DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 PADA PASAL 1; PASAL 16; DAN DITAMBAHKAN PASAL 16A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat luas, diperlukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perhubungan;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tanggal 25 Februari 2019 Nomor : AJ.502/10/6/DJPD/2019 Perihal Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
20.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2003 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
21.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
22.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 1/B);
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
24.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
25.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 1/B) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 22 dan angka 24 diubah, serta diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
7.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah setiap kendaraan yang menurut ketentuan perundang- undangan wajib melaksanakan uji berkala, meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan.
11.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
14.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16.Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara
c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d.Kendaraan khusus penyandang cacat.
1. 17.Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 17a. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatanya yang diperbolehkan menurut rancangannya
2. 18.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
3. 19.Penguji Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Penguji, adalah petugas yang telah memiliki kompetesi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
4. 20.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa stiker yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
5. 21.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
6. 22.Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu uji tanda bukti lulus uji (smart card) atau bentuk lain yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
7. 23.Dihapus.
8. 24.Bukti Lulus Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji tanda bukti lulus uji atau bentuk lain yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. 25.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
10. 26.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.
11. 27.Laik Jalan adalah persyaratan minimal kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan. 27a. Sertifikat Uji Tipe, yang selanjutnya disingkat SUT, adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe. 27b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe, yang selanjutnya disingkat SRUT, adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SUT. 27c. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
12. 28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. 29.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. 30.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan pelayanan pengujian kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. 31.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. 32.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. 33.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. 34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. 35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. 36.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. 37.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. 38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. 39.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. 2.Ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a.untuk jasa pelayanan 1 (satu) kali uji berkala setiap 6 (enam) bulan ditetapkan sebagai berikut: No JBB/JBKB Kendaraan Wajib Uji Berkala Tarif Retribusi (Rp.) Permohonan Uji Pertama Perpanjangan Tanpa disertai dengan penggantian kartu uji berkala Disertai dengan penggantian tanda bukti lulus uji berkala
1. 1.JBB/JBKB sampai dengan 3.500 kg 100.000,00 75.000,00 100.000,00
2. 2.JBB/JBKB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg 105.000,00 80.000,00 105.000,00
3. 3.JBB/JBKB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg 115.000,00 90.000,00 115.000,00
4. 4.JBB/JBKB lebih dari 16.200 kg 120.000,00 95.000,00 120.000,00
b.untuk tanda bukti lulus uji berkala sekali penggantian: No Jenis Tarif Retribusi (Rp) Rusak Hilang
1. 1.Tanda Bukti Lulus Uji Berkala 50.000,00 75.000,00
c.Dihapus.
1. 3.Setelah Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor apabila tanda bukti lulus uji rusak atau hilang dikenakan tarif sebagai berikut :

a.apabila habis masa berlakunya dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ;
b.apabila masa berlakunya belum habis dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 22 Mei 2020 WALIKOTA MADIUN, ttd H. MAIDI Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 22 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH, ttd RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 1B NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 63-2/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terdiri atas dua jenis, yaitu uji tipe dan uji berkala, dimana untuk uji tipe dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan uji berkala dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang mendapat izin dari Pemerintah atau Unit Pelaksana Pengujian Swasta yang mendapat izin dari Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk kewenangan pelaksanaan uji berkala diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan untuk kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diberikan tanda bukti lulus uji berkala yang disahkan oleh Penguji Kendaraan Bermotor. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka untuk tanda bukti lulus uji berkala yang sebelumnya berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping dirubah menjadi kartu uji dan tanda uji. Untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a Tarif Retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi terdiri dari:

a.tarif jasa pelayanan uji berkala untuk 1 (satu) kali uji berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
b.tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya tanda bukti lulus uji berkala untuk 1 (satu) tahun sekali yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…