DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok berisi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; Ketentuan, Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban, Penyelenggaraan , Strategi, Kelembagaan Kota Layak Anak, Pendanaan, Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Madiun, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan kota layak anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
19.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
20.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2/D);
28.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN DAN WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun
2.Walikota adalah Walikota Madiun
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.
7.Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8.Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
9.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
10.Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
11.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
12.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
13.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14.Forum anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
15.Gugus tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Kota Layak Anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas umum dalam penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi;
c.kepentingan terbaik untuk anak;
d.hak untuk hidup; dan
e.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

(1)Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah.
(2)Tujuan Khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
3. c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
4. d.sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
1. a.mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
2. b.mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
3. c.mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
4. d.melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
5. e.meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
6. f.menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
7. g.menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
8. h.melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
(2)Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Pasal 5

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
(2)Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
3. c.menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
4. d.menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
5. e.ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma- cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
6. f.aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
7. g.aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
8. h.aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
9. i.aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
10. j.aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
11. k.turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Pasal 6

(1)Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
(2)Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
2. b.menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
3. c.tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
4. d.menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
5. e.mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
6. f.menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
7. g.tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
8. h.menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 7

(1)Hak anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.anak tidak terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi keluarga;
4. d.anak tidak dipindahkan secara ilegal;
5. e.mendapat dukungan kesejahteraan;
6. f.pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
7. g.legalitas pengangkatan/adopsi anak;
8. h.perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti; dan
9. i.perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
2. b.mendapatkan layanan kesehatan;
3. c.mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
2. b.mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
3. c.mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
(6)Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
2. b.perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.perlindungan bagi anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
4. d.perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 8

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

a.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
c.membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
d.membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
f.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
g.melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
h.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 9

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

a.bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
c.menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
d.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan/atau
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IV

STRATEGI

Pasal 10

Strategi Pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasian hak anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…