DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah dan/atau keluarganya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
c.bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
13. 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
14. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
15. 16.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kota Madiun.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh warga Kota Madiun agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
11.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
12.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
16.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
17.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
19.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
20.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja mandiri bukan penerima upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu pekerja bukan penerima upah;
b.Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian berhak menerima manfaat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Walikota berwenang menyelenggarakan program JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah.
(2)Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.melakukan pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.melakukan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan JKK dan JKM;
4. d.melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM;
5. e.melakukan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
6. f.melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan JKK dan JKM.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Dinas.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 6

(1)Setiap pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pendaftaran peserta program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pekerja bukan penerima upah merupakan pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam data kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
2. b.penduduk yang memiliki KTP elektronik dan berdomisili di Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun, serta belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM;
3. c.berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika mendaftar; dan
4. d.bekerja secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.usahanya tidak berbadan hukum;
  2. 2.menjalankan usaha secara mandiri; dan
  3. 3.tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
(3)Daftar peserta pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran.
(5)Calon Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dinas melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(8)Setiap keluarga hanya dapat mengajukan 1 (satu) kepesertaan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan pekerja bukan penerima upah yang dapat menjadi peserta program JKK dan JKM diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 8

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila:

a.peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
b.peserta meninggal dunia;
c.peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
d.tidak berdomisili di Daerah;
e.tempat bekerja/usaha tidak lagi di Daerah; atau
f.peserta tidak lagi bekerja secara mandiri.

BAB V

PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 9

Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 4 (empat) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB VI

IURAN

Pasal 10

(1)Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi pekerja bukan penerima upah dituangkan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…