DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 190

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. kebijakan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan; b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. perizinan fasilitas pelayanan kesehatan; d. perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan; e. perizinan tenaga kesehatan; f. perizinan tenaga non kesehatan dan penyehat tradisional; g. jenis, persyaratan dan tata cara pelayanan perizinan bidang kesehatan; h. hak, kewajiban dan larangan; i. sanksi pelanggaran; j. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan izin di bidang kesehatan; dan k. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan mutu manajemen pelayanan publik tentang perizinan di bidang kesehatan di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kemudahan kepada badan usaha, dan perseorangan dalam memperoleh izin dan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari penyelenggara pelayanan kesehatan atau usaha ekonomi masyarakat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842);
23.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
24.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/Menkes/PER/II/1990 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
26.Nomor 363/MENKES/ PER/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/Menkes/PER. /VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 538/MENKES/ PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1109/Menkes/PER/IX/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 780/MENKES/PER/11/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratoratorium Klinik;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Pelayanan Kualitas Air Minum;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/Menkes/PER./VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
39.Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
44.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
45.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02./Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02./Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
46.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
47.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
48.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
49.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
50.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
51.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Perawat Anestesi;
52.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Produk Olahan dan Pangan Siap Saji;
53.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
54.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
55.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
56.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktek Fisioterapis;
57.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
58.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
59.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
60.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
61.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA;
62.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
63.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
64.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
65.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
66.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
67.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
68.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
69.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
70.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
71.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
72.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Penyelenggaraan Optikal;
73.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
74.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
75.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
76.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
77.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
78.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
79.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;
80.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/ SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Obat Eceran;
81.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
82.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
83.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
84.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
85.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 1/E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN Dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5.Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
6.Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
7.Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
8.Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perizinan Bidang Kesehatan adalah pemberian legalitas dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin, tanda daftar, rekomendasi, dan sertifikasi kepada perseorangan atau badan untuk melakukan usaha dibidang kesehatan dan/atau usaha lain yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14.Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
15.Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
16.Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
17.Akreditasi adalah pengakuan pemerintah terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
18.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
19.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
20.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
21.Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.
22.Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.
23.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
24.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
25.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
26.Izin Mendirikan Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
27.Izin Operasional Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
28.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
29.Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
30.Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
31.Apotek adalah suatu tempat tertentu di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
32.Surat Izin Apotek, yang selanjutnya disebut SIA, adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
33.Pedagang Eceran Obat atau Toko Obat Berizin adalah suatu tempat tertentu di mana diselenggarakan penyimpanan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran.
34.Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
35.Pengendalian Vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor (antropoda) serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan dapat dicegah.
36.Perusahaan Pengendalian Vektor adalah perusahaan swasta berbadan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pengendalian vektor dengan menggunakan insektisida.
37.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
38.Usaha Kecil Obat Tradisional, yang selanjutnya disingkat UKOT, adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
39.Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional, yang selanjutnya disingkat UMOT, adalah izin yang diberikan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
40.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
41.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diregistrasi.
42.Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP, adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan.
43.Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
45.Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
46.Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Surat Izin Praktik Psikolog Klinis, yang selanjutnya disingkat SIPPK, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis.
48.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker
49.Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
50.Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.
51.Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian
52.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
53.Surat Izin Praktik Bidan, yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
54.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
55.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
56.Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
57.Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
58.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
59.Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
60.Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
61.Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
62.Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
63.Surat Izin Praktik Radiografer, yang selanjutnya disingkat SIPR, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
64.Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai peraturan perundangan undangan.
65.Surat Izin Praktik Perekam Medis, yang selanjutnya disebut SIPPM, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
66.Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi.
67.Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
68.Surat Tanda Registrasi Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat STRF, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
69.Surat Izin Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIPF, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi secara mandiri dan/atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.
70.Terapi Wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan professional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
71.Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
72.Surat Izin Praktik Terapis Wicara, yang selanjutnya disingkat SIPTW, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri.
73.Surat Izin Kerja Terapis Wicara, yang selanjutnya disebut SIKTW, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
74.Refraksionis optisien atau optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
75.Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien, yang selanjutnya disingkat SIPRO, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Refraksionis Optisien sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
76.Ortotik Prostetik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis tentang alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya ganguan fungsi dan gerak anggota tubuh dan trunk (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
77.Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78.Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis, yang selanjutnya disingkat SIPOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotis Protetis secara mandiri.
79.Surat Izin Kerja Ortotis Protetis, yang selanjutnya disingkat SIKOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
80.Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
81.Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
82.Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIPOT, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
83.Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIPOT, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
84.Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan dibidang gizi sesuai ketentuan perundang- undangan.
85.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi, yang selanjutnya disingkat SIPTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
86.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi, yang selanjutnya disingkat SIKTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
87.Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
88.Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian, yang selanjutnya disingkat SIKTS, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Pelayanan Sanitasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
89.Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik Gigi sesuai ketentuan perauran perundang-undangan.
90.Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Keteknisan Gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
91.Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
92.Surat Izin Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disebut SIPT, adalah legalitas yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
93.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, yang selanjutnya disingkat STPT, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
94.Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
95.Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
96.Pelayanan kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik, dengan memadukan melalui perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat, penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit) sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.
97.Rejuvenasi adalah memelihara kesehatan sebagai proses peremajaan tubuh.
98.Jasaboga adalah adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
99.Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
100.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
101.Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
102.Depot Air Minum, yang selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
103.Higiene Sanitasi adalah upaya mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air, makanan, minuman, tempat dan bahan komponen pelayanan yang dikonsumsi oleh masyarakat agar aman dikonsumsinya atau digunakannya.
104.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang menerangkan air, makanan, minuman, tempat dan bahan komponen pelayanan yang dikonsumsi atau digunakan laik bagi kesehatan.
105.Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan produk yang akan dikonsumsi atau digunakan masyarakat.
106.Perusahaan Rumah Tangga adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan.
107.Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PKRT, adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan usaha di bidang kesehatan sehingga akan menunjang usaha ekonomi lainnya yang dilakukan individu maupun badan, serta melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaannya agar tidak merugikan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan, meliputi :

a.mendorong pertumbuhan usaha masyarakat di bidang kesehatan;
b.memberikan kepastian hukum kepada orang dan badan yang melakukan kegiatan usaha bidang kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan dan persyaratan kesehatan;
c.memberikan kepastian hukum terhadap pelaku perizinan di bidang kesehatan;
d.melindungi kepentingan masyarakat terhadap praktek ilegal, usaha makanan, minuman, obat, dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dapat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.
e.terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara proporsional terhadap usaha-usaha di bidang kesehatan, usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa, produksi skala rumah tangga, usaha kecil obat tradisional, dan usaha usaha lain yang dapat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat;
f.terwujudnya pelayanan perizinan bidang kesehatan yang transparan, akuntabel, adil, ada keseimbangan hak dan kewajiban, cepat dan sederhana, adanya kepastian prosedur dan persyaratan serta mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kebijakan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.perizinan fasilitas pelayanan kesehatan;
d.perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan;
e.perizinan tenaga kesehatan;
f.perizinan tenaga non kesehatan dan penyehat tradisional;
g.jenis, persyaratan dan tata cara pelayanan perizinan bidang kesehatan;
h.hak, kewajiban dan larangan;
i.sanksi pelanggaran;
j.pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan izin di bidang kesehatan; dan
k.peran serta masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Guna peningkatan mutu pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, maka dilaksanakan dengan penyederhanaan pelayanan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan.
(2)Semua jenis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas PM, PTSP, KUM kecuali perizinan bagi tenaga medis diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
(3)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana setelah pemohon izin memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
(4)Pelayanan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan tidak dipungut biaya.
(5)Pelayanan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan, dilakukan tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi, dan/atau rekomendasi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengatur penyebaran izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan penyehat tradisional dengan memperhatikan:

a.luas wilayah;
b.kebutuhan kesehatan;
c.jumlah dan persebaran penduduk;
d.pola penyakit;
e.pemanfaatannya;
f.fungsi sosial; dan
g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

BAB VI

PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
1. a.tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.klinik;
4. d.rumah sakit;
5. e.apotek;
6. f.unit transfusi darah;
7. g.laboratorium kesehatan;
8. h.optikal;
9. i.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
10. j.fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Swasta.
(3)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, wajib memiliki izin.
(4)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional yang masih berlaku.
(5)Fasilitas pelayanan kesehatan milik atau modal asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
(6)Izin mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diterbitkan oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
(7)Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar ketenagaan, sarana prasarana, peralatan, standar prosedur operasional dan pedoman tata kelola klinik yang baik (Good Clinical Governance)).
(8)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memperoleh izin, berkewajiban:
1. a.memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang jenis, prosedur, dan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan;
2. b.memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional;
3. c.memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka terlebih dahulu;
4. d.menyediakan sarana dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin;
5. e.menghormati dan melindungi hak-hak pasien serta menginformasikan kewajiban pasien dengan benar, jelas, dan terbuka;
6. f.meminta persetujuan pasien untuk tindakan medik berisiko (inform to consent and informed consent) dan persetujuan perubahan jenis obat kepada tenaga medik yang merawat
7. g.menyelenggarakan rekam medis dan informasi kesehatan serta menyampaikan laporan periodik kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
8. h.menyelenggarakan sistem rujukan dan/atau rujuk balik;
9. i.menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan;
10. j.membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan miliknya;
11. k.melakukan registrasi dan akreditasi sesuai jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelolanya;
12. l.mendukung dan melaksanakan program pemerintah daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini, Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Balita gizi kurang, Program Millenium Development Goals (MDGs), dan Kawasan Tanpa Rokok.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program Pemerintah Daerah dalam:

a.inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif, penanganan balita gizi kurang;
b.pencapaian target MDGs melalui penurunan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis, Penyakit Malaria dan HIV-AIDS;
c.menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungannya.

Pasal 10

(1)Tempat Praktik mandiri tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:

1.Tenaga Medis, terdiri dari:

a.Dokter;
b.Dokter Gigi;
c.Dokter Spesialis;
d.Dokter Gigi Spesialis;
e.Dokter Internsip;
f.Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis;
g.Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
1. 2.Tenaga Psikolog Klinis;
2. 3.Perawat;
3. 4.Bidan;
4. 5.Tenaga Gizi;
5. 6.Fisioterapis;
6. 7.Okupasi Terapis;
7. 8.Terapis Wicara;
8. 9.Ortotis Prostetis;

(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat menyelenggarakan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Isi peraturan

Teks190PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015