DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; BAGIAN DAN FUNGSI JALAN; PEMANFAATAN BAGIAN JALAN; IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI; PENGAWASAN; PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan bagian jalan di Kota Madiun;
c.bahwa untuk mendasari pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Kota Madiun, perlu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
18.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E);
19.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 25/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 67);
20.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
21.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D);
22.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 78); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Penyelenggara Jalan adalah Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
5.Pemberi izin adalah Dinas yang membidangi urusan perizinan.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
8.Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
9.Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan digunakan untuk badan jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
10.Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut Rumija, adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
11.Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disebut Ruwasja, adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
12.Izin adalah persetujuan dari pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
13.Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
14.Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
15.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
16.Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah.
17.Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
18.Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
19.Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tepat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
21.Jalan Masuk adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
22.Moda Transportasi adalah alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
23.Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
24.Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
25.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
26.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa :
1. a.pemanfaatan Rumaja dan Rumija selain peruntukannya dapat dilaksanakan secara tertib; dan
2. b.penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan Ruwasja dapat dilaksanakan secara tertib.
(2)Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan serta keamanan konstruksi jalan.

BAB III

BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Pasal 3

Bagian jalan meliputi Rumaja, Rumija, dan Ruwasja. Bagian Kedua Ruang Manfaat Jalan

Pasal 4

(1)Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
(2)Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
(3)Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
(4)Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 5

(1)Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
(3)Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
(4)Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
(5)Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
(6)Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 6

(1)Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
(2)Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
(3)Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
(4)Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 7

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 8

(1)Rumija terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.
(2)Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
(3)Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
(4)Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 9

(1)Rumija menurut fungsinya paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
1. a.jalan arteri 22 (dua puluh dua) meter;
2. b.jalan kolektor 16 (enam belas) meter; dan
3. c.jalan lokal 6 (enam) meter.
(2)Rumija diberi tanda batas Rumija yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 10

(1)Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
(2)Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
(3)Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
(4)Dalam hal Rumija tidak cukup luas, lebar Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
2. b.jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
3. c.jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
4. d.jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
5. e.jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
6. f.jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
7. g.jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
8. h.jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
9. i.jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…