DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini telah diatur terkait ketentuan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi : Tujuan dan prinsip pemberdayaan; Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan; Pengembangan usaha; Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, koordinasi dan pelaporan pemberdayaan; dan Pengenaan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenanganuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 ten tang pembentukan kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 200 l ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ; 1J.. .......... .. Menetapkan
4.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d engan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklingga u.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. ~ .......... .
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Lingkungan Pemerin tah Kota.
5.Kemitraan adalah kerjasama usaha baik langsung maupun tidak langsung antaraUsaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prms1p saling memerlukan, saling memperkuat dan saling mengun tungkan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan yang memenuhi kriteria U saha Mikro usaha dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari U saha Menengah atau U saha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia dan Masyarakat untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam ben tuk pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat , tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
10.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12.Pelaku usah a adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
14.Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. ~ ....... ..

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN Pasal 2 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah Sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, pengembangan clan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 3

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip sebagai berikut:

a.efektif;
b.efisien; C. terpadu;
d.berkesinambungan;
e.profesional;
f.adil;
g.transparan;
h.akuntabel;
1. 1.kemandirian; J. etika usaha;
k.peningkatan daya saing; dan
1. 1.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.
a.penyuluhan, pelatihan dan / atau bimbingan sosial;
b.peningkatan kemampuan berusaha;
c.pembinaan dan bimbingan teknis; d . fasilitas permodalan;
e.pemberian bantuan sarana dan prasarana; dan
f.peningkatan kelembagaan melalui koperasi dan sekelompok usaha bersama.

BAB IV

PENGEMBANGANUSAHA

Pasal 5

(1)Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(2)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melipu ti:
1. a.fasilitasi pen gembangan usaha; dan
2. b.pelaksanaan pengembangan usaha. l.
(1)Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 7

(1)Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
2. b.penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
3. c.pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
4. d.pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
(2)Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pendekatan:
1. a.koperasi;
2. b.sentra; C. klaster; dan
3. d.kelompok.

Pasal 8

Kecil, dan U saha pada ayat ( 1)

(1)Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota penyalurannya dapat melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
(2)Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 6.1:. .......... BABV PELAKSANMN DAN KOORDINASI PEMBERDAYMN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 10

(1)Dalam hal pemberdayaan dan penataan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui tim koordinasi penataan dan pemberdayaan dan dilakukan oleh Dinas .
(2)Tugas pokok dan fungsi serta susunan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan terdiri dari Dinas serta unsur lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Dalam hal pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia U saha dan Masyarakat, pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 11

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

Pasal 12

(1)Untuk sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan atau asosiasi. 7./..........
(2)Pemerintah Kota dapat memberikan motivasi kepada Lembaga yang memberikan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 13

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 15 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN Pasal 2 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah Sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, pengembangan clan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 3

PENGEMBANGANUSAHA

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN Pasal 2 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah Sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, pengembangan clan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 3

PENGEMBANGANUSAHA

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2025