~rnpu~~1 z e,.. ~: v~... ~..- tE..--~ Pe.:.;.'::": '.'tl::: Pus::st dar Jo#~ra.."-1. ~8 ~ar-a AlrJ1'...as1 Umum yang &el::,r J 1.1tny~ dl.SU" g;,!.::,.t DAL' auafah d;;,na yang bersur- 'Ye"r d:::.ri pe:-~-:::<'p~t.;;.r APB yang dialrJkasik..an d.e.., gar- tvju c,.:t pe--..n~ o.U::..a;- kemampuan keua.ngan ar:;.a:- ::,;;,erart ur:1tl-L mena.onaJ kebutuhan Kota dafam ...&ng::r...c pelaksdnoc:!J"l Desentralisa.si.
39.Dana ~olr..as-i K:.'1.Usl::.s ya..".lg se.&:..,t,tny;; disi>;?G.t DJ...K adaJab dana yang bersumb~ da.--i pend.a.pd,.~ APB~~ ya.ng di~oE..as.kar.. .iCepada Daer-ah teru!Dtu der ga.~ rujua.n untuk membantu me:r:danru kegi.atan :kr.""s. ... s yang merupakan Urusan Pemerintaban yang menja.di k~'enangan Daerah. 4 0. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemennt.ah Daerah :;. ang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam penode tahun anggaran berkenaan.
41.Pemb1ayaan adalah setiap penerimaan yan.0 perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkc naan maupun pada tahun-tahun anggaran bcrilcutnya. 42 Pinjaman Daerah adalah sem u a transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai u ang dari pihak lain sehingga Daerah ter sebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
43.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pcmerintah Kota dan/atau kewa.1iban Pe m erintah Kota yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan penmdang- undangan, perjanjian, a tau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 11lpindai r:tP.nn,1n c a m scannP.r 11 t'c ""'" 11 111 l'1111S11111111 Pct, 111h flil il11h 1,,· 111ul, II\\ C'RI I I l'(•i, 11 1111 1,,h '""' , p11d11 I', 1111 111,111h l'1t::H 11, l'rt\lC'111,1uh 1, 1 w 1 rd 1 h1i1111, t l•11tl1111 1 n 1111111 11t1111111 dur111lt 111d1I, 1• 1 • 1111 , 1 11111,li P u·1 '11 11111111\d. hnd Ill \ts1t\1t\ t\Hhl, nrgl\tll . 11 11 d 1u1 ll i11ll , 1 l\td,k 1)1111 , th. k1 1pr1 ti::1, d1111 11u,~, 111· 11,,tl 1k11i:1111 h td, Ille 1111•1'1\lkh lil!IIJ-; \ dl\11 l'Cl\>:l'lllh 11 \fll\ p,1\...11k flllll l 111ll ll1 1, , ll 11HI t'11d1111~:1111 t1dnhd1 dt11111 \,\I,.,~ d1s1s1hl,nn untu\-. 1111·11d1111111 I chul uhHn pe111b,1n>:u11t1t\ p, ,1No1 .11111 dun :11u 111111 h.,,\11 , 1111 ..: l tdnk dnpnt d1b1.·bnnl-.11n dnln,n I \~l\l u) ( II f \\ 111 ol 11~:"':" I Ill\. ll, Hch.1n ,1d,ll,1'1 pt·n,u u1HH\ 1ntt11f,1,1t t•l-.1,tHHl\\ ,\1,\\1 p1\l1.·nsi 1u~11 d11ln111 pn Hldt· pd1tpn11111 ynng tt1t·1n1111nl,,1t1 t·kt1tt..1s 11111u nihH Id 11vm1n bn~1h Vl\\\t_; dnpn\ l>1.•1 upn p<·n~d1uu·nn 11t1n1 l,,u,~unu,i ,1sd ,1ttn1 tunhuhn n knn,11bnn. 4·1 l't·tH.'nn \ Pt.·ntbnn~unnn ,lnn~ku P.tnjnn~ D,\<.'t',th '.,ng sdnniutnvn di$1ngl ,\t Rl'.JPt), ,1d,llnh dokunwn pt·n·nc.mnnn Dnt.•foh untuk pt·nodc.• )0 ldun puluh) tuhun. 48 Rencim1.1 Pembnngunnn ._Jnngkn Mcnengah D,wrnh :i t.UlR sd.1njutnvn d1singk11t RPJMD. ndnl41h dokun1c-n pcrcnc.u\unn On •rah untuk pcriodc- 5 (hn1n) tnhun tcrh1tung seJnk dilm1tik snmpni dcng 1n bt.·r~1khirn_ tl masa Jabutm1 Kcp,tlu Dncrnh.
49.Rcncnna Pcmbangunnn Tnhun..1.n Dncrah , ang selanjutnya disebut Rencnnn Kcrj,1 Pen1(.'rintt1h D,1t.•r ,h yang selnnjulnyu disingknt RKPD. t1dal 1h do\ umen perencnnaan Dncrnh untuk pcriodc l (s ..1tu) tahun.
50.Rencana Strategis Satunn Kerjn Perdng ka t l ,"\t."r,1h ~ 41ng selanjutnya disingknt dcngnn Re n~tr 1 ~KPD. adalah dokumen pcrenco.no.nn Sntuo.n Kerjn Pen1ngkat Dacrah untuk periodc 5 (lima) tahun. P rangkat Daer h . ang SKPD, adalah dokumen
51.Rencana Kerja Satuan Kerja selanjutnya disingkat RenJa perencanaan Satunn Kerjn Pc rnngkllt periode 1 (satu) tahun .
52.E-Planning digunakan suatu s is tcm pen yusunan pembangunan Kota secara elcktronik. adalah untuk Dacrah untuk informa i ang prcnan n
53.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu} tahun.
54.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan ba.tas maks imal anggaran yang diberika.n kepada pcrangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalarn penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
55.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA S KPD , adalah dokumen yang memuat rencana p endapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana p endapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
56.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
57.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota.
58.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan k erja p e r angk at daerah sebagai bagian dari p e n c apaian sasaran t erukur pada suatu Program dan terd iri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber d aya baik yangberupa personil atau sumber d aya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknolo gi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk mengh a silkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
59.Kegiatan Tahun J amak a dalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran y ang pek erjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Dipindai dengan Cam Scanner 60 Kduaran adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh Kcgiat n n yang dila.ksanakan untuk mendukung pt•ncupa.Ja.n sasaran d an tujuan Program clan kebijakan.
61.H asil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfu n gsinya Keluaran d ari Kegiatan dalam 1 (satu) Program .
62.Sasaran a dalah Has il y ang diharap kan dari suatu Program ata u Keluaran y ang diharapkan dari suatu Kegia tan.
63.Kinerja adalah Keluaran / Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai s ehubungan dengan p engguna an anggaran dengan kuantitas dan kualitas y ang t erukur.
64.Kas Umum Daerah adalah tempat p e n yimp anan uang D aerah yang ditentukan oleh W ali Kota untuk m enampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
65.R e k ening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat p e n yimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wah Kota untuk menampung seluruh Penerima an D aerah dan m e mbayar seluruh Pengeluaran Daerah pada b ank yang dit e t apkan .
66.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerj a P e r angkat D aerah y ang selanjutnya disingkat DPA SKPD, a dalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD a tau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai d a sar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
67.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat p ermintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
68.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran . Dipindai dengan Cam Scanner p\l Uong l'<·i :-1·,li 11111 ,,111g s rln1111it11 •.i tl1 u11RI flt tll', r ul:tl.ih ti.Ill~ 1111 11 ,1 1~,-11 , , cl , d : 1111 11111111111 t1 • 1tc• 11t11 y 1111g cldw11kr 111 k,·pndn 1>,·1id 11 1111 , , p,•11g1'1111111111 11111111< 1111•11tl,11,y,u "-<·~~IHll\11 IIJlt ' ll\:{l(lllld 11111111 •1n t11.i11 I n1n pc·1.i11r.k,1t d.u·i.111 11111t :-..11111111 1~1· 1 j.i p1•11111p,kut d1w1ul1 d1111/,d.i11 untul 11H•1t1h1.1""' 1wnr,1•l111111111 y,111g 1u1·1111111t tt d,11 d r111 nqu.inn, 11 tidnk 11111111•.k111 dil11k11k1111 111C'l11hii 11wkr111i ~11w pt·mb,1\ 111,111 ln11gsu11g. 7 0 P1..·n,b,\y,1r,\l, L1HlJl,l-l\ lllK yrnlj,.!. ~wl11 niul11y41 di•~i11gk.1l LS, ndnlnh Pnnbnynnm L11ngsung kcpn<IH lwndollnn, pengdunrnn/ 1wm·1inrn h uk lrii1111y11 11tns cl11snr rwqunjian kt'tju, surat lugns, cln n /ntm, suntl p,•rinluh ktTJU lairinya melnlur pen crbiln 11 sur11t p<:1 intuh m<•rnl,~1yu1 lrn1gsung. 7 1. Tambahun Uang Pcrscdiunn yn n ~ sdanjutnya disebut TU, adalah tambahan uung muka yang d1bcrikan kcpada benduharu pcngcluurun/ bcndohoro pengeluaran pembantu untuk mcmbiayai pcngcluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu)bulan.
72.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah d okumen yang digunakan unluk penerhitan surat perintah pencairan clan.a atas Behan pengeluaran DPA SKPD.
73.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
74.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- GU, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanj akan.
75.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD, karena kehutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
76.Surat Perintah Memhayar Langsung yang selanjutnya disehut SPM-LS, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. Oipindai dengan CamScanner 71 H11111I 1•, 111itrd1 diu11 ,,-~lutl H l'21 >, ,.,, ,., ,IJH.IJI ,, • .,... Y1H1P, 1,d:1k,h d,,kum n y:.u1~ lunJ tny dJf,',Un~kar /H IJ :11111 , P. Mil1k Jn1 1·1oh y;,n~ t-J:m1utnytt !.h ,mw.at f~ :11b, :t< l,tl :d, :w11111 :, 1,:u;JIJJ{ y: 111g dJt, IJ ;Jf,.iU d1r,,·n,leh ,1t;:, I J<-l,ri11 Af'HJJ ul:n A t,,•r:.1:-w l d~11 perc,lehon )~1nnyf.l yc1ng ·u d, . 7'1 ::;i~:, fP l,ih Pcthitqn11,:1n Ang~ar:JIJ yan.v, sclc1nJutny;, di·w ln1t Si LJ>A , :J<Jalah •,, Jfoih Jchih rc:JJi :cJm TJ<:nerim:J;.,n drni p, 11gdu:Jr:-m :Jnl!,j!/Jna, ► cl:.trfla l (m:atu) p,:ri,,dc tir1g1<ur un . 80 Piulm1g Dw_;rtih ~d~.tl<.1h jumla_h uang yang w&jib dibayar k< pada Pc mcrint .-J h Kotc.t d~n/ atau hak Pemerinta.h Y..ota yang d.tpat dinilm dcngc:.tn uc:.tng sebagc1i ak1bat petJanjian utou ukibvt Jainnya bcrdasarkan ketcntuan peraturan pcrundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. 81 Pcraturan Daerah yang selanjutnya d1sebut Perda, adalah Peraturan Oaerah Kota Lubuklinggau.
82.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pela.ksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdaya.kan, dan menyejahterakan masyarakat.
83.Urusan Pemerintahan W ajib a d alah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
84.Urnsan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.
85.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
86.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 8'/ Hml;u1 l,:iyw1nn Umum Dacrah yang selanjutnya cl ir-;ingkEtl HLIJr >, udalHh s1.,tt m yang d1terapkan oleh •ut1u1u1 l«·rju pt ru111~kat ducruh otau unit satuan kerja pc·ru11gk;t1 d:u-r;Jh pud;i saluan kcrja perangkat daerah d;1lum n1<_;ml,, rikuri rwluyanan kcpada masyarakat yang rn<·rnpuuyw fkk•~ibj)itas dalam pola pengelolaan kc·um1g,m scbugai pcngecualian dari ketentuan Pe 11gcloluc.1n Keuangan Oacrah pada umumnya.
88.Uacrah Ot.onom yan g selanjutnya disebut Daerah, adalah k csa t uan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilaya h yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pcmerintahan dan kepentingan masyarakat sctcmpat m e nurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalaro sistem Negara Kesatuan. Republik Indonesia.
89.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
90.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota.
91.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas ke luar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
92.Standar Akuntansi Pemerin t ahan yangselanjutnya disingkat SAP, adalah p rin sip-prinsip akuntansi y ang diterapkan dalam menyusun dan m en y ajikan laporan keuangan pemerintah.
93.Kebijakan Akuntansi P em erintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih olch Pemerintah Kota sebagai p edoman dalam menyusun dan menyajikan lapor an k euangan Pemerintah Kota untuk memenuhi k ebutuhan pengguna laporan kcuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terha dap anggaran, antar p eriode maupun antar entitas. Dipindai dengall CamScanner 'M :-,~1 ,,., 11 A1<11,,1.11, ·u J>,11wri11t1Jh J>u<rah y:H1g s clanjutnya d, : 11 11 ,-~k rll ;/\1'1 J , ,1d · d:1Jt 1 :111gka iun Hi•,t,•rnutik dari pt o ~ 1•d1 i, , ,,, 11y,• J1 •111~v,11111, f'' ' ' 1111111u1 dun <:lc m e n J:.un 1111111li 11ww11j11dkw1 fi111gHi :ikuJJtan c,j sej :.1k anHli s is 1, .. ,, -., ,ktti tJ:io,psJt d,•11gur1 pt luporun kcuangan d i lit11-!l<1111g,u1 c11ga11 1~:1:;i Pcrrier111t,Jt-wn D~.1<·ruh . <J!, Hu,-~un Akuu S t ut1dw yang H<!lanjutnya drningkat BAS, uduluh dufh.1r kodcfika~1 dan klasifikasi terkait transaks i k<.·tw 11gun yung d1'iU8Un })C<..ara sistematis sebagai pcdomHn d f.l l am pclaksanaan anggaran dan pelaporan kcuLJngon Pcmcrintah Kota.
96.l lari adalah hari kerja.

Pasal 2

( 1) Pcmerintah Kota dalam m enyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya, mempunyai kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak Daerah untuk memun gut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan memb ayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan Daerah;
d.pengeluaran Daer ah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dap at dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerint ahan Daerah dan/ atau kep entingan umum. Dipi11clai dengan CamScan/lN

Pasal 4

( 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaku.kan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaatuntuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. BAB 11 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan PA/KPA; n ipindai :-:leno~n camsc.ann Ar h . mcnetapkun Henctnhara l'<:nenmaan <Jan Bendahara Peng(•luanu1 ; i . mcnelopkun peJohal yang bertugas melakukan pcmungutan pajak clat>1 ah dt=u1 n ; trihusi <lac:rah;
8. j.mt•nrtupkan pt:jabat yang bcrtugas mdakukan pcngelolaan Utang clan Piutang Dacrah ; k . mcnctapkan pcjabat yang berlugas mdakukan pengttJtan alas tagihan dan memcrintahkc1n pembayaran; I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengclolaan Keuangan Dacrah sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan; m menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengcluaran pembantu, bendahara bantuan opcrasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/ a tau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, dan
9. n.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan keten tuan p eraturanp erundang-undangan (3 ) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa p erencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b . kepala SKPKD selaku PPKD;dan
2. c.kepala SKPD selakuPA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pnns1p pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima a tau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan KeputusanWali Kota.

Pasal 6

( 1) W a1i Kota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. Oipindai dffl98n CamSc-annef°

(2)Ketentuan mengenai Wali Kota sela.ku wakil Pemerintc1h Kota daJam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( J) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1) Sekretaris Daerah. selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; b . koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungj awaban pelaksanaan APBD;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPD.

(2)Koordinasi dalarn pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalarn penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. b.koordinasi dalarn penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
3. c.koordinasi dalarn penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota.
(3)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Pasal 8

( 1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD· Oipindai dengan CamScanner ,: mclaksunakan pemungutan Pendapatan Daerah \·.u1g tdah diatur dalam Perda; d mclHksanakan fungsi BUD; dan <.'. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. (2 ) PPKD dalam m elaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
a.m enyusun k ebijakan dan p edoman pelaksanaan APBD;
b.mengesahkan DPA SK.PD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD dan DPPA- PPKD;
c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d . memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
e.m elaksanakan pemungutan pajak daerah; f . menetapkan SPD;
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD .

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.mengelola investasi;
2. b.menetapkan anggaran kas;
3. c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
4. d.m embuka rekening Kas umum daerah; e . membuka rekening penerimaan;
5. f.membuka rekening pengeluaran; dan
6. g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(4)PPKD selaku BUD dalam mengelola investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi yang dilakukan.

Pasal 9

( 1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. Dipindai dengall CamScanner (/I r. . ,..;, E , (;> ,, tr-t.:_Jr,~ ·,r p&.da o.yat ( 1) /a J .Kot2 t, TfJ~r.;,Jr.tpZH-l" ,'.J' C. frlt,Jl,T tJf.1/..hrl ., •~ J d UJ~rn:::,nt::sc r.,~,::, ✓-•,:::,r &.arJ. penerr-r.~n d<:1n pengduaran APBJJ okn r.,:::,ro~ ,fan/:-,;12u lerr:: oa_gf:I keu&ngan lainnya f~'T,?, re.~n c.!iu... .nju ,{; e . meng ..1n;.;.n&zan da:n rcengf:l.tur dana yang ciiperluk.an dafarn p~J~.v..1>.&n~;.,n AP.eJ, f rnenI,rr1p::.,n Jang d::i{;.....8.r. penerr-pa tan uang daerah dan mer,gek..,;& rr-.:-en.f:IU:iU.sara/...an !r.vestas1; h . Tn";l;.,y ..£.:.=:in pemba:;aran berdasar~ permintaan PA / V.PA ;;,t&s. ½eb&n .A.PED,

i.m ";;a.,.-:: .,&.n6r...an pembenan pmJa..m.ar.. daerah atas nam.a P;a;r.nerintah Kv~ ;
j.rn.ela.KUY...cu1 pengelo...aan utang dan piutang daerah; dan
k.meLak1...iY.an penagihan pil.4.tang daerah. (4J Da..:Orn pengdolaan k?.....s, Kuasa B~D sebagairoana dimaksud pad.a o j'Bt 'lJ, mempunya.1 rugas· a menyiap~ anggaran ~ dilak:ukan dengan menghrmpun dan menguj1 a..."lggaran kas yang disusun Kepala SKPD ..mnu.: ditetap;,..an oleh BUD;
b.mel.a.t:t.lE..an penyisihan piutang tid.ak t.ertagih dalam mengelol.a piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagJ..h atas investasi; dan c rn.enytap&m dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeiuaran yang tidak melalui RKUD. (SJ Kuasa BUD sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKD selaku BGD.

Pasal 10

(lJ Wall Kota atas usul BUD dapat m enetapkan lebih dari 1 (satuJ Kuasa B UD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran j um.lah u ang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau r entang kendali. (2J Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dim.aks ud pada ayat ( 1) Keputusan Wali Kota. pertimbangan diatur dalam Dipindai dengan Cam Scanner

(2)d d II t" 01 I mr.mf"nnt 1h P ti I I l tk\l PA ( mrl 1k k U\ 1 m n I 'I Ill pah 1k I in d ,I 1m h n )I U I lf1 r pl If IJl p·I k lfl l 111 nr. 1r Ul p fl n 1 l'PTt\ d u1 Pl K 8 PD, m~n 1 b l I mbu t n pc 1 b menk II 1 al 11 n I :J 1b at d ,J m lrunn angk n tu , 1 1nn rund n , und ,n 111 tk, ,n , u n kr l n Kl'D KPD u,n Diplndi;if dengt1r1 CijrnSc.anner r
1. r.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
(3)Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai wewenang:
1. a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
3. c.menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
4. d.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
5. e.menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020