DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok berisi tentang Peraturan Daerah Tentang Identitas Daerah; Ketentuan, Ruang Lingkup, Kedudukan Dan Fungsi, Nama, Lambang, Penggunaan Dan Penempatan , Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lambang Daerah Kota Madiun merupakan tanda identitas daerah yang menggambarkan potensi daerah, nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta simbol kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam upaya pembangunan daerah Kota Madiun;
c.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kotamadya Madiun dan Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Identitas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 176);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN DAN WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IDENTITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5.Walikota adalah Walikota Madiun.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8.Identitas Daerah adalah nama dan Lambang yang menunjukkan ciri-ciri atau tanda khusus yang melekat pada daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.
9.Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
10.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Logo Daerah adalah Logo Kota Madiun.
12.Bendera Daerah adalah Bendera Kota Madiun.
13.Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah Bendera Jabatan Walikota Madiun.
14.Masyarakat adalah setiap orang atau penduduk yang menurut ketentuan hukum yang berlaku terdaftar dan/atau bertempat tinggal di Kota Madiun.
15.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus milik Pemerintah Daerah.
16.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman milik Pemerintah Daerah.
17.Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi milik Pemerintah Daerah.
18.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian milik Pemerintah Daerah.
19.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP IDENTITAS

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Identitas Daerah meliputi:
1. a.Nama Daerah; dan
2. b.Lambang Daerah.
(2)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Logo Daerah;
2. b.Bendera Daerah; dan
3. c.Bendera Jabatan Kepala Daerah.
(3)Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Identitas Daerah yang berbentuk Lambang.
(4)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Identitas Daerah yang berbentuk Bendera dan memuat Logo Daerah.
(5)Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Identitas Daerah yang berbentuk Bendera dan memuat gambar Lambang Negara.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI IDENTITAS DAERAH

Pasal 3

(1)Nama dan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Nama dan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

NAMA DAERAH

Pasal 4

Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah “Kota Madiun”.

BAB V

LAMBANG DAERAH

Pasal 5

(1)Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu:
1. a.perisai sebagai dasar Logo;
2. b.dua gunung dan sungai, langit cerah serta tanah subur;
3. c.fondamen yang terdiri atas 5 (lima) batu utama;
4. d.tugu;
5. e.keris Pusaka Tundung Madiun;
6. f.padi dan kapas.
(2)Perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas ialah pembinaan keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan Pemerintahan.
(3)Dua gunung dan sungai, langit cerah serta tanah subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti letak Kota Madiun di daerah yang subur, terletak diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, dimana mengalir sungai Bengawan Madiun.
(4)Fondamen yang terdiri atas 5 (lima) batu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan pada demokrasi yang bersendi Pancasila.
(5)Tugu berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.
(6)Keris pusaka tundung Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya.
(7)Padi dan kapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pasal 6

(1)Arti warna pada Logo Daerah adalah:
1. a.warna hijau tua dan hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan;
2. b.warna kuning dan kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan;
3. c.warna biru berarti ketentraman;
4. d.warna putih berarti kesucian;
5. e.warna merah berarti keberanian; dan
6. f.warna hitam berarti keabadian.
(2)Arti keseluruhan Logo Daerah adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian sebagai pelindung rakyat, mengabdi dan berjuang atas dasar jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
(3)Bentuk, warna, arti dan perbandingan ukuran Logo Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua), yang memuat Logo Daerah.
(2)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar hijau muda dengan pinggiran berwarna kuning emas.
(3)Bentuk Bendera Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 8

(1)Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter yang memuat gambar Lambang Negara di tengah-tengahnya.
(2)Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar biru dengan gambar Lambang Negara dengan pinggiran berwarna perak.
(3)Bentuk Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

(1)Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, digunakan untuk penulisan pada papan nama kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Logo Daerah dapat digunakan pada:
1. a.bangunan resmi Pemerintah Daerah;
2. b.gapura;
3. c.tanda batas Daerah dengan Kabupaten yang berbatasan;
4. d.kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
5. e.stempel Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
6. f.lencana atau gambar;
7. g.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain;
8. h.penggunaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…