DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok berisi ; Ketentuan Pasal 1: a. angka 4 dihapus. b. angka 5 diubah Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) diubah Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah Ketentuan Pasal 23 dihapus Ketentuan Pasal 34 diubah Ketentuan penjelasan Pasal 6 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 3/C);
20.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 3/C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1:

a.angka 4 dihapus.
b.angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
c.angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 6.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
2. 2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
1. a.dihapus;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Dihapus.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan kepada Walikota bermeterai dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
2. b.melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perseorangan atau fotokopi Akta Pendirian bagi usaha berstatus Badan atau fotokopi Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
3. c.melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan menengah dan besar;
4. d.melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
5. e.melampirkan gambar denah/letak tempat kegiatan usaha beserta ukuran luausnya;
6. f.dihapus;
7. g.dihapus;
8. h.dihapus;
9. i.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dibuat rangkap 5 (lima).
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
9. i.pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
(3)Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
(4)Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(5)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, permohonan izin dianggap disetujui.
(6)Permohonan izin dengan indeks gangguan 2 atau indeks gangguan 3, harus memperhatikan pertimbangan teknis dari Komisi Teknis.
(7)Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian tempat usaha tersebut.
(2)Terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan dapat diajukan keberatan apabila pengelolaannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku usaha dengan masyarakat.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 23 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Instansi Pemungut Retribusi Izin Gangguan adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.

8.Ketentuan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga penjelasan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ayat 1 Cukup Jelas. Ayat 2 Cukup Jelas. Ayat 3 Cukup Jelas. Ayat 4 Cukup Jelas. Ayat 5 Yang dimaksud dengan permohonan izin disetujui adalah apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sudah terlampaui, maka Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro harus menerbitkan Keputusan tentang pemberian Izin. Ayat 6 Cukup Jelas. Ayat 7 Cukup Jelas. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 11 Juli 2017 WAKIL WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 11 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH, ttd MAIDI LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 4/B Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 121-10/2017

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…