(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 24 september 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 11 / D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 191-20/2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMASANGAN NOMOR RUMAH DAN PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM KOTA MADIUN I. UMUM Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka usaha menertibkan dan menyeragamkan pemasangan nomor-nomor rumah dan nama-nama jalan dalam wilayah Kota Madiun agar memudahkan pencarian dan pemberian alamat serta perencanaan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kota Madiun. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kota Madiun, dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1