DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan acuan PUG, ruang lingkupnya meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan dan pemberdayaan; c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; d. peran serta masyarakat; e. pembinaan; f. penghargaan; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Madiun, maka perlu dilakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Madiun, maka perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
17.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 13/D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
12.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17.Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS, adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
19.Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PUG, adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
20.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
21.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
22.Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Kota Madiun secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Madiun melalui implementasi PUG.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan; dan
e.non diskriminasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
b.mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
c.meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
d.mewujudkan pelindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
e.menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
f.mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan pemberdayaan;
c.pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan;
f.penghargaan; dan
g.pendanaan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender.
(2)Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(3)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.RPJMD;
2. b.RKPD;
3. c.Renstra PD; dan
4. d.Renja PD.
(4)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(3)Analisis gender terhadap Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
(4)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen pelaksanaan anggaran PD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 8

(1)Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
1. a.komitmen;
2. b.kebijakan;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya;
5. e.sistem informasi dan data terpilah;
6. f.alat analisa gender; dan
7. g.partisipasi masyarakat.
(3)Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
(4)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
(5)Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas:
1. a.para PD; dan
2. b.para unit kerja.
(6)Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan Focal Point.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Walikota membentuk Pokja PUG.
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Walikota;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
8. h.menyusun profil gender daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
10. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. k.menyusun Perencanaan Daerah PUG; dan
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing PD.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Setiap Pimpinan PD harus berkomitmen melaksanakan PUG.

Pasal 10

(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan Pimpinan PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pimpinan PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…