DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan, antara lain: 1. Mengubah ketentuan pasal 2 tentang Subjek larangan yaitu setiap orang atau Badan dan/atau Badan Hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium di Daerah dan Objek larangan adalah semua garam konsumsi tidak beryodium yang beredar di Daerah; 2. Ancaman bagi Setiap orang atau Badan dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-9909 Tahun 2016 tentang Pembatalan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
21.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 5/E);
22.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
24.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 5/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 20, angka 30, dan angka 39 Pasal 1 diubah dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 9 (sembilan) angka yakni angka 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, dan 23i sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Madiun.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Madiun.
7.Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Madiun.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
9.Penduduk Kota, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun.
10.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
11.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12.Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Intansi Pelaksana yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register pencatatan sipil. 23a. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. 23b.Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 23c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 23d. Penolong Kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis. 23e. Register akta kelahiran adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23f. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari Register Akta Kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 23g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yang selanjutnya disebut dengan SPTJM, Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. 23h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pasangan Suami Istri, yang selanjutnya disebut dengan SPTJM, Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi 23i. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
23.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
27.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, terlantar dan terpencil.
30.Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
31.Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
32.Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 33.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
2. 34.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
3. 35.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
4. 36.Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP, adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
5. 37.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
6. 38.Buku Induk Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BIPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
7. 39.Surat Keterangan Kependudukan adalah dokumen kependudukan yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pangangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
8. 40.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
9. 2.Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
(3)Pelayanan pendaftaran penduduk dilakukan oleh instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.
(4)Pelayanan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.Judul Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Judul Paragraf 4 Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap penduduk wajib memiliki KTP-el dan hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(2)KTP-el berlaku secara Nasional.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(4)KTP-el Orang Asing diberikan keterangan Orang Asing.
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup, kecuali terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang.
(2)KTP-el yang mengalami perubahan elemen data, rusak, atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian untuk diterbitkan perubahan KTP-el baru.
(3)KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(4)Dihapus.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dihapus.
(2)KTP-el diterbitkan oleh Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1)a, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat pasfoto dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah;
2. b.penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru.
(1)a KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
(2)Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh per seratus) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

9.Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

10.Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP-el.

13.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…