DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 23 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
17.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALI KOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Madiun.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp928.265.026.913,86 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen);
b.Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.062.265.026.913,86 (satu triliun enam puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
c.defisit sejumlah Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah);
d.Pembiayaan Daerah sejumlah Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah); dan
e.sisa lebih Pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan sejumlah Rp0 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp296.812.364.913,86 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen); dan
b.pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp631.452.662.000 (enam ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.pajak Daerah direncanakan sebesar Rp144.169.910.700 (seratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
2. b.retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp134.699.792.565 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen); dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp3.738.834.052,69 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp564.497.331.000 (lima ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
2. b.transfer antardaerah direncanakan sebesar Rp66.590.152.000 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.belanja operasi direncanakan sebesar Rp952.334.924.161,56 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen);
b.belanja modal direncanakan sebesar Rp107.930.102.752,03 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah tiga sen); dan
c.belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.belanja pegawai direncanakan sebesar Rp469.185.363.136,39 (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
2. b.belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp441.078.902.762,17 (empat ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh belas sen);
3. c.belanja subsidi direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. d.belanja hibah direncanakan sebesar Rp18.045.218.763 (delapan belas miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah); dan
5. e.belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp23.975.439.500 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp17.455.509.874 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. b.belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp40.239.822.336,08 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan sen);
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp48.818.024.341,50 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan belas juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen);
4. d.belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp1.116.746.200 (satu miliar seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah); dan
5. e.belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah).

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
(2)Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang di klasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan APBD yang di klasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
n.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
q.Lampiran XVII Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…