(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH, RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 12 / D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 192-21/2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA RUMAH KOS/PEMONDOKAN I. UMUM Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Seiring meningkatnya urbanisasi di Kota Madiun dalam berbagai macam fasilitas dan berbagai macam, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan mencari tempat tinggal di Kota Madiun. Tempat tinggal dimaksud salah satunya adalah rumah kos dengan sistem sewa, dengan demikian sehingga perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Tujuan pengaturan penyelenggaraan Rumah Kos/Pemondokan adalah :
a.mewujudkan Kota Madiun yang berbudaya ;
b.melestarikan dan mengembangkan Madiun sebagai kota Pendidikan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Industri ;
c.penataan dan monitoring kependudukan ;
d.menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan serasi ;
e.mencegah perbuatan yang tidak bermoral di tempat Rumah Kos/Pemondokan ;
f.mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan NAPZA atau jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan
g.perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan, dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1