DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 5/E) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;
14.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 5/E);
15.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN dan WALIKOTA MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 5/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3.Walikota adalah Walikota Madiun.
4.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
6.Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat irigasi air dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
7.Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat HIPPA, adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
8.Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
9.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10.Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
11.Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
12.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi dan pembuangan air irigasi.
14.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
15.Jaringan Irigasi kelurahan adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat kelurahan atau Kelurahan.
16.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
17.Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu Daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan.
18.Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter.
19.Partisipatif masyarakat adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
20.Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga.
21.Tim Pembina HIPPA adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan HIPPA.
2.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan HIPPA.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan HIPPA berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
2. b.penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
3. c.pemberian bantuan teknis dan pembiayaan;
4. d.penyediaan Tenaga Pendamping Petani; dan
5. e.pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan HIPPA.
(3)Tanggung jawab Pemerintah meliputi:
1. a.pemberiaan bantuan teknis dan pembinaan kepada unit/petugas; dan
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 1 Maret 2018 WALIKOTA MADIUN, ttd H. SUGENG RISMIYANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 1 Maret 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH, ttd RUSDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 4/D Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM BUDI WIBOWO, SH Pembina NIP. 19750117 199602 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR : 41-7/2018

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…