DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Pengaturan Hak Potokoler Pimpinan dan Anggota Dewan, yang meliputi: a. acara resmi; b. tata tempat; c. tata upacara; d. tata penghormatan; dan e. tata pakaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghormati kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Pemerintahan Daerah serta dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20l9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
10.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
11.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13.Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
14.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
15.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17.Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.

BAB II

RUANG LINGKUP KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Hak Potokoler meliputi:

a.acara resmi;
b.tata tempat;
c.tata upacara;
d.tata penghormatan; dan
e.tata pakaian.

BAB III

ACARA RESMI

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
(2)Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
2. b.Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
3. c.Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
(3)Selain Acara Resmi yang dimaksudkan pada ayat (2), acara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD dan di luar Gedung DPRD diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan tata pakaian.

Pasal 4

Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD menerima undangan Acara Kenegaraan, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD menghadiri Acara Kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 5

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas/Kepala Badan, dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 6

(1)Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
2. b.Walikota dan/atau Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
3. c.Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri Ketua DPRD;
4. d.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD; dan
5. e.Sekretaris DPRD, Tokoh Masyarakat, Peninjau, dan undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
(2)Dalam Rapat Paripurna, Pimpinan Rapat Paripurna sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Madiun yang mengatur tentang Tata Tertib.
(3)Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan Rapat.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d.Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
e.Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f.Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
g.Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
h.Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

a.Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan/atau Wakil Walikota, dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
b.Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c.Setelah pengucapan sumpah/janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
d.Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e.Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f.Anggota DPRD yang lama, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g.Pers/Kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 9

Tata tempat dalam acara serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

a.Gubernur duduk di sebelah kanan Ketua DPRD;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
d.Walikota dan Wakil Walikota duduk di sebelah kanan Gubernur;
e.Mantan Walikota dan Wakil Walikota duduk di tempat yang telah disediakan; dan
f.Apabila Gubernur diwakili oleh Pejabat Provinsi duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 10

Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

a.Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan/atau Wakil Walikota;
b.Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c.Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan/atau Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
d.Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…