DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Hak & Kewajiban, Kode Etik, Tata Cara dan Syarat Pegangkatan, Mutasi, Pelaksanaan, Koordinasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang profesional dan akuntabel sangat diharapkan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
22.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
24.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota madiun.
5.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7.Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
14.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah di wilayah Pemerintah Kota Madiun.
15.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat PPNS dalam melakukan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
16.Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas Pejabat PPNS di Pemerintah Kota Madiun.
17.Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
18.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Madiun yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda yang memuat sanksi pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
(3)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
(3)Pejabat PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pejabat PPNS, disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi;
5. 5.pemeriksaan di tempat kejadian.
d.mematuhi Kode Etik PPNS; dan
e.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD/PPD, dengan tembusan kepada Tim Pembina PPNS dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 8

(1)Setelah menyelesaikan proses penyidikan, maka Pejabat PPNS menyerahkan perkara kepada Penuntut Umum.
(2)Penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Pejabat PPNS kepada Penuntut Umum.
(3)Penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

Pasal 9

(1)Pejabat PPNS hanya dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(2)Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Perda yang bersangkutan, yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
(3)Barang bukti yang disita harus dicatat dalam berita acara dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB V

KODE ETIK

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip- prinsip:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi;
3. c.obyektifitas; dan
4. d.independensi.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009