DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok beriso tentang Ketentuan, Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Tugas dan Wewenang PEMDA,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Madiun berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa Kota Madiun belum memiliki pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik sebagai pelaksanaan kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku mutu Air Limbah Domestik;
15.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
6.Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
7.Mandi, Cuci, Kakus, yang selanjutnya disingkat MCK, adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
8.Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
10.Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPAL-T, adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
12.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPAL-S, adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
13.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
14.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
15.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
16.Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
17.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
18.Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
19.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
20.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik .
21.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
24.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
26.Operator Pengangkutan Lumpur Tinja adalah unit yang melaksanakan penyedotan dan pengangkutan limbah tinja dari SPAL ke IPLT yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat.
27.Operator Instalasi Pengolah Limbah Tinja adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah.
28.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
29.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif; dan
h.manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. b.Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
3. c.Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat;
4. d.Kerjasama dan Kemitraan;
5. e.Retribusi dan Jasa Pelayanan;
6. f.Pembinaan dan Pengawasan;
7. g.Insentif dan Disinsentif; dan
8. h.Larangan.
(2)Pengelolaan air limbah domestik berlaku bagi:
1. a.kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen;
2. b.rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi); dan
3. c.asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 6

(1)SPAL terdiri dari:
1. a.SPAL-T; dan
2. b.SPAL-S.
(2)Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemiringan tanah; dan
7. g.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.skala Daerah;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Pasal 8

(1)Skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup Daerah.
(2)Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
(3)Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 9

(1)Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikelola oleh masyarakat.
(2)Dalam pengelolaan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam hal:
1. a.monitoring keberlanjutan sarana;
2. b.monitoring kualitas efluen;
3. c.pembinaan pengelola sarana;
4. d.perbaikan kerusakan besar;
5. e.pengurasan lumpur;
6. f.penyediaan IPLT dan pengangkutan lumpur dari IPAL ke IPLT; dan
7. g.bantuan teknis dan pembiayaan dalam pengembangan sistem serta perluasan pelayanan.

Pasal 10

(1)Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala Daerah, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala Daerah, harus disambungkan pada SPAL-T skala Daerah.
(2)Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala Daerah, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014