DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/C) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota- Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
21.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/C);
22.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 17 dan angka 18 diubah, angka 15 dihapus, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro. 5a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 11a. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
12.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
14.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
15.dihapus.
16.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
17.Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
18.Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21.Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Trayek, Izin Operasi dan Izin Insidentil untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
29.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Judul Bagian Kesatu BAB II diubah, sehingga Bagian Kesatu BAB II berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Setiap perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
(2)Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Angkutan Perkotaan yang seluruh trayeknya berada dalam Daerah.
(3)Dihapus.

4.Judul Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga Bagian Kedua BAB II berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(2)Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
(2)Dihapus.
(3)Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Jenis-jenis permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.permohonan pembaruan masa berlaku izin;
3. c.permohonan perubahan izin.
(5)Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal:
1. a.penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
2. b.pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
3. c.perubahan jam perjalanan;
4. d.perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan atau perpendekan rute angkutan);
5. e.penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
6. f.pengalihan kepemilikan perusahaan; dan/atau
7. g.penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(2)Dihapus.
(3)Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Jenis-jenis permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
3. c.permohonan perubahan dokumen izin.
4. d.pembukaan cabang perusahaan
(5)Permohonan perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal:
1. a.penambahan atau pengurangan kendaraan;
2. b.penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
3. c.perubahan identitas perusahaan;
4. d.penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
1. a.Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
2. b.Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
3. c.Lampiran Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
4. d.Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
5. e.Surat pernyataan kesanggupan untuk menaati kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(1a)Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Lampiran Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan oleh Kepala Dinas dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditandatangani oleh Kepala Dinas bagi setiap kendaraan yang dioperasionalkan.
(4)Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek masih berlaku.

10.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan/atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dicabut apabila perusahaan angkutan umum melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan/atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(2)Pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan/atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan/atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(3)Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan/atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal perusahaan angkutan umum yang bersangkutan:
1. a.melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
2. b.memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan/atau Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan cara tidak sah.
  1. 11.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap pelayanan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

12.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (2) huruf c dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek.
(2)Objek retribusi meliputi:
1. a.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. b.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak Dalam Trayek; dan
3. c.Dihapus.
  1. 13.Ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap kendaraan bermotor umum ditetapkan sebagai berikut:

a.Retribusi Izin Dalam Trayek atau Izin Tidak Dalam Trayek baru: No Jenis Kendaraan Bermotor Umum Kapasitas Daya Angkut (Orang) Tarif 1. 2. Mobil penumpang umum Mobil bus umum:
a.kecil
b.sedang
c.besar/maxi/ gandeng/tempel/ tingkat dan sejenisnya 0 - 8 9 - 15 16-28 >28 Rp. 300.000,00/5 Tahun Rp. 300.000,00/5 Tahun Rp. 360.000,00/5 Tahun Rp. 420.000,00/5 Tahun
b.Retribusi Izin Dalam Trayek atau Izin Tidak Dalam Trayek perubahan: No Jenis Kendaraan Bermotor Umum Kapasitas Daya Angkut (Orang) Tarif 1 2 Mobil penumpang umum Mobil bus umum:
a.kecil
b.sedang
c.besar/maxi/ gandeng/ tempel/ tingkat dan sejenisnya 0 - 8 9 - 15 16-28 >28 Rp. 120.000,00/5 Tahun Rp. 180.000,00/5 Tahun Rp. 240.000,00/5 Tahun Rp. 300.000,00/5 Tahun
c.dihapus.
1. 14.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…