DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 meliputi : ketentuan Pasal 1 tentang ketentuan umum diubah; ketentuan Pasal 19 huruf a dan h tentang penetapan tarif pajak hiburan diubah; ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c diubah; Ketentuan Pasal 48 diubah dengan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7); Diantara Pasal 48 dan 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A tentang pelaporan melalui online sistem; Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (stau) pasal yakni Pasal 52A; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1a; Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu 2a

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
b.bahwa lam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan pajak daerah, maka peraturan daerah Kota Lubuklinggau nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kata Lubuklinggau..
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah KotaLubuklinggau.
3.Walikota adalah WalikotaLubuklinggau. 4. 5. 6. 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah KotaLubuklinggau. Peraturan Walikota adalah Peraturan WalikotaLubuklinggau Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 1 wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat :inemaksa berdasarkan Undang•Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara. langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. • 2
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering.
16.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos denganjumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
18.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ a tau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
21.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan Jogam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
22.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 3
23.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk rnenghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
25.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
26.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalarn Masa Pajak, dalarn Tahun Pajak atau dalarn Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
27.Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan forrnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak yang terutang.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi adrninistratif berupa bunga dan/ atau denda.
32.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pernbayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adrninistratif, dan jurnlah pajak yang masih harus dibayar.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sarna besarnya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 4
36.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
41.Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
2.Ketentuan Pasal 19 huruf a dan h diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.Tontonan film 1 .. film impor ditetapkan sebesar sebesar 15% (lima belas persen);
1. 2.film nasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
b.Pergelaran kesenian meliputi:
1. 1.pagelaran kesenian tari, dan atau pergelaran busana sebesar (fashion show) yang berkelas lokal tradisonal sebesar 5% (lima persen);
2. 2.pagelaran kesenian tari, dan atau pergelaran busana sebesar (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen); s
3. 3.pagelaran kesenian tari, dan atau pergelaran busana sebesar (fashion show) yang berkelas itemasional sebesar 25% (dua puluh lima persen);
c.Pergelaran musik meliputi:
1. 1.pergelaran musi yang berkelas lokal tradisonal sebesar 5% (lima persen);
2. 2.pergelaran musi yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
3. 3.pergelaran musi yang berkelas intemasional 25% (dua puluh lima persen);
d.kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen);
e.kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
f.Penyelenggaraan pameran, sirkus akrobatik dan su1ap meliputi:
1. 1.pameran yang bersifat non komersial sebesar 5% (lima persen)
2. 2.pameran yang bersifat komersial sebesar 15% (lima belas persen)
3. 3.sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga pu1uh persen)
g.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
h.permainan bilyar, bowling dan permainan ketangkasan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
1. 1.pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) J. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen);
k.refleksi, pusat kebugaran (fitnes center), sebesar 25% (dua puluh lima persen)
1. 1.pertandingan olah raga sebesar 10% (sepulub persen).
2. 3.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(2)Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. 6
(3)Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3. c.penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait;
4. d.penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 48 diubah dengan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berupa karcis atau nota perhitungan.
(5)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
(6)Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan SKPDKB.
(7)Jumlah Pajak yang terhutang SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebelum dihitung dari pajak yang yang kurang atau terlambat bayat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

5.Diantara Pasal 48 dan 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga Pasal 48A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

(1)Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui online sistem.
(2)Pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setiap bulannya.
(3)Ketentuan pelaksanaan online system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 7

6.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1)Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan.
(3)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama wajib pajak dan/ atau penanggung pajak;
2. b.besarnya utang pajak;
3. c.perintah untuk membayar;
4. d.saat pelunasan utang pajak.
(4)Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Pejabat yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain.

7.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat la, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Walikota atau pejabat menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. (la) Dalam hal pembayaran Pajak dengan menggunakan online, SPTPD dan SKPD merupakan dasar pembayaran.
(2)SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Walikota atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

8.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Walikota melalui pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 8
(2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
1. a.memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(2a)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk serta dapat menggunakan alat bantu berupa Segel dan/ atau media lain yang sejenis;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tahun, 15 ,Ar:1l 2019 WALIKOTAL Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal, 1'5 Apr~!. 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, AN SANI LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR f NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINS! SUMATERA SELATAN: (.5-30 /201..9) 9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 48

Pasal 48A

Pasal 52A

Pasal 53

Pasal 65

Dasar hukum (1)

peraturan daerah Kota Lubuklinggau nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 48

Pasal 48A

Pasal 52A

Pasal 53

Pasal 65

Dasar hukum (1)

peraturan daerah Kota Lubuklinggau nomor 10 Tahun 2011