DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 15) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 6/D);
16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
17.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah dan angka 6 dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.
5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6.dihapus.
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
8.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
9.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
10.Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi dan tempat olah raga yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11.Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat bukti yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menggunakan fasilitas atau menikmati tempat rekreasi dan tempat olah raga.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKSRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemakaian Aloon-aloon;
2. b.pemakaian Stadion Wilis;
3. c.pemakaian Lapangan Tenis;
4. d.pemakaian Gedung Olah Raga (GOR);
5. e.pemakaian Sirkuit Road Race;
6. f.pemakaian Lapangan Olah Raga lainnya;
7. g.pemakaian Taman Bantaran;
8. h.pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun;
9. i.pemakaian Tempat Hiburan Rekreasi.
(3)Khusus terhadap pemakaian oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
(4)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Tarif Retribusi (Rp) Keterangan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5

1.pemakaian Aloon-aloon:

a.Paseban Aloon-aloon: 1) dikomersilkan 2) tidak dikomersilkan
b.Lapangan sebelah utara 1) dikomersilkan 2) tidak dikomersilkan
c.Toilet 1) Buang air kecil dan buang air besar 2) Mandi 750.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.000,00 4.000,00 per hari per hari per hari per hari per orang sekali masuk per orang sekali masuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Pemakaian Lapangan aloon-aloon sebelah utara hanya digunakan untuk kondisi tertentu dan harus dengan Izin Walikota. 1 2 3 4 5
1. 2.pemakaian Stadion Wilis:
a.uji coba lapangan sebelum pertandingan sepak bola: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
b.pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
c.pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB 300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 600.000,00 2.000.000,00 per 4 jam per 4 jam per 4 jam per 4 jam per 4 jam per 4 jam Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
d.penggunaan fasilitas lintas atletik: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
e.aula/ruang pertemuan: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
f.1) Mess Pemain
g.kios/stand: 1) kios F 1 dan F 12 (84 m2 x 365 hr lantai I dan II) 2) kios F 2 dan F 11 (60 m2 x 365 hr lantai I dan II) 3) kios F 3 s/d F 10 (60,8 m2 x 365 hr lantai I dan II) 4) kios G 1 (45 m2 x 365 hr) 5) kios G 2 s/d G 13 (36 m2 x 365 hr) 6) kios H 1 dan H 4 (63 m2 x 365 hr) 7) kios H 2 dan H 3 (36 m2 x 365 hr) 8) kios J 1 dan J 3 (63 m2 x 365 hr) 9) kios J 2 (36 m2 x 365 hr) 10) kebersihan
h.kios baru/stand: 1) kios E 1 s/d E 4 (59,2 m2 x 365 hr) 2) kios E 5 (26,48 m2 x 365 hr) 3) kios E 6 (70,47 m2 x 365 hr) 4) kios E 7 (45,5 m2 x 365 hr) 5) kebersihan 500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500,00 500,00 500,00 550,00 550,00 600,00 600,00 600,00 600,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10.000,00 per 4 jam per 4 jam per hari per hari per hari (chek in jam 12.00 check out jam 12.00 hari berikutnya) per m2 per hari per m2 per hari per m2 per hari per m2 perhari per m2 perhari per m2 perhari per m2 perhari per m2 pe hari per m2 perhari per kios per bulan per m2 perhari per m2 perhari per m2 perhari per m2 perhari per kios per bulan 1 2 3 4 5
i.Stand Pujasera 1) stand lurus (40 m2 x Rp 200,- x 365 hr) 2) stand sudut (27,3 m2 x Rp 200,- x 365 hr) 3) kebersihan
j.luar stadion (halaman parkir): 1) Halaman parkir sebelah timur untuk kegiatan Promosi musik, hiburan dll. 2) Halaman parkir sebelah selatan untuk kegiatan Promosi, hiburan dll. 3) Halaman parkir sebelah barat untuk kegiatan Promosi, hiburan dll. 4) Kegiatan kendaraan promosi per kendaraan 2.920.000,00 1.992.900,00 5.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 250.000,00 per tahun per tahun per bulan per stand  Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk pemain dari Daerah dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
1. 3.pemakaian Lapangan Tenis:
a.Outdoor 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 3) kegiatan yang bersifat pembinaan/latihan olah raga: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB
b.Indoor: 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 500.000,00 750.000,00 300.000,00 500.000,00 5.000,00 10.000,00 750.000,00 1.000.000,00 500.000,00 750.000,00 per hari per hari per hari per hari per lapangan per jam per lapangan per jam per hari per hari per hari per hari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 1 2 3 4 5 3) kegiatan yang bersifat pembinaan/latihan olah raga: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 10.000,00 20.000,00 per lapangan per jam per lapangan per jam
1. 4.pemakaian Gedung Olah Raga:
a.kegiatan olahraga yang dikomersilkan: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
b.kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
c.kegiatan yang bersifat pembinaan olah raga: 1) pukul 06.00-17.00 WIB 2) pukul 17.00-23.00 WIB
d.Halaman Gedung Olah Raga: 1) sebelah timur 2) sebelah barat 3) sebelah selatan 4) kegiatan promosi tanpa panggung
e.Penggunaan Lapangan Badminton Gedung Olah Raga: 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan: a) pukul 06.00-17.00 WIB b) pukul 17.00-23.00 WIB 3) kegiatan yang bersifat pembinaan/latihan olah raga: a) Umum Pukul 06.00-17.00 WIB pukul 17.00-23.00 WIB b) Anak Sekolah Pukul 06.00-17.00 WIB pukul 17.00-23.00 WIB
f.Pemanfaatan gedung/bagian gedung/lahan untuk gerai ATM Bank dan Lembaga Keuangan 1.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 50.000,00 60.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00 750.000,00 1.000.000,00 500.000,00 750.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 1.500.000,00 per hari per hari per hari per hari per jam per jam per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per line per jam per line per jam per line per jam per line per jam per bulan per ATM Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
1. 5.pemakaian Sirkuit Road Race:
a.kegiatan yang dikomersilkan
b.kegiatan latihan 500.000,00 5.000,00 per hari per kendaraan setiap latihan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 1 2 3 4 5
1. 6.pemakaian Lapangan Olah Raga:
a.Lapangan Gulun, Pilangbango dan Rejomulyo: 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan 3) kegiatan hiburan/pameran 4) kegiatan pembinaan/ sekolah/sosial
b.lapangan olah raga Serayu, Merak, Mojorejo, Manisrejo, Winongo: 1) kegiatan olah raga yang dikomersilkan 2) kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan 3) kegiatan hiburan/pameran 4) kegiatan pembinaan/ sekolah/sosial 500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 100.000,00 500.000,00 250.000,00 500.000,00 50.000,00 per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
1. 7.pemakaian Taman Bantaran yang digunakan untuk even tertentu
a.dikomersilkan
b.tidak dikomersilkan 1.000.000,00 500.000,00 per kegiatan per kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. 8.pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun:
a.tanda masuk: 1) untuk dewasa dan anak- anak 2) untuk rombongan minimal 20 (dua puluh) orang diberikan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
b.sewa pelampung: 1) ukuran besar 2) ukuran kecil
c.tarif berlangganan 10.000,00 1.500,00 1.000,00 100.000,00 sekali masuk per 2 jam per 2 jam per bulan Dinas Perdagangan
1. 9.pemakaian Tempat Hiburan Rekreasi:
a.Taman Hijau Demangan 1) dikomersilkan 2) tidak dikomersilkan 3) pembinaan pendidikan/sekolah dan masyarakat
b.Taman Hijau Kanigoro 1) dikomersilkan 2) tidak dikomersilkan 3) pembinaan pendidikan/sekolah dan masyarakat 500.000,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 per hari per hari per hari per hari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  pemakaian Tempat Hiburan Rekreasi untuk kegiatan pembinaan pendidikan/sekolah dan masyarakat
1. 5.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Instansi pemroses Izin adalah Dinas PM, PTSP, KUM.
(2)Instansi Pemungut Retribusi :
1. a.untuk pemakaian Aloon-aloon, Taman Bantaran dan Tempat Hiburan Rekreasi adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. b.untuk pemakaian Stadion Wilis, Lapangan Tenis, Gedung Olah Raga (GOR), Sirkuit Road Race dan Lapangan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
3. c.untuk pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun adalah Dinas Perdagangan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dihapus.

7.diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 12 Februari 2018 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 12 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH, ttd MAIDI LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 3/B Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 13-3/2018

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…