DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok berisi tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, Dan Tata Kerja, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
5.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Madiun yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.
6.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
13.Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat miskin.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
(3)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Walikota.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah ada diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
f.mencabut surat kuasanya dengan persetujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
b.untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. 1.perkembangan penanganan perkara;
2. 2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
3. 3.penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…