DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

fasilitasi pengembangan pesantren yang memuat bentuk fasilitasi, perencanaan fasilitasi, fasilitasi, penguatan wawasan kebangsaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, partisipasi masyarakat, dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keberlanjutan pengembangan pesantren sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan, diperlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan fasilitasi pengembangan pesantren maka perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kota Madiun sebagai bentuk jaminan kepastian hukum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telat diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
13. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 157);
15. 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
16. 17.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
18. 19.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
19. 20.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 86); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALI KOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5.Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian pesantren.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.kemandirian;
b.keberdayaan;
c.kemaslahatan;
d.akuntabilitas;
e.keberlanjutan;
f.kepastian hukum; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi pendidikan, dukungan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan;
b.meningkatkan kualitas Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan;
c.menjamin pelindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan Nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

a.bentuk fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren;
c.fasilitasi Pengembangan Pesantren;
d.penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
e.koordinasi;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.kerja sama;
h.partisipasi masyarakat; dan
i.pendanaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
(2)Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk fasilitasi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan.
(3)Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar pada Kementerian Agama;
2. b.menyelenggarakan Pendidikan Pesantren;
3. c.melakukan kegiatan dakwah; dan/atau
4. d.melakukan kegiatan pemberdayaan.
(4)Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(6)Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Perencanaan fasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren.
(3)Penyusunan perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.rencana strategis;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
4. d.rencana kerja.
(4)Perencanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Madiun dan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
2. b.fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
3. c.fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan.

Pasal 8

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 9

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren berupa beasiswa, insentif maupun pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi Santri berupa beasiswa bagi Santri.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
(4)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
(5)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…