DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Kriteria ukuran minimal pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
21.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 3/E);
25.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 35);
26.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 32);
27.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
28.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi atau kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
8.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh atau gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diakibatkan oleh setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju ke setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
12.Tim Evaluasi Dokumen Andalalin, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas untuk menilai dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
13.Pengembang atau Pembangun adalah setiap orang atau badan yang bertanggung jawab terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap pengembang atau pembangun yang mempunyai rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(4)Kriteria rencana pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangungan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
5. e.fasilitas pelayanan umum;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.restoran;
10. j.fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
11. k.bengkel kendaraan bermotor;
12. l.pencucian mobil; dan/atau
13. m.bangunan lainnya.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
1. a.perumahan dan permukiman ;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; dan/atau
5. e.permukiman lainnya.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.pool kendaraan;
7. g.fasilitas parkir untuk umum;
8. h.jalan layang (flyover);
9. i.lintas bawah (under pass);
10. j.terowongan (tunnel); dan/atau
11. k.infrastruktur lainnya.
  1. 4.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Kriteria ukuran minimal pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5B

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 5C

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang kriteria ukuran minimalnya tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
(2)Tata cara pelaksanaan dan persyaratan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jalan Daerah disampaikan pengembang atau pembangun kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu Paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan dan tahapan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 WALIKOTA MADIUN, TTD H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 24 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH, TTD RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 21/D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 201-30/2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS I. UMUM Perkembangan kawasan perkotaan dewasa ini dipandang cukup pesat sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kegiatan dan/atau usaha terkait perkantoran, pusat perbelanjaan, pendidikan, dan sebagainya. Setiap perkembangan kawasan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan sekitarnya, termasuk terhadap lalu lintas jalan. Tata guna lahan yang dulu tidak mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas setelah akan dilakukan pengembangan/pembangunan akan memiliki dampak terhadap lalu lintas disekitarnya. Pengembangan kawasan di perkotaan yang dilakukan selama ini masih kurang memperhatikan dampak terhadap lalu lintas jalan, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan yang cukup signifikan. Penurunan tingkat jalan akan mengakibatkan aksesibilitas antar wilayah dapat terganggu, sehingga akan menghambat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang di Kota Madiun. Selain itu pembangunan dan pengoperasian kawasan sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan terpengaruhinya hak atas lingkungan yang sehat. Untuk mencegah Dampak negatif pembangunan kawasan terhadap kondisi lalu lintas jalan berupa kemacetan dan potensi kecelakaan, sebenarnya dapat di minimalkan dengan melakukan perencanaan melalui analisis yang menyeluruh. Namun hal tersebut masih belum dilakukan, karena kurangnya kesadaran dari pengembang dan tidak adanya peraturan yang mengikat. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Madiun mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan peraturan tersebut dapat diprediksi dampak yang ditimbulkan atas suatu pembangunan, sehingga dapat dicarikan solusi paling tepat untuk meminimalisir dampak negatif dari pembangunan tersebut. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…