Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Kota Madiun adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kota Madiun. Keberadaannya sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal serta merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Madiun untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan dan pengaduan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Kota Madiun merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Madiun.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Madiun mencakup aspek regulatory, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulatory, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan meliputi penyediaan berbagai layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
Meskipun detail program strategis untuk tahun 2026 tidak tersedia, intervensi strategis kemungkinan besar akan berpusat pada peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contoh program strategis yang mungkin diimplementasikan adalah pengembangan pariwisata lokal dan digitalisasi layanan pemerintahan.
Pemerintah Kota Madiun berperan aktif dalam isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal. Ini termasuk partisipasi dalam program-program nasional seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Kota Madiun juga berkontribusi pada isu nasional melalui inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kota Madiun untuk berbagai keperluan, antara lain administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, warga juga berinteraksi untuk pengaduan terkait infrastruktur dan pembayaran pajak daerah. Layanan antrean daring untuk puskesmas dan rumah sakit juga tersedia di madiunkota.go.id.
Pemerintah Kota Madiun, dengan Wali Kota Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madiun. Mandatnya yang luas mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran website resmi madiunkota.go.id menjadi gerbang utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah kota.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2018
Mengatur beberapa perubahan tentang: 1. Dinas yang dimaksud dalam peraturan daerah adalah dinas kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga kota Madiun; 2. Sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017
Materi Pokok berisi tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, Dan Tata Kerja, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017
Materi Pokok berisi ; Ketentuan Pasal 1: a. angka 4 dihapus. b. angka 5 diubah Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) diubah Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah Ketentuan Pasal 23 dihapus Ketentuan Pasal 34 diubah Ketentuan penjelasan Pasal 6 diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 5/E) diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017
Materi Pokok berisi tentang Penyediaan, Pengelolaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017
Materi Pokok mengatur megenai pengendalian peredaran minuman berlkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat. peraturan ini meliputi penggolongan minuman beralkohol, larangan peredaran dan penjualan, kegiatan yang dilarang, ketentuan perizinan, retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, pembinaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018
Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan pendataan PKL bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain: a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; b. memetakan lokasi; dan c. melakukan validasi/pemutakhiran data.