DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok berisi mengenai Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Kepengurusan, Musyawarah Dan Atribut Organisasi, Hubungan Kerja, Pendanaan Dan Fasilitas,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai salah satu bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat di Kota Madiun merupakan mitra bagi pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu diubah dan diganti guna menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan mendorong peran kelembagaan yang dinamis dan berkontribusi bagi pembangunan di Kota Madiun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
5.Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
6.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10.Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.
(2)Nama LPMK di masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Kelurahan.

Pasal 3

(1)LPMK mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. b.menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
3. c.melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMK mempunyai fungsi:
1. a.penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. b.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. d.penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. e.penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. f.penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
7. g.pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika dan zat adiktif bagi remaja;
8. h.pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
9. i.pendukung media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi LPMK terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Seksi-seksi.
(2)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Seksi Agama;
2. b.Seksi Pendidikan;
3. c.Seksi Ekonomi;
4. d.Seksi Sosial;
5. e.Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. f.Seksi Pembangunan;
7. g.Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
8. h.Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana;
9. i.Seksi Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya; dan
10. j.Seksi PKK.

Pasal 5

(1)Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
5. e.mempunyai komitmen, kepedulian, kemampuan dan berkelakuan baik dalam pemberdayaan masyarakat;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
8. h.bukan Perangkat Kelurahan di Kelurahan setempat; dan
9. i.bersedia menjadi pengurus LPMK.
(2)Pengurus LPMK dilarang rangkap jabatan dengan:
1. a.Lurah setempat dan perangkatnya; dan/ atau
2. b.Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pemilihan ketua LPMK dilakukan oleh panitia pemilihan.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Ketua RW atau pengurus RW; dan
2. b.Ketua RT atau pengurus RT.
(4)Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) bertugas:
1. a.membuat dan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;
2. b.menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan; dan
3. c.melaksanakan pemilihan.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 8

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.penjaringan;
b.pemilihan; dan
c.penetapan hasil.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Ketua LPMK melakukan penjaringan calon Ketua LPMK.
(2)Calon Ketua LPMK diajukan oleh Ketua RW melalui rapat pengurus.

Pasal 10

(1)Ketua LPMK dipilih melalui forum musyawarah kelurahan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(2)Unsur-unsur dalam forum musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Ketua RW atau unsur pengurus RW; dan
2. b.Ketua RT atau unsur pengurus RT.
(3)Pemilihan calon Ketua LPMK dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta hadir yang diundang oleh Panitia Pemilihan dalam forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari daftar undangan.
(4)Apabila tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan calon Ketua LPMK ditunda paling lama 1 (satu) jam.
(5)Apabila setelah ditunda 1 (satu) jam tetap belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilihan calon Ketua LPMK tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
(6)Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
(7)Dalam hal tidak dapat dilaksankan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
(8)Calon Ketua LPMK dinyatakan terpilih sebagai Ketua ditetapkan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau apabila memperoleh suara terbanyak dalam hal dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002