DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan uji berkala harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2003 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
22.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/C);
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
24.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 24, angka 25 dan angka 26 diubah, angka 23 dihapus dan diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27a, angka 27b dan 27c sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Madiun.
7.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah setiap kendaraan yang menurut ketentuan perundang- undangan wajib melaksanakan uji berkala, meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan.
11.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
14.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16.Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara
c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d.Kendaraan khusus penyandang cacat.
1. 17.Jumlah Berat yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
2. 18.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
3. 19.Penguji Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Penguji, adalah petugas yang telah memiliki kompetesi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
4. 20.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa stiker yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
5. 21.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
6. 22.Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar atau bentuk lain yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
7. 23.Dihapus.
8. 24.Bukti Lulus Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu uji berkala dan tanda uji berkala.
9. 25.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
10. 26.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.
11. 27.Laik Jalan adalah persyaratan minimal kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan. 27a. Sertifikat Uji Tipe, yang selanjutnya disingkat SUT, adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe. 27b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe, yang selanjutnya disingkat SRUT, adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SUT. 27c. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
12. 28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. 29.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. 30.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan pelayanan pengujian kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. 31.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. 32.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. 33.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. 34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. 35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. 36.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. 37.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. 38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. 39.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan uji berkala harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (2) dihapus dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap kendaraan wajib uji berkala yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)Dihapus.
(3)Untuk penetapan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan uji berkala.
(3a)Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.uji berkala pertama; dan
3. c.uji berkala perpanjangan masa berlaku.
(4)Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) huruf a untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus dan Mobil Barang dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
(2)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
(3)Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
(4)Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 3B

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) huruf a meliputi:

a.kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran;
b.pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
c.pemberian nomor uji kendaraan bermotor; dan
d.pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 3C

Kendaraan bermotor asing yang wajib uji berkala dan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.

5.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penguji yang melaksanakan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah Penguji pada Dinas Perhubungan.
(2)Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai kompetensi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Pejabat yang ditunjuk.

6.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan wajib uji berkala dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah memenuhi persyaratan administrasi;
2. b.telah melengkapi bukti pembayaran retribusi pengujian berkala; dan
3. c.kehadiran kendaraan wajib uji.
(1a)Dalam hal kendaraan wajib uji berkala tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka:
1. a.dianggap batal untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. b.biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali; dan
3. c.dapat mengajukan permohonan uji berkala ulang.
(2)Kendaraan wajib uji yang telah lulus uji berkala, diberikan bukti lulus uji berkala berupa kartu uji berkala dan tanda uji berkala.
(2a)Bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Penguji yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala dan pemberian bukti lulus uji berkala dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala.
(3)Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 6 (enam) bulan.

7.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dalam hal kendaraan wajib uji berkala dinyatakan tidak lulus uji berkala, Penguji wajib memberikan surat keterangan tidak lulus uji berkala secara tertulis kepada pemilik kendaraan wajib uji berkala, dengan mencantumkan:
1. b.item yang tidak lulus uji berkala;
2. c.alasan tidak lulus uji berkala;
3. d.perbaikan yang harus dilakukan; dan
4. e.waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang (1a) Pemilik kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan setelah dilakukan perbaikan wajib melakukan uji berkala ulang dengan batas waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
(2)Uji berkala ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dikenakan Retribusi apabila tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dan diperlakukan sebagai pemohon baru serta dikenakan Retribusi apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.
(3)Dalam hal pemilik kendaraan wajib uji berkala tidak setuju dengan hasil uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji berkala disertai dengan alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidak lulusan hasil uji berkala.
(3a)Kepala UPTD Pengujian kendaraan bermotor paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji berkala, wajib memberikan jawaban atas permohonan keberatan pemilik kendaraan.
(4)Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, maka dapat dilakukan uji berkala ulang tanpa dipungut Retribusi.
(5)Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak atau setelah dilakukan uji berkala ulang tetap dinyatakan tidak lulus uji berkala, maka pemilik kendaraan wajib uji berkala tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

8.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
2. b.pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
3. c.pemberian tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
(1a)Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan wajib uji berkala dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
(1b)Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan dan wajib menggunakan peralatan uji.
(2)Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), meliputi:
1. a.peralatan utama; dan
2. b.peralatan penunjang.
(3)Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

9.Diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D dan Pasal 7E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…