DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang memuat perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 23, angka 24, angka 32, angka 38, angka 39, angka 51, dan angka 54 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 60 dan angka 61; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan Pasal 6 diubah; 5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A; 6. Ketentuan Pasal 7 diubah; 7. Ketentuan Pasal 9 diubah; 8. Ketentuan Pasal 14 diubah; 9. Ketentuan Pasal 15 diubah; 10. Ketentuan Pasal 16 diubah; 11. Ketentuan Pasal 17 diubah; 12. Ketentuan Pasal 18 diubah; 13. Ketentuan Pasal 19 diubah; 14. Ketentuan Pasal 20 diubah; 15. Ketentuan Pasal 21 diubah; 16. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A; 17. Ketentuan Pasal 23 diubah; 18. Ketentuan Pasal 24 diubah; 19. Ketentuan Pasal 25 diubah; 20. Ketentuan Pasal 26 diubah; 21. Ketentuan ayat (1) Pasal 27; 22. Ketentuan Pasal 28; 23. Pasal 29 dihapus; 24. Ketentuan Pasal 47 diubah; 25. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 4 (empat) Pasal,yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, dan Pasal 47D; 26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 48 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
c.bahwa guna mewujudkan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang sistematis terarah dan terpadu serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah; 1 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6059);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
27.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALI KOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 23, angka 24, angka 32, angka 38, angka 39, angka 51, dan angka 54 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 60 dan angka 61 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5.Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
6.Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perencanaan di Kota Madiun.
7.Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan di Kota Madiun.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9.Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
10.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
12.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
14.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
15.Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah, dirinci berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.
22.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
23.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
26.PraRencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat Pra-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RK SKPD.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30.Masyarakat adalah orang, perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
31.Masyarakat Sektoral adalah Badan Hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
33.Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kota dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
34.Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
35.Delegasi Masyarakat Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kelurahan untuk mewakili Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
36.Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
37.Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum Perangkat Daerah.
38.Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kota.
39.Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kota adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan Perangkat Daerah, dibawah koordinasi Bappelitbangda yang berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Madiun.
40.Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan penyempurnaan.
41.Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
42.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
43.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
44.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
45.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
46.Sektor adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
47.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran.
48.Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Perangkat Daerah.
49.Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.
50.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
51.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
52.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Setiap Rencana Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan.
53.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
54.Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah sebagai upaya mengisi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.
55.Keluaran/output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
56.Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.
57.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
58.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
59.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
60.Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD serta memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
61.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana struktur tata ruang Daerah yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada rencana Tata Ruang wilayah nasional.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.
(2)Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD; dan
3. c.RKPD.
(3)Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Renstra Perangkat Daerah;
2. b.Renja Perangkat Daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Daerah dalam hal sesuai ketentuan.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan Musrenbang;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur, RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal sesuai ketentuan.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan Musrenbang;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan.
  1. 5.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan Musrenbang;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Wali Kota dalam menyusun KUA serta PPAS.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Pasal 14

(1)Kepala Badan menyiapkan rancangan awal RPJPD.
(2)Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
(3)Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan kaidah dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang meliputi:
1. a.analisis gambaran umum kondisi Daerah;
2. b.sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
3. c.Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. d.perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
5. e.perumusan dan penjabaran visi dan misi;
6. f.perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok.
(4)Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dengan pemangku kepentingan melalui forum Konsultasi Publik.
(5)Kepala Badan mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyempurnakan rancangan awal RPJPD.
(6)Wali Kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
(7)Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (6).
(8)Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang RPJPD.

9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Kepala Badan menyelenggarakan Musrenbang RPJPD untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
(2)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan BAPPEDA Provinsi.
(3)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan Rancangan Awal RPJPD.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Kepala Badan menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD.
(2)Kepala Badan menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan.
(3)Kepala Badan menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah.
(4)Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

11.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…