DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 9/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 13), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 9/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 1/C);
17.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
18.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
19.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 9/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 12, angka 13, angka 15 dan angka 18 Pasal 1 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun. 4a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
5.Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6.Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Madiun.
8.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
9.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10.Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan, perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendaliaan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
11.Pasar Daerah adalah pasar-pasar dalam wilayah Kota Madiun yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun.
12.Koordinator Pasar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perdagangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan yang diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola unit pasar tertentu.
13.Pasar Kelurahan/Lingkungan adalah pasar di wilayah Kelurahan/Lingkungan di bawah koordinasi Lurah yang bersangkutan dengan pembinaan dari Dinas Perdagangan.
14.Pasar Umum adalah pasar yang menyediakan jenis dagangan kebutuhan sehari-hari.
15.Pasar Kelurahan/Lingkungan adalah pasar di wilayah Kelurahan/Lingkungan di bawah koordinasi Lurah yang bersangkutan dengan pembinaan dari Dinas Perdagangan.
16.Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau area tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk akibat dampak dari pembangunan pasar atau bencana alam dengan kondisi bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.
17.Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendukung pasar.
18.Tempat Dasaran adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar berwujud kios luar/kios dalam/bedag/los/gudang/pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarananya.
19.Pedagang adalah Orang/Pengusaha yang melaksanakan transaksi barang/jasa di Pasar, baik yang menetap atau tidak menetap (ojokan).
20.Pedagang Ojokan adalah pedagang yang di dalam kegiatan usahanya menggunakan fasilitas pasar secara tidak menetap.
21.Surat Izin Penempatan, yang selanjutnya disingkat SIP, adalah Surat Izin Penempatan yang diberikan kepada Pedagang sebagai hak penempatan/menempati tempat dasaran di Kawasan Pasar.
22.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24.Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana pasar berwujud kios luar/kios dalam/bedag/los/luar los/kios khusus/gudang/ landasan parkir/landasan bongkar muat/kamar mandi-wc yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk usaha di dalam pasar.
25.Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
26.Bedag adalah los pasar berlantai keras, beratap yang dipetak-petak dengan penyekat permanen dan/atau semi permanen yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan.
27.Los adalah unit bangunan di dalam pasar, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
28.Luar Los adalah landasan di dalam pasar dan luar pasar baik yang berlantai keras maupun berupa areal terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk tempat berjualan dan/atau tempat promosi produk pabrikan.
29.Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan Pasar baik oleh Pedagang atau Pengunjung Pasar.
30.Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya listrik dari PLN atau dari diesel/genset di Kawasan Pasar baik yang dipergunakan oleh Pedagang maupun untuk fasilitas umum jalan/gang dan lainnya dalam Kawasan Pasar.
31.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33.Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di Pasar.
34.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
41.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Perdagangan mengatur dan menetapkan tempat berjualan/usaha berdasarkan kelompok barang dagangan/jasa di dalam pasar serta menurut jenis dan aktivitasnya sehingga menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapihan dan kesehatan bagi pedagang dan semua pihak yang berkepentingan di dalam Pasar.
(2)Kepala Dinas Perdagangan menyelenggarakan, mengatur dan bertanggung jawab terhadap retribusi, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan tempat berdagang di dalam pasar harus mendapat izin dari Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan dan bukti-bukti sebagai berikut:
1. a.nama;
2. b.tempat, tanggal lahir/umur;
3. c.agama;
4. d.kewarganegaraan;
5. e.tempat tinggal/alamat;
6. f.luas dan letak tempat berjualan;
7. g.jenis dagangan/usaha;
8. h.lunas angsuran pembangunan/sewa tempat dasaran; dan
9. i.dengan melampirkan:
  1. 1.materai secukupnya;
  2. 2.foto berwarna ukuran 4 x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  3. 3.fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar.
(3)Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang berkepentingan diberikan SIP oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM atas nama Walikota, setelah membayar lunas semua kewajibannya.
(4)SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.identitas pedagang yang bersangkutan; dan
2. b.hak, kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi dan ditaati.
(5)SIP memberikan hak penempatan kepada pedagang yang memperoleh fasilitas Pasar untuk kelangsungan berdagang/berusaha di dalam Pasar.
(6)Pemegang SIP adalah pedagang di dalam Pasar yang namanya tercantum dalam SIP.
(7)Selain SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pedagang diberikan Kartu Tanda Pengenal Pedagang.
(8)SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan daftar ulang.

4.Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran dapat memindahkan haknya kepada orang pribadi atau Badan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.memberitahukan pemindahan hak tersebut kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan melalui Koordinator Pasar yang bersangkutan;
b.pedagang pengganti harus memenuhi dan mematuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
c.biaya pemindahan hak penempatan ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.tempat dasaran bentuk bedag/los : 180 x luas tempat dasaran x tarif retribusi/m2 per hari;
2. 2.tempat dasaran bentuk ruko/gudang/showroom/ toko/kios : 360 x luas x tarif retribusi/m2 per hari.
d.biaya pemindahan dimaksud berlaku pada sistem angsuran pembangunan maupun sistem sewa.
1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah tempat dasaran atau bangunan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan melalui Koordinator Pasar yang bersangkutan.
(2)Tata cara untuk mendirikan, menambah atau mengubah tempat dasaran atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
(3)Untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan berdasar pada Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemasangan reklame di dalam kawasan pasar dikenakan retribusi atas pemakaian tempat, sedangkan izin pemasangan dan pajak reklame diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pedagang di dalam kawasan pasar diharuskan membayar pengganti biaya penerangan dan air yang disediakan, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara untuk mengganti biaya penerangan dan oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengganti biaya pemakaian air.
(6)Setiap pedagang yang berjualan di kawasan pasar dipungut retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Bagi pedagang yang berjualan pagi dan sore, dipungut retribusi 1,5 (satu setengah) x jumlah retribusi yang harus dibayar, atau pagi 100% (seratus persen) dan sore 50% (lima puluh persen).
(8)Pengaturan jam buka pasar diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap pedagang di pasar dilarang:
1. a.mendirikan, menambah, mengubah tempat dasaran atau bangunan di dalam pasar serta memasang dan menambah instalasi dan daya listrik serta instalasi air tanpa izin dari Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan;
2. b.menggunakan payung atau tenda untuk melindungi barang dagangannya tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perdagangan;
3. c.mengganti jenis barang dagangan sehingga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIP kecuali atas izin Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan;
4. d.mengalihkan SIP, kartu retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang pas;
5. e.menempati tempat dasaran yang bukan haknya;
6. f.menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal/rumah tangga;
7. g.menggunakan SIP untuk jaminan bank kecuali mendapat izin dari Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan;
8. h.memindah atau mengalihkan hak penempatan dari tempat dasaran sebagian atau seluruhnya kepada orang pribadi atau badan lain tanpa izin Kepala Dinas Perdagangan;
9. i.menggunakan tempat dasaran sebagai gudang untuk menyimpan barang dagangan;
10. j.menjual dan/atau membagi tempat dasaran menjadi lebih dari satu tempat yang luasnya tidak memenuhi syarat/layak untuk berjualan barang dagangan;
11. k.memasang reklame dalam bentuk soft painting pada bangunan dilingkungan pasar;
12. l.membawa atau menempatkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong- lorong pasar atau di dalam pasar;
13. m.membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan kebakaran di dalam pasar dan kawasan pasar;
14. n.membawa binatang buas ke dalam pasar dan kawasan pasar;
15. o.merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar; dan
16. p.melakukan tindakan yang dapat menggangu ketentraman dan ketertiban pasar.
(2)Setiap pengunjung di pasar dilarang:
1. a.menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar;
2. b.melakukan kegiatan mengemis, memulung, mengamen, dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
3. c.membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan kebakaran di dalam pasar dan kawasan pasar;
4. d.membawa binatang buas kedalam pasar dan kawasan pasar;
5. e.membawa dan/atau meletakkan kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
6. f.merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar; dan
7. g.melakukan tindakan yang dapat menggangu ketentraman dan ketertiban pasar.
  1. 7.Ketentuan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Kartu Tanda Pengenal Pedagang Ojokan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan SIP dan Kartu Pengenal Pedagang.
(3)Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran atau meninggalkan tempat dasaran selama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan, SIP dengan hak penempatan dicabut.
(4)Dalam hal kepentingan Daerah, Walikota dapat mencabut SIP dengan hak penempatannya baik untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu.
(5)Pedagang/Pengusaha di dalam pasar yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat dasaran dan menyerahkan kepada Koordinator Pasar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
(6)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ditaati, Walikota atas laporan Kepala Dinas Perdagangan dapat memerintahkan pengosongan secara paksa.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bagi pedagang yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dicabut izinnya, dengan prosedur sebagai berikut:

a.setelah diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Kepala Dinas Perdagangan;
b.setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) minggu oleh Kepala Dinas Perdagangan;
c.pencabutan izin oleh Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
1. 9.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i dan huruf n ayat (1) dihapus, angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l dan huruf m ayat (1) dan ayat (3) diubah dan huruf e ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, sehingga Pasal 26 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
1. a.dihapus.
2. b.dihapus.
3. c.dihapus.
4. d.dihapus.
5. e.besarnya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan:
  1. 1.sapi, kerbau Rp. 2.500,00 per hari;
  2. 2.kambing dan domba Rp. 1.000,00 per hari;
  3. 3.unggas (ayam, itik) Rp. 500,00.
6. f.besarnya retribusi pemakaian KM/WC:
  1. 1.mandi dan buang air besar Rp. 1.000,00 per sekali masuk;
  2. 2.buang air kecil Rp. 500,00 per sekali masuk.
7. g.besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang:
  1. 1.tonase di bawah 1.000 kg Rp. 1.000,00 per sekali bongkar muat;
  2. 2.tonase antara 1.000 kg-2.500 kg Rp. 2.000,00 per sekali bongkar muat;
  3. 3.tonase antara 2.500 kg–5.000 kg Rp. 4.000,00 per sekali bongkar muat.
8. h.besarnya retribusi memasukkan barang dagangan per koli ke dalam pasar:
  1. 1.Pasar Kelas I Rp. 300,00
  2. 2.Pasar Kelas II Rp. 200,00
  3. 3.Pasar Kelas III Rp. 150,00
9. i.dihapus;
10. j.besarnya retribusi kebersihan/pengelolaan sampah per hari di lingkungan pasar:
  1. 1.los Rp. 200,00
  2. 2.kios luar/kios dalam/bedag Rp. 200,00
  3. 3.ojokan/luar los Rp. 300,00
11. k.besarnya retribusi sekali parkir di Pasar:
  1. 1.sedan, pick up dan sejenisnya Rp. 2.000,00
  2. 2.roda dua (sepeda motor) Rp. 1.000,00
  3. 3.roda tiga bermotor Rp. 1.500,00
  4. 4.roda empat jenis box/truk Rp. 4.000,00
  5. 5.sepeda pancal Rp. 500,00
  6. 6.becak Rp. 1.000,00
12. l.besarnya sewa tanah/tempat untuk reklame per m2 per tahun:
  1. 1.Pasar Kelas I Rp. 300.000,00
  2. 2.Pasar Kelas II Rp. 260.000,00
  3. 3.Pasar Kelas III Rp. 220.000,00
13. m.besarnya tarif retribusi untuk kegiatan promosi di lingkungan pasar per m2 per hari ditetapkan dengan perhitungan :
  1. 1.Pasar Kelas I Rp. 10.000,00
  2. 2.Pasar Kelas II Rp. 7.500,00
  3. 3.Pasar Kelas III Rp. 5.000,00
14. n.dihapus.
(2)Pemanfaatan fasilitas pasar dalam bentuk penyewaan dikenakan uang sewa sebagai berikut:
1. a.kios/kios khusus/gudang:
  1. 1.Pasar Kelas I : luas (m2) x Rp. 600,00 x 360 hari
  2. 2.Pasar Kelas II : luas (m2) x Rp. 500,00 x 360 hari
  3. 3.Pasar Kelas III : luas (m2) x Rp. 400,00 x 360 hari
2. b.los/bedag:
  1. 1.Pasar Kelas I : luas (m2) x Rp. 400,00 x 360 hari
  2. 2.Pasar Kelas II : luas (m2) x Rp. 260,00 x 360 hari
  3. 3.Pasar Kelas III : luas (m2) x Rp. 220,00 x 360 hari
3. c.luar los:
  1. 1.Pasar Kelas I : luas (m2) x Rp. 300,00 x 360 hari
  2. 2.Pasar Kelas II : luas (m2) x Rp. 240,00 x 360 hari
  3. 3.Pasar Kelas III : luas (m2) x Rp. 200,00 x 360 hari
(3)Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tagihan listrik, tagihan air, dan retribusi kebersihan/pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

11.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…