DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/D) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
18.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
19.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
20.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
21.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALI KOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6, angka 8, angka 24, angka 25, dan angka 33 Pasal 1 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, serta angka 7, angka 19, angka 21, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 31, dan angka 41 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun. 6a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.
7.Dihapus.
8.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Pengelolaan adalah penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat.
10.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
11.Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat agar dapat bersinergi dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
12.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta keberadaan pasar rakyat.
13.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta keberadaan pasar rakyat.
14.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
15.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar.
18.Pasar Rakyat Induk yang selanjutnya disebut Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.
19.Dihapus. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
20.Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
21.Dihapus.
22.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
23.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
24.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kemudahan, pelindungan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
25.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
30.Peraturan Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
31.Dihapus.
32.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
33.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
34.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
35.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
36.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.
37.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perzinan, dan pembangunan kawasan.
38.Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta.
39.Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko atau kios dan/atau los di pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan.
40.Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Perdagangan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktivitas dan menggunakan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
41.Dihapus. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
2. b.pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
3. c.jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional; dan
4. d.standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk kajian.
(3)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan serta tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga di daerah setempat;
3. c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
4. d.potensi Kemitraan dengan UMKM;
5. e.potensi penyerapan tenaga kerja; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
6. f.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
7. g.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
8. h.analisa dampak positif dan negatif atas Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
(4)Ketentuan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi.
(5)Pemenuhan standar teknis penataan ruang untuk Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
1. a.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.
(6)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan dengan Pihak Ketiga.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Jam operasional Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagai berikut:
1. a.untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
2. b.untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Wali Kota dapat menetapkan jam operasional khusus.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk minimarket yang telah mendapatkan izin dari Wali Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

a.minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b.supermarket, di atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
c.hypermarket, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
d.department store, paling sedikit 400 m2 (empat ratus meter persegi);
e.grosir atau perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi); dan
f.grosir atau perkulakan unit usaha koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri luas paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi).
1. 5.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketentuan mengenai klasifikasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Wali Kota melalui Dinas Perdagangan melakukan pembinaan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan; dan
2. b.sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan terkait dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
(3)Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Kemitraan dalam mengembangkan UMKM pada Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
(2)Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kerja sama pemasaran;
2. b.penyediaan lokasi usaha; dan/atau
3. c.penyediaan pasokan.
(3)Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(4)Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
(5)Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
1. a.ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
2. b.ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proposional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
(6)Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
(7)Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pengelola minimarket wajib menyediakan ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional bagi usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di kawasan sekitar minimarket tanpa dipungut biaya dalam rangka kemitraan.
(9)Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
(10)Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.Ketentuan angka 3 huruf k ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
(2)Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
1. a.potongan harga reguler berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual beli, dimana potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga neto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
2. b.potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
3. c.jumlah dari potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
4. d.potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
  1. 1.mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
  2. 2.melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen) maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); dan
  3. 3.melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen) maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
5. e.potongan harga promosi diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
6. f.biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri atas:
  1. 1.biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
  2. 2.biaya promosi pada toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, tempat kasir, gondola samping, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
  3. 3.biaya promosi yang dilakukan atas kerja sama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti barang contoh: demo produk, hadiah, dan lain-lain; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
  4. 4.biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak dan biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
7. g.biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
8. h.biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
9. i.Pemasok dan Toko Swalayan bersama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
10. j.penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
11. k.biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
  1. 1.kategori hypermarket paling banyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  2. 2.kategori supermarket paling banyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
  3. 3.kategori minimarket paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
12. l.perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
13. m.Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
14. n.Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan mengurangi item produk Pemasok;
15. o.Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok; dan
16. p.Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
  1. 9.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Menteri terkait berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penambahan setiap gerai Toko Swalayan wajib dilakukan dengan mewaralabakan atau melakukan usaha patungan atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Peraturan Menteri terkait berlaku.

10.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta pasar rakyat wajib memenuhi:
1. a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
2. b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pasar Rakyat yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…