DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan: Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Diubah Ketentuan Pasal 16 Diubah Ketentuan Pasal 27 Diubah Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 7/C);
16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
17.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 7/C);
18.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 7/C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 angka 5 angka 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
6.Pejabat lain adalah pejabat yang ditunjuk Walikota selain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
7.Karcis adalah suatu tanda atau alat bukti yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan.
8.Hewan adalah sapi, kerbau, kambing/domba, kuda, dan babi yang dipelihara untuk pemotongannya harus di Rumah Potong Hewan, atau di luar Rumah Potong Hewan dengan sepengetahuan petugas pemeriksa hewan karena pertimbangan teknis.
9.Hewan Ternak Besar adalah hewan besar betina bertanduk yang diizinkan untuk dipotong, dinyatakan tidak produktif apabila sudah tidak berguna lagi untuk peternakan dan tidak dalam keadaan bunting.
10.Pemeriksaan adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan sesudah dipotong dan pemeriksaan ulang daging.
11.Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
12.Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan daging termasuk jeroan dan karkas setelah hewan disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
13.Daging adalah semua bagian-bagian hewan yang dipotong kecuali tanduk, kuku, tulang, kulit, semua bagian perut dan dada serta semua bagian kepala.
14.Pemeriksaan Daging Ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang datang dari daerah lain.
15.Petugas Pemeriksa adalah orang yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemeriksa Hewan Ternak.
16.Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
17.Pemotongan Hewan adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan-persiapan langsung ditujukan untuk menyembelih dan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan yang disembelih.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20.Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terhadap pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Retribusi (Rp) Keterangan 1 2 3 4

1.Jasa pelayanan kesehatan hewan sebelum dipotong:

a.sapi, kerbau, kuda
b.babi
c.kambing/domba 25.000,00 30.000,00 5.000,00 per ekor per ekor per ekor
1. 2.Jasa pelayanan kesehatan hewan ternak besar betina sebelum dipotong 35.000,00 per ekor
2. 3.jasa pelayanan kesehatan daging:
a.sapi, kerbau, kuda 5.000,00 per ekor 1 2 3 4
b.babi
c.kambing/domba 10.000,00 1.000,00 per ekor per ekor
1. 4.penggunaan fasilitas penampungan hewan 2.000,00 per ekor setiap hari
2. 3.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Instansi pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 27 Desember 2017 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH, ttd MAIDI LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 12/B Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 389-28/2017

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…