DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi; b . Ketersediaan Pangan; c. Penganekaragaman Pangan; d. Keterjangkauan Pangan; e. Konsumsi Pangan dan Gizi; f. Sistem Informasi Pangan dan Gizi; g. Peran Serta Masyarakat; dan h . Satgas Pangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun telah berhasil memenuhi ketahanan Pangan dan gizi yang ditunjang dengan pelaksanaan produksi dan distribusi yang baik, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya;
b.bahwa ketahanan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu terus menerus dilakukan secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, aman, beragam, bergizi dan terjangkau oleh masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kota 1950 tentang Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah lstimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821};
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) ;
17.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
18.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
19.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Tahun 2015 Hukum Daerah; Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk
21.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN clan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Madiun. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari surnber bayati produk pertanian, perkebunan, kebutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsurnsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenubinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 7 . Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9.Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan basil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya. 1O. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari basil produksi dalam negeri dan cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
12.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
13.Konsumsi Pangan adalah banyaknya atau jumlah Pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis.
14.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17.Pelaku U saha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
18.Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

a.kemandirian;
b.ketahanan;
c.keamanan;
d.manfaat;
e.pemerataan;
f.berkelanjutan; dan
g.keadilan.
a.meningkatkan kemampuan penyediaan Pangan secara mandiri;
b.menyediakan Pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi konsumsi masyarakat; c . mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d . mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
f.meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudi daya ikan dan pelaku usaha Pangan; dan
g.melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi; b . Ketersediaan Pangan;
c.Penganekaragaman Pangan;
d.Keterjangkauan Pangan;
e.Konsumsi Pangan dan Gizi;
f.Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
g.Peran Serta Masyarakat; dan h . Satgas Pangan.

(1)Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan mengintegrasikan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(3)Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana kerja tingkat Daerah. pembangunan tahunan di
(4)Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional. Pasa16 Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.pertumbuhan dan sebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan dan Gizi;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan dan Gizi;
6. f.potensi Pangan dan budaya lokal;
7. g.rencana tata ruang wilayah; dan
8. h.rencana pembangunan nasional dan Daerah. BABIV KETERSEDIAAN PANGAN Umum Pasal 7
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
(2)Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Produksi Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokal.
(3)Ketersediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
(4)Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan Lokal dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. b.mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
3. c.mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
4. d.membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
5. e.mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
6. f.rnernbangun kawasan sentra Produksi Pangan.
(5)Untuk rnewujudkan ketersediaan Pangan rnelalui Produksi Pangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), Pernerintah Daerah dapat menetapkan pernbiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistern untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
(7)Pengoptimalan lahan pekarangan dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

BAB III

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI Pasal 5

Pasal 8

(1)Sumber penyediaan Pangan berasal dari produksi Pangan di Daerah dan pasokan Pangan.
(2)Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari produksi Pangan dalam Daerah.
(3)Penyediaan Pangan perlu dipersiapkan dalarn rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan.
(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi Pangan.
(2)Pengembangan potensi produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sumber daya alam;
3. c.sumber pendanaan;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. e.sarana dan prasarana Pangan. BABV PENGANEKARAGAMANPANGAN

Pasal 10

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

a.memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan:

a.penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
b.pengoptimalan Pangan Lokal;
c.pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
d.pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
e.pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
f.peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
g.pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; SEKRETARIS DAERAH, ttd SOEKO DWIHANDIARTO WALIKOTA MADIUN, ttd H.MAIDI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…