DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan domisili BUJK. Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, KUM, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota- Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S.42/A/2000 dan Nomor : S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 5/E);
17.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
18.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 5/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.
8.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9.Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
10.Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum mempunyai pengalaman.
11.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha/perseorangan yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
12.Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 14.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi.
2. 15.Masa berlaku adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi badan usaha dan/atau perseorangan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
3. 2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan domisili BUJK.
(2)Walikota dapat menunjuk Dinas PM, PTSP, KUM dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
(3)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, KUM, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
(4)Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.
(5)Apabila BUJK tidak mengajukan IUJK dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rekomendasi dianggap batal dan harus mengajukan rekomendasi baru.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dinas PM, PTSP, KUM melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
(2)IUJK diberikan oleh Dinas PM, PTSP, KUM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(3)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota.
(4)IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian/Sertikat Keterampilan (SKA/SKT) dan terdaftar pada Dinas PM, PTSP, KUM.
(2)Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
(3)Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mencantumkan:
1. a.nama dan data pribadi yang bersangkutan; dan
2. b.jenis usaha yang dilakukan.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
(2)BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
1. a.mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
3. c.menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
4. d.menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Dinas PM, PTSP, KUM paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
2. b.institusi/lembaga pengguna jasa; dan
3. c.kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 17 / D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 197-26/2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI I. UMUM Bahwa dinamika pembangunan infrastruktur di daerah telah mendorong perkembangan dan pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi yang pesat, sehingga akan mendorong persaingan yang tidak sehat. Perkembangan pertumbuhan yang pesat tersebut harus diimbangi dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta guna menumbuhkembangkan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi, diperlukan adanya pembinaan dan pengaturan perizinan dibidang usaha jasa konstruksi Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 59

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…